Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geram dengan apa yang dilakukan terdakwa kasus suap terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya Subri dalam penanganan perkara sengketa tanah di Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bambang W. Soeharto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua Dewan Penasihat (nonaktif) Partai Hanura  Bambang W. Suharto sebagai tersangka pemberian suap terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat, Subri.

Kepala Kejaksaan Negeri Praya Subri yang tertangkap tangan karena dugaan menerima suap  selain disidik oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait pelanggaran etika.

Sebelumnya KPK juga telah melakukan penangkapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dari Kejaksaan Agung, Jaksa Sistoyo dari Kejaksaan Negeri Cibinong dan Jaksa Dwi Seno Wijarnako dari Kejaksaan Negeri Tangerang. "Semuanya ditangkap ketika sedang menerima suap, jadi kali ini saya berharap KPK harus menelusuri hulu dari suap tersebut dan jangan hanya berhenti setelah melakukan penangkapan," katanya.