-
Indonesia Usulkan Formula 4+1 untuk Atasi Krisis Rohingya
Selasa, 05/09/2017 15:00 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia menawarkan usulan formula 4+1 untuk mengatasi konflik kemanusiaan di Rakhine State. Usulan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi saat bertemu State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di Myanmar Senin (4/9).
Kepada Aung San Suu Kyi, Menlu menyampaikan keprihatinan masyarakat Indonesia atas konflik dan kekerasan yang berlarut-larut terhadap warga Rohingya di Rakhine State.
"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan" ujar Menlu kepada Aung San Suu Kyi.
Dalam pertemuan, Menlu RI menyampaikan usulan yang terdiri atas empat elemen atau disebut Formula 4+1, yakni: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI.
Sedangkan elemen lainnya adalah permintaan agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Retno mengungkapkan satu capaian penting dari misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran akan dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.
Untuk pemberian bantuan ini, Indonesia menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Terkait dengan desakan implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, menurut Menlu, pihak Pemerintah Myanmar akan membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi tersebut.
Pada kesempatan tersebut Menlu RI juga menyampaikan kepedulian dan komitmen sejumlah LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Bahkan Menlu RI mengungkapkan pihaknya baru saja meluncurkan pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar atau disingkat AKIM pada tanggal 31 Agustus 2017.
Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan; kesehatan; livelihood (ekonomi); dan relief. Aliasni akan berkomitmen memberikan bantuan sebesar USD 2 juta kepada warga di Rakhine.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Menlu RI.
Selain dengan State Counsellor, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan 3 Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri tersebut membahas teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," ujarnya.
Lebih dari itu Menlu menyampaikan bahwa Indonesia telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan melalaui ICRC. (rm)
DPR: Pembantai Etnis Rohingya Harus Diseret ke Mahkamah Internasional
Selasa, 05/09/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pembantaian sistematis atau genosida oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya harus diinvestigasi secara kritis. Dia juga meminta agar para pembantai etnis Rohingya diseret ke Mahkamah Internasional.
"Krisis ini aib bagi para tokoh dan negara-negara ASEAN. Saya minta seret semua pembantai etnis Rohingya, biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional. Hentikan pembunuhan dan pembantaian keji itu," ujarnya, seperti dikutip dpr.go.id, Senin (4/9).
Se[erti diketahui, beberapa hari ini tensi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar terus meningkat. Bahkan, pertempuran terbaru militer Myanmar dengan warga menewaskan ratusan korban jiwa etnis Rohingya. Akibatnya, ribuan warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
PBB menduga adanya ragam pemerkosaan wanita Rohingya yang sedang hamil, serta pembiaran 80 ribu lebih anak-anak yang menderita kelaparan di daerah termiskin Myanmar tersebut. Yang lebih memprihatinkan, Kharis melihat respon dari negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas muslim, terlihat seperti sedang melakukan "pingpong maritim". Yakni mencegah para pengungsi mendarat di negaranya, dan didorong untuk ke negara lain.
"Kita mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Begitu pula lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat. Sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini," ujar Kharis.
Politisi F-PKS itu menambahkan, Indonesia perlu mendorong gagasan tentang pendirian sebuah institusi atau mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya. Namun, hal ini harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis Rohingya ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar, himbau Kharis.
"Kita harus mengetuk hati negara-negara dunia, karena telah terbuka krisis memperlihatkan rombongan manusia yang kurus kering dan penuh luka berdempetan di kapal-kapal yang dapat karam sewaktu-waktu. Rombongan pengungsi Rohingya tidak boleh diidentifikasi sebagai beban dan ancaman," harap politisi asal dapil Jateng itu. (mag)Ini Dia Formula Pemerintah RI Selesaikan Masalah Rohingya
Selasa, 05/09/2017 07:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menawarkan formula untuk menyelesaikan masalah warga etnis Rohingya saat bertemu dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi, di di Kantor Kepresidenan, Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) waktu setempat. Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.
"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama, menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," kata Retno, dalam siaran persnya, Senin (4/9).
"Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," imbuhnya.
Seperti apa formula 4+1 itu? Angka 4 menunjukkan empat elemen, yaitu: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Retno.
Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Pembahasan soal bantuan terhadap warga Rohingya juga disampaikan oleh Retno. Ia mengatakan Indonesia telah meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi itu terdiri dari 11 organisasi yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan.
"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," kata Retno.
Retno menjelaskan, satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. "Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN," ujarnya.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, menurut siaran pers Kemlu RI, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi. (mag)PKB: Konflik Rohingya Bukan Persoalan Agama
Senin, 04/09/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, konflik di Rakhine State, Myanmar yang berujung pada pembunuhan terhadap etnis Rohingya bukan merupakan persoalan agama. Daniel menegaskan, tidak ada satupun agama yang membenarkan ajaran melakukan kekerasan.
"Sama sekali ini bukan persoalan agama ya. Karena di dalam Budha itu tidak ada satu ayat pun yang membenarkan pemeluk agama Budha itu terlibat dalam perang," ujar Daniel, di Vihara Dharma Bakti, Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (3/9).
Daniel menyebutkan, di dalam agama tidak ada yang mengajarkan pembunuhan. Malah di dalam agama dilarang karena dosa. "Apalagi menimbulkan pembunuhan. Itu langsung dianggap melakukan dosa yang sangat besar," ujarnya.
Menurutnya, konflik yang terjadi dipicu sejarah saat Inggris menjajah. Saat itu, pihak penjajah memecah belah masyarakat dengan sentimen etnis. "Dari historis ini dimulai dari penjajahan Inggris yang membelah etnis. Seperti di Kashmir sehingga mewarisi peta konflik di sana. Etnisnya pun berbeda kan," ujarnya.
Selain itu, ia juga menilai masalah sumber daya alam juga menjadi perebutan. Sebab di jalur tersebut banyak terdapat sumber energi. "Sekarang ini menjadi geopolitik ekonomi karena di situ kan ada sumber energi. Ada konflik kepentingan ekonomi di balik persoalan Rohingya. Di situ ada jalur sumber energi, minyak, dan gas. Saya rasa itu yang utama di sana dan dibungkus dengan konflik agama dan dipelihara oleh militer Myanmar," ujarnya.
Konflik kekerasan ini setidaknya telah menewaskan puluhan warga dari etnis Rohingnya. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar ini memunculkan kecaman dari berbagai pihak.
Hal senada juga disampaikan Maha Biksu Dutavira Sthavira atau kerap disapa Suhu Benny. Suhu Benny menyebut biksu yang ikut campur pembunuhan rohingya otomatis akan kehilangan gelar Kebhikkhuannya. Bikkhu merupakan kata terapan yang diberikan kepada seorang pria yang telah ditahbiskan dalam lingkungan biara Buddhis.
"Secara Kebhikkhuan ada seorang Bhikkhu ikut campur urusan seperti begini, pembunuhan, pengusiran, itu Kebhikkhuannya otomatis gugur," ujar Suhu Benny dalam jumpa pers Solidaritas Umat Budha untuk Rohingya Vihara Dharma Bhakti di Petak Sembilan, Tamansari, Jakbar, Minggu, (3/9).
Ia mengatakan, mazhab biksu yang ada di Indonesia tidak berhubungan dengan mazhab yang ada di Myanmar meskipun secara akidah Kebiksuan sama. Akan tetapi, Suhu Benny menjelaskan jika perbuatan pembunuhan telah dilakukan maka otomatis menggugurkan status Biksunya. "Mazhab kita yang ada di Indonesia tidak ada hubungannya dengan mazhab di Myanmar walaupun secara mazhab tidak sama, secara akidah kebhiksuannya sama," ujar Suhu Benny.
"Seseorang bisa menjadi biksu melalui proses upacara Upasampada. Perbedaan mazhab tetapi akarnya tetap sama. Oleh karena itulah masalah di Myanmar itu, kita bangsa Indonesia," ungkapnya.
Ia menyebut para Biksu di Indonesia sangat prihatin dengan kondisi di Myanmar. Saat ini sesama umat Budha turut berdoa supaya konfliknya selesai. "Saya pribadi dan rekan-rekan para biksu bukan hanya prihatin saja bahkan menangis kok bisa terjadi begini di dalam negara yang mayoritasnya Buddhis," ujar Suhu Benny.
Suhu Benny juga mendesak agar PBB segera mencari tahu penyebab konflik tersebut. "Itu perlu diselidiki ini permasalahannya apa. Tentu kami juga menghimbau agar rasa keprihatinan ini semoga umat Buddha juga berbuat sesuatu sebagai bentuk nyata," ujarnya. (dtc/mag)
Jokowi: Pemerintah Berkomitmen Atasi Krisis Kemanusiaan di Myanmar
Senin, 04/09/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah emerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Jokowi juga menegaskan, pemerintah menyesalkan terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut. Namun menurut Jokowi, untuk menyelesaikannya perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman.
"Pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia, dan juga masyarakat internasional," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9) malam, seperti dikutip setkab.go.id.
Presiden menegaskan, dirinya telah menugaskan Menlu Retno Marsudi guna menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, dan Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan. Sementara untuk penanganan aspek kemanusiaan dan konflik tersebut, menurut Presiden, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan, ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, pemerintah juga telah membangun sekolah di Rakhine State. dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai pada bulan Oktober akan datang di Rakhine State. "Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik," sambung Jokowi.
Ditambahkan Presiden, bahwa dirinya juga menugaskan Menlu untuk terbang ke Dhaka, Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh. Diharapkan minggu ini, lanjut Presiden, pemerintah akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan. "Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan," pungkas Jokowi.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudijuga menyampaikan, Indonesia mengharapkan Pemerintah Myanmar segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan secara inklusif. "Indonesia juga mendorong semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan, berkontribusi terhadap pemulihan keamanan, serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim," tutur Retno.
Situasi di Rahkine State, menurut Retno, sangat kompleks. Ia menyampaikan bahwa kerja sama semua pemangku kepentingan diperlukan agar perdamaian, keamanan, stabilitas dan pembangunan inklusif, dapat dilakukan di Rakhine State. Situasi yang damai, aman, dan stabil di Myanmar, lanjut Retno, termasuk di Rakhine State, penting untuk mendukung terjaganya stabilitas di ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan.
"Indonesia akan lanjutkan kerja sama dengan Myanmar dalam proses rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan," pungkas Retno. (mag)
Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta Dilempar Molotov
Minggu, 03/09/2017 18:38 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran pelemparan molotov oleh orang tak dikenal. Kepolisian hingga kini masih menyelidiki kasus pelemparan tersebut.
Atas kejadian itu pihak Kedutaan Besar Myanmar telah melaporkan kasusnya ke Polsek Menteng. Namun polisi memastikan tak ada korban dari peristiwa ini.
"Tidak ada korban jiwa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam keterangannya, Minggu (3/9).
Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian itu. Adanya kejadian itu polisi setempat juga sigap melakukan pengamanan secara intensif diantaranya dengan memasang kawat berduri di areal sekitar jalan menuju ke Kedutaan Besar Myanmar.
Peristiwa pelemparan molotov itu sendiri diketahui oleh seorang anggota kepolisian Bripka Tarsiful yang sedang berpatroli di sekitar Jalan Yusuf Adi Winata atau belakang Kedubes Myanmar, sekitar Pukul 02.35 WIB Minggu dinihari. Dirinya sempat melihat api di teras belakang lantai 2. Ia pun langsung memberitahukan kepada Bripka Rusdi yang berjaga di depan Kedubes Myanmar. Adanya informasi itu dua anggota Brimob Polda Metro Jaya yang berjaga, Bripka Rusdi dan Brigadir Budiyanto bergegas menuju ke sumber api di teras belakang lantai dua. Di lokasi Brigadir Budiyanto ditemukan pecahan botol bir yang ada sumbunya.
Setelah api berhasil dipadamkan, pihak Kedubes Myanmar kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Menteng, Pukul 03.00 WIB.
Polisi masih menyelidiki seperti ini. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Suyudi AS belum dapat memastikan motif penyerangan itu termasuk kemungkinan teror. Polisi akan berupaya mengambil CCTV untuk mengidentifikasi pelaku pelemparan.
"Kita cek dulu, bisa keambil nggak CCTV-nya," ucapnya di Johar Baru, Jakpus, Minggu (3/9).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengakui polisi juga mendalami keterkaitan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di balik pelemparan itu.
"Tentunya ini pasti jadi bahan analisa kepolisian apa ada kaitan dengan kasus Rohingya di sana. Terpenting tetap menambah kekuatan disana (kedubes) dan melakukan kegiatan intelijen atas tindakan ini," kata Argo.
Seperti diketahui sejak konflik kekerasan etnis Rohingya memanas di Myanmar. Akhir-akhir ini Kedutaan Besar Myanmar di Menteng kerap menjadi sasaran unjuk rasa sejumlah kelompok. (dtc/rm)Langkah Pemerintah Bantu Penyelesaian Kasus Rohingya
Minggu, 03/09/2017 11:00 WIBKejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, menjadi sorotan dunia internasional. Indonesia pun segera mengambil langkah strategis untuk meredakan krisis ini.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada Senin (4/9) depan akan terbang ke Yangon, Myanmar. Kunjungannya kali ini bertujuan untuk mencari penyelesaian konflik Rohingya.
"Rencananya (begitu)," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir (Tata), Sabtu (2/9).
Di Myanmar nanti, Menlu Retno akan menemui pemimpin de-facto Myanmar yang juga penerima nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi, juga akan ditemui Menlu Retno. "Iya," ucap Tata membenarkan.
Seperti diketahui, kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar terus terjadi. Korban jiwa pun terus bertumbangan dari peristiwa ini.
Sekitar 20 ribu orang Rohingya saat ini berada di perbatasan Bangladesh. Akses mereka pun ditutup untuk memasuki negara Asia Selatan. Ada pula yang putus asa dan melakukan tindakan nekat, yaitu menyeberangi Naf, sebuah sungai perbatasan.
Publik di Indonesia pun tak diam. Massa dari Kaum Profesional Indonesia untuk Solidaritas Muslim Rohingya melakukan aksi demo di Kedubes Myanmar, Jl Agus Salim, Jakarta Pusat. Anggota Komisi VI DPR RI dari PAN Teguh Juwarno juga ikut dalam aksi itu.
Teguh menyebut Indonesia perlu mengkaji kerja sama perdagangan dengan Myanmar. Dia menilai kerja sama perdagangan kedua negara sebaiknya dihentikan.
"Kita akan suarakan. Menurut saya, ini hal yang baik, perlu kita suarakan agar kita menghentikan perdagangan. Selama ini angka perdagangan dengan Myanmar belum terlalu signifikan. Menurut saya, perlu sekali kita hentikan perjanjian dagang dengan mereka," kata Teguh, Sabtu (2/9).
Dia menyebut penghentian kerja sama itu bisa saja berupa embargo. Itu juga akan diusulkan kepada Menteri Perdagangan. "Harus diciptakan formula itu. Kita akan usulkan kepada Menteri Perdagangan," lanjutnya.
Dalam aksi itu, massa menuntut pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap kaum Rohingya. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatis terkait masalah ini.
Berikut tuntutan lengkapnya:
1. Mendesak rezim militer dan sipil Myanmar untuk menghentikan kerasan dan genosida pada etnis Rohingya. Kami juga mendesak Aung San Suu Kyi agar berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan pembantaian terhadap etnis Rohingya atas dasar persamaan kemanusiaan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jika tidak, Aung San Suu Kyi sangat tidak pantas menerima Nobe| Perdamaian. Untuk itu kami mendesak Panitia Nobel mencabut penghargaan tersebut.
2. Mendesak Negara-negara ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan. Sebagai sesama Negara ASEAN, pemerintah Myanmar seharusnya ikut bertanggung Jawab untuk memberikan perlindungan yang sama bagi etnis Rohingya.
3. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah lama di Myanmar. Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah militer Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.
4. Mendesak para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri.
5. Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/lCC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu sambil melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar agar mereka menerima kembali dengan jaminan keamanan. (dtc/mfb)DPR Desak Pemerintah Pulangkan Dubes RI dari Myanmar
Minggu, 03/09/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak agar pemerintah segera memulangkan Duta Besar RI di Myanmar untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terkait konflik etnis Rohingya di Myanmar. "Sebagai langkah responsif, perlu kiranya segera Pemerintah Indonesia memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Myanmar. Meminta penjelasan situasi sebenarnya di Myanmar," kata Anggota DPR Lukman Edy dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/9).
Lukman menyebut pemerintah Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat kepada etnis Rohingya. Dia meminta pemerintah untuk tidak ragu mengusir Dubes Myanmar dari Indonesia.
"Dilanjutkan dengan mengusir pulang Dubes Myanmar untuk Indonesia. Ini sebagai langkah diplomatis awal sebelum berinisiasi melakukan langkah-langkah responsif yang lain," paparnya.
Pemerintah Indonesia, menurut Lukman, diminta untuk menggalang kekuatan dengan negara tetangga demi menekan Myanmar. Pihaknya ingin agar negara-negara lain ikut menekan Myanmar atas tindakannya tersebut.
"(Presiden) segera menggalang simpati Internasional, tingkat ASEAN, OKI (negara Islam), ASIA AFRIKA dan dunia. Dengan menyiapkan usulan draft yang komprehensif berkenaan dengan sanksi terhadap rezim pelanggar kejahatan kemanusiaan," terangnya.
Politikus PKB juga meminta para anggota DPR melakukan pembahasan mengenai masalah ini. Dirinya mengharapkan ada tekanan secara represif kepada dengan mengirimkan pasukan perdamaian dari Indonesia ke Myanmar.
"DPR RI segera melakukan Pembahasan masalah ini, diawali dengan memanggil Dubes Indonesia untuk Myanmar. Dengar pendapat dengan saksi-saksi dari masyarakat. Dan pihak BIN serta intelijen lainnya, untuk mendapat gambaran secara jelas tentang tragedi Rohingya ini," pungkasnya.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada Senin (4/9) depan akan terbang ke Yangon, Myanmar. "Rencananya (begitu)," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, Sabtu (2/9).
Di Myanmar nanti, Retno akan menemui pemimpin de-facto Myanmar yang juga penerima nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi, juga akan ditemui Menlu Retno. "Iya," ucap pria yang akrab disapa Tata itu.
Saat ini, sekitar 20 ribu warga etnis Rohingya berada di perbatasan Bangladesh. Mereka ditutupi akses untuk menyebrang ke kota tetangga dan dipaksa meninggalkan diri dari Myanmar oleh para junta militer. (dtc/mag)
Menag: Myanmar Wajib Hormati Hak Kemanusiaan Warga Rohingya
Minggu, 03/09/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pemerintah Myanmar harus menghormati hak kemanusiaan warga Rohingya. "Myanmar harus memberikan penghormatan terhadap hak kemanusiaan, tanpa memandang etnis dan agama. Muslim Rohingya harus diberikan perlindungan," kata Lukman Hakim menanggapi kembali terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine kepada umat Muslim Rohingya, di Mekkah, Sabtu (2/9).
Lukman menilai, tragedi di Rohingya sangat miris, terlebih terjadi bersamaan umat Islam dari berbagai negara sedang melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu beribadah haji. Umat Islam saat ini tengah melakukan napak tilas pesan kemanusiaan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sekitar 1.200 tahun silam, Nabi Muhammad memberikan pesan kepada umat manusia saat khutbah wada´ (perpisahan) di Arafah. "Wahai manusia, sungguh darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram. Artinya, setiap manusia tidak boleh mengalirkan darah, merampas harta, dan mengganggu kehormatan sesamanya atas alasan apa pun," terang Menag, seperti dikutip kemenag.go.id.
"Pesan Nabi ini menunjukkan bahwa menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk menjaga nyawa, harta, dan kehormatan diri," lanjutnya.
Akan hal ini, Lukman meminta semua pihak untuk menahan diri. Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah proaktif dan produktif dalam ikut berkonstribusi bagi penyelesaian masalah Rohingya. Diantaranya, Pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggota 11 ormas dan lembaga kemanusiaan.
Pemerintah RI juga terus mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera mengembalikan situasi keamanan, menghindari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan, serta memberikan akses bantuan kemanusiaan. Pemerintah juga mendukung dilaksanakannya rekomendasi laporan mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk mengatasi situasi tersebut. "Indonesia siap proaktif untuk ikut membantu penyelesaian masalah Muslim Rohingya di Myanmar," tandasnya.
Sejumlah pihak juga sudah dihubungi Menlu Retno Marsudi, antara lain: Sekjen PBB Antonio Guteres dan beberapa Menteri Luar Negeri negara sahabat. Pemerintah Indonesia terus berusaha membantu atasi krisis kemanusiaan dengan bersinergi dengan kekuatan masyarakat. (mag)
Kecaman Indonesia untuk Myanmar Terkait Rohingya
Sabtu, 02/09/2017 10:00 WIBSelain itu, MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani tragedi secara sungguh-sungguh, bila perlu mengambil alih permasalahan tersebut.
Amnesty International Ungkap Kekejian Terhadap Kaum Rohingya
Senin, 19/12/2016 21:00 WIBAmnesty International menilai, kekejian militer Myanmar terhadap kaum Rohingya ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
FOTO: Solidaritas Peduli Rohingya
Minggu, 07/06/2015 18:33 WIBAnggota komunitas Sedekah Bareng membagikan makanan kepada imigran etnis Rohingya, Myanmar dan Banglades pada kegiatan Solidaritas Peduli Rohingya, di lokasi penampungan Imigrasi kelas I khusus Medan, Sumatera Utara, Minggu (7/6).
FOTO: Deportasi Pengungsi Bangladesh Terkendala
Minggu, 07/06/2015 14:32 WIBSebanyak 227 pengungsi Bangladesh belum dapat dideportasi/dipulangkan ke negara asalnya, karena terkendala belum diketahui data kependudukan yang jelas dari pemerintah negaranya.
Pemerintah Susun Perpres Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka
Kamis, 04/06/2015 16:00 WIBSejauh ini draft secara substansial telah dirampungkan pemerintah dimana memuat seputar langkah dan prosedur dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka.
FOTO: Pengungsi Rohingya Bertengkar dengan Imigran Bangladesh di Penampungan
Senin, 01/06/2015 18:15 WIBPara imigran Rohingya, Myanmar dan Bangladesh pada Minggu (31/5) malam sempat terlibat adu mulut akibat salah paham.