JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia menawarkan usulan formula 4+1 untuk mengatasi konflik kemanusiaan di Rakhine State. Usulan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi saat bertemu State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di Myanmar Senin (4/9).

Kepada Aung San Suu Kyi, Menlu menyampaikan keprihatinan masyarakat Indonesia atas konflik dan kekerasan yang berlarut-larut terhadap warga Rohingya di Rakhine State.

"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan" ujar Menlu kepada Aung San Suu Kyi.

Dalam pertemuan, Menlu RI menyampaikan usulan yang terdiri atas empat elemen atau disebut Formula 4+1, yakni: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama  merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI.

Sedangkan elemen lainnya adalah permintaan agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Retno mengungkapkan satu capaian penting dari misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran akan  dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.

Untuk pemberian bantuan ini, Indonesia menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Terkait dengan desakan implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, menurut Menlu, pihak Pemerintah Myanmar  akan membentuk komite implementasi dan   Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi tersebut.

Pada kesempatan tersebut Menlu RI juga menyampaikan kepedulian dan komitmen sejumlah LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Bahkan Menlu RI mengungkapkan pihaknya baru saja meluncurkan  pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar atau disingkat AKIM pada tanggal 31 Agustus 2017.

Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan; kesehatan; livelihood (ekonomi); dan relief. Aliasni akan berkomitmen memberikan bantuan sebesar USD 2 juta kepada warga di Rakhine.

"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Menlu RI.

Selain dengan State Counsellor, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan  3 Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri tersebut membahas teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.

"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," ujarnya.  

Lebih dari itu Menlu menyampaikan bahwa  Indonesia telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan melalaui ICRC. (rm)

​

BACA JUGA:
Tags