JAKARTA, GRESNEWS.COM - Delegasi Parlemen Indonesia menyerukan adanya intervensi  untuk perlindungan hak anak dan perempuan di tengah kondisi konflik kemanusiaan Rohingya dalam sidang Komisi Perempuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) (Women of AIPA) di Manila, Filipina.

Ketua BKSAP (Badan kerjasama antar Parlemen) sekaligus Ketua Tim delegasi DPR RI dalam sidang Komisi Perempuan AIPA (Women of AIPA), Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan perlunya langkah tersebut karena anak dan wanita adalah korban yang paling rentan dalam konflik bersenjata di Rohingya.
 
"Kami menyerukan agar Pemerintah Myanmar segera mengambil langkah-langkah perlindungan anak dan perempuan terutama dari kekerasan berbasis gender seperti perkosaan dan penyiksaan seksual lainnya," ujar Nurhayati dalam sidang Women of AIPA, Manila, Filipina, seperti dikuti dpr.go.id.
 
Menurut Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, awal pelaksanaan Sidang Umum AIPA tahun ini bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional. Sehingga sangat tepat apabila dalam sidang tersebut kita mendorong Myanmar untuk menghentikan diskriminasi, kekerasan dan penindasan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
 
Sidang Umum Ke-38 AIPA kali ini akhirnya meniadakan pertemuan Komisi Politik karena tidak berhasil mencapai konsensus agenda yang akan dibahas. Selain usulan resolusi mengenai Rohingya, delegasi DPR RI juga mengusulkan resolusi mengenai penanganan sampah plastik di laut, penguatan kapasitas AIPA serta resolusi mengenai pertumbuhan inklusif dan berbasis ekonomi untuk penguatan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketiga resolusi tersebut disetujui untuk dibahas di Komisi Sosial, Komisi Ekonomi dan Komisi Organisasi.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga Ketua delegasi parlemen Indonesia dalam Sidang Umum ke-38 AIPA menyampaikan agar parlemen negara-negara ASEAN memberikan sikap atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
 
Namun usulan resolusi tersebut sempat mendapat penolakan keras dari Myanmar. Sehingga mengakibatkan Sidang harus di-skors untuk memberikan waktu bagi tuan rumah memfasilitasi negosiasi antara Indonesia dan Myanmar.
 
"Kami sebenarnya sangat terbuka kepada Myanmar untuk mengkoreksi dan memperbaiki draf resolusi itu, jika mereka keberatan dengan redaksi awal yang kami bawa. Jika mereka keberatan dengan nada kecaman terhadap aksi kekerasan atas etnis Rohingya, kami telah mengusulkan untuk memperlunak resolusi tersebut menjadi resolusi atas krisis kemanusiaan di Myanmar," tutur Fadli Zon usai pertemuan pertemuan Komite Eksekutif AIPA, Manila, Filipina, Senin (18/9).

Hanya saja Myanmar menolak. Myanmar menyebut tak ada krisis kemanusiaan di Myanmar. Delegasi Indonesia yang terdiri dari Nurhayati Ali Assegaf, Juliari P. Batubara, S.B. Wiryanti Sukamdani, H. Firmandez, Andi Achmad Dara, Sartono Hutomo, Lucky Hakim, Abdul Kadir Karding, Mahfudz Abdurrahman, dan Achmad Farial sempat mencoba nmenawarkan jalan tengah dengan rancangan resolusi yang dimodifikasi menjadi isu humanitarianism di Asia Tenggara.

Tetapi delegasi Myanmar tetap menolak. Bahkan usulan Presiden AIPA, Pantaleon D. Alvarez agar delegasi parlemen Myanmar membuat draft resolusi sendiri atas isu Rohingya pun tidak mendapat persetujuan dari pihak Myanmar.
 
Seperti diketahui bahwa isu Kemanusiaan Rohingya ini membuat pertemuan Komite Eksekutif AIPA berbeda pendapat selama bertahun-tahun. Kali ini AIPA harus menggelar pertemuan Komite Eksekutif hingga dua kali karena deadlock dan tidak mencapai konsensus terhadap usulan Indonesia tentang isu Rohingya. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aksi unjuk rasa solidaritas untuk krisis Rohingya yang digelar didepan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng diwarnai kericuhan. Massa sempat membakar bendera Myanmar dan berusaha menerabas pagar berduri yang dipasang di depan Kedubes.

Kericuhan berawal ketika sejumlah pengunjuk rasa berteriak-teriak memprovokasi massa lainnya, sekitar pukul 16.40 WIB.
"Maju, serang Myanmar," ujar pria tersebut memprovokasi massa, Rabu (6/9).

Sejumlah massa yang tengah berorasi di lokasi pun sempat terprovokasi. Sejumlah orang mencoba menerobos kawat berduri. Massa juga tampak melemparkan benda ke arah petugas  kepolisian yang tengah berjaga dan mengamankan aksi.

Melihat eskalasi aksi massa yang meningkat petugas keamanan sigap membentuk blokade dan memasang tameng pengaman, lalu menyemprotkan air dengan water cannon kearah massa yang mulai merangsek mendekati gerbang kedutaan, sehingga terjadi kericuhan.

Kericuhan baru bisa reda sekitar lima menit kemudian. Polisi masih bersiaga di lokasi dengan membuat blokade. Sejumlah anggota Laskar Pembela Islam ikut menenangkan massa. Massa juga sempat melantunkan selawat untuk membuat situasi kembali tenang. Tampak Kapolres Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Setyo berusaha menenangkan massa di lokasi. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia menawarkan usulan formula 4+1 untuk mengatasi konflik kemanusiaan di Rakhine State. Usulan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi saat bertemu State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, di Myanmar Senin (4/9).

Kepada Aung San Suu Kyi, Menlu menyampaikan keprihatinan masyarakat Indonesia atas konflik dan kekerasan yang berlarut-larut terhadap warga Rohingya di Rakhine State.

"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan" ujar Menlu kepada Aung San Suu Kyi.

Dalam pertemuan, Menlu RI menyampaikan usulan yang terdiri atas empat elemen atau disebut Formula 4+1, yakni: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama  merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI.

Sedangkan elemen lainnya adalah permintaan agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Retno mengungkapkan satu capaian penting dari misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran akan  dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.

Untuk pemberian bantuan ini, Indonesia menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Terkait dengan desakan implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, menurut Menlu, pihak Pemerintah Myanmar  akan membentuk komite implementasi dan   Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi tersebut.

Pada kesempatan tersebut Menlu RI juga menyampaikan kepedulian dan komitmen sejumlah LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Bahkan Menlu RI mengungkapkan pihaknya baru saja meluncurkan  pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar atau disingkat AKIM pada tanggal 31 Agustus 2017.

Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan; kesehatan; livelihood (ekonomi); dan relief. Aliasni akan berkomitmen memberikan bantuan sebesar USD 2 juta kepada warga di Rakhine.

"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Menlu RI.

Selain dengan State Counsellor, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan  3 Menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan Menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan 3 menteri tersebut membahas teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.

"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," ujarnya.  

Lebih dari itu Menlu menyampaikan bahwa  Indonesia telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan melalaui ICRC. (rm)

​

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran pelemparan molotov oleh orang tak dikenal. Kepolisian hingga kini masih menyelidiki kasus pelemparan tersebut.

Atas kejadian itu pihak Kedutaan Besar Myanmar telah melaporkan kasusnya ke Polsek Menteng. Namun polisi memastikan tak ada korban dari peristiwa ini.

"Tidak ada korban jiwa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam keterangannya, Minggu (3/9).

Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian itu. Adanya kejadian itu polisi setempat juga sigap melakukan pengamanan secara intensif diantaranya dengan memasang kawat berduri di areal sekitar jalan menuju ke Kedutaan Besar Myanmar.

Peristiwa pelemparan molotov itu sendiri  diketahui oleh seorang anggota kepolisian Bripka Tarsiful yang sedang berpatroli di sekitar  Jalan Yusuf Adi Winata atau belakang Kedubes Myanmar, sekitar Pukul 02.35 WIB Minggu dinihari. Dirinya sempat melihat api di teras belakang lantai 2. Ia pun langsung memberitahukan kepada Bripka Rusdi yang berjaga di depan Kedubes Myanmar. Adanya informasi itu dua anggota Brimob Polda Metro Jaya  yang berjaga, Bripka Rusdi dan Brigadir Budiyanto bergegas menuju ke sumber api di teras belakang lantai dua. Di lokasi Brigadir Budiyanto ditemukan pecahan botol bir yang ada sumbunya.

Setelah api berhasil dipadamkan, pihak Kedubes Myanmar kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Menteng, Pukul 03.00 WIB.

Polisi masih menyelidiki seperti ini. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Suyudi AS belum dapat memastikan motif penyerangan itu termasuk kemungkinan teror. Polisi akan berupaya mengambil CCTV untuk mengidentifikasi pelaku pelemparan.

"Kita cek dulu, bisa keambil nggak CCTV-nya," ucapnya di Johar Baru, Jakpus, Minggu (3/9).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengakui polisi juga mendalami keterkaitan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di balik pelemparan itu.

"Tentunya ini pasti jadi bahan analisa kepolisian apa ada kaitan dengan kasus Rohingya di sana. Terpenting tetap menambah kekuatan disana (kedubes) dan melakukan kegiatan intelijen atas tindakan ini," kata  Argo.


Seperti diketahui sejak konflik kekerasan etnis Rohingya memanas di Myanmar. Akhir-akhir ini Kedutaan Besar Myanmar di Menteng kerap menjadi sasaran unjuk rasa sejumlah kelompok. (dtc/rm)