Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengakui jika perampasan aset dan perbaikan aset merupakan prioritas pembahasan dalam pertemuan ini. Apalagi, konferensi anti pencucian uang dunia akan dilakukan pada November nanti.

Selain PNS, RUU ini juga berlaku bagi semua orang bahkan penegak hukum sekalipun. Sebagai contoh, seorang polisi bintara memiliki mobil mewah atau harta miliaran seperti Aiptu Labora. Maka RUU ini bisa jadi alat untuk merampas harta itu.

Ramli mengatakan jika RUU ini disahkan akan ada lembaga khusus yang mengelola seluruh aset nasional. Baik hasil kejahatan hingga aset yang menganggur, diperkirakan jumlahnya mencapai triliunan.

Perampasan dan pemulihan aset bertujuan agar aset yang dirampas dikembalikan ke pemiliknya. Ia mencontohkan kebanyakan aset biasanya dari tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar menilai, dengan adanya aturan ini negara memiliki kekuatan untuk menyita harta koruptor, pegawai negeri dan penyelenggara negara yang terindikasi sebagai hasil korupsi atau gratifikasi tanpa menunggu putusan pengadilan.

"Ya ini RUU usulan dari kita. Berdasarkan kesepakatan dengan DPR, RUU ini masuk dalam prolegnas 2012," ujar Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wahiduddin, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (30/11).

Mahkamah Agung (MA) menolak perumusan hasil pengelolaan dan penggunaan aset hasil rampasan tindak pidana dibagi-bagikan ke aparat penegak hukum. Pasalnya, rumusan bagi-bagi aset yang tercantum dalam RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana berpeluang menciptakan ladang korupsi baru.