Setelah empat tahun disahkan  UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ternyata implementasinya belum bisa berjalan dengan baik.

Putri menjelaskan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya Yusman menjalani persidangan secara khusus.

ICJR menilai bahwa Kementerian Hukum Dan HAM terlalu lambat dalam merespons kebutuhan Peraturan Pelaksana UU SPPA.

ndonesia dinilai perlu mempertimbangkan menaikan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula usia yang dikenai pertanggungjawaban pidana minimum umur 12 tahun menjadi 14 tahun.