Sejumlah petinggi negara, mantan pejabat tinggi negara Indonesia dan lainnya, disebut-sebut terlibat. Pengadilan Australia juga telah memerintahkan untuk menyensor publikasi terkait indikasi penyuapan oleh RBA.

KPK sebelumnya pernah menjalin kerjasama dengan Kepolisian Australia di bidang penegakan hukum. Khususnya dalam pertukaran data dan informasi yang menyangkut kasus tindak pidana korupsi.

Presiden SBY menyatakan telah mendapatkan penjelasan keterangan sejumlah pihak antara lain Gubernur BI Agus Marto dan Menteri Keuangan Chatib Basri kemudian Kapolri.