JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dugaan kasus korupsi pencetakan uang senilai jutaan dolar Amerika Serikat oleh Bank Indonesia (BI) di Australia menjadi kabar heboh setelah situs WikiLeaks pada Selasa 29 Juli 2014 lalu mengungkapnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri pun dituding terseret kasus itu. Hingga SBY pun membantahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan siap mengusut dugaan korupsi tersebut. Bahkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung juga siap membantu KPK dalam melacak khususnya dalam upaya pemulihan aset.

Kepala PPA Kejagung, Chuck Suryosumpeno mengatakan, seyogianya proses penelusuran aset terkait hasil kejahatan sebagai salah satu tahap dalam proses pemulihan aset dilakukan secara simultan dan paralel dengan proses penyelidikan kasus tersebut. Dengan demikian, data-data sudah siap saat akan dilakukan pengamanan administratif ataupun yang bersifat pro-justisia.
"Dalam hal ini, kami siap mendukung KPK," kata Chuck dalam keterangan persnya yang diterima Gresnews.com, Senin (4/8).

Kata Chuck, PPA tidak saja melengkapi unit ini dengan kemampuan follow the money saja, namun juga melengkapinya dengan berbagai akses untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri terkait pemulihan aset tindak pidana.

Mengigat kasus ini terkait dengan negara lain, PPA siap membantu KPK untuk meningkatkan intensitas komunikasi dalam rangka pengumpulan data serta informasi dengan Nation Contact Point dari Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN), sebuah organisasi informal paling bergengsi yang terdiri dari para praktisi serta pakar pemulihan aset di seluruh dunia dan Asset Recovery Interagency Network for Asia and Pasific Region (ARIN-AP). Apalagi saat ini Indonesia menjabat sebagai Presiden ARIN-AP.

Chuck juga memastikan jika PPA membantu KPK melakukan penelusuran aset dalam perkara ini, pihaknya tidak akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan kasus. "Pemulihan aset terkait kejaksaan atau yang telah dihasilkan dari kejahatan tersebut sama sekali tidak akan mengganggu proses penegakan hukum atas kasus tersebut, justru sangat menguntungkan karena akan meringankan beban para penegak hukum. Penyidik KPK dapat fokus pada kasusnya tanpa disibukkan dengan proses pemulihan aset yang sangat rumit," beber Chuck.

PPA, lanjut Chuck, tidak akan berkerja sendiri, tetapi akan menggandeng agensi, lembaga atau institusi yang memiliki kaitan erat dengan tupoksi PPA, antara lain, PPATK, Kementerian Luar Negeri serta Kemenkumham

Seperti diketahui WikiLeaks menyebut terdapat indikasi penyuapan yang dilakukan oleh anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA). Para agen anak usaha RBA ini diduga melakukan penyuapan demi mengamankan sejumlah kontrak atas suplai uang kertas polimer pada pemerintah tiga negara Asia Tenggara, yakni : Indonesia, Malaysia dan Vietnam.

Sejumlah petinggi negara, mantan pejabat tinggi negara Indonesia dan lainnya, disebut-sebut terlibat. Pengadilan Australia juga telah memerintahkan untuk menyensor publikasi terkait indikasi penyuapan oleh RBA.

Sebelumnya kepada media ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan siap menyelidiki dugaan kasus ini.  Tetapi ia menambahkan, harus ada data yang valid mengenai kasus tersebut. Karenanya pihaknya berharap pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud kendati tidak berkaitan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Megawati Soekarno Putri.

BACA JUGA:
Tags