Komisi VI DPR RI menyayangkan sikap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang mementahkan seluruh keputusan rapat kerja Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Komisi VI DPR RI, saat paripurna dengan Badan Anggaran.

Menurutnya paparan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam pengajuan PMN untuk 35 perusahaan BUMN sangatlah tidak detail.

Ia mencurigai, sekitar Rp20,3 triliun yang diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) diperuntukkan secara langsung bagi pembiayaan sektor swasta yang pengelolaan infrastrukturnya dilakukan secara komersial.