JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi V menilai skema Bussines to Bussines untuk penyelesaian kasus lumpur Lapindo bagi warga di area terdampak gagal. Untuk itu Komisi V mendesak ada diskresi atau kebijakan khusus dari pemerintah, terkait nasib warga dan para pengusaha diarea terdampak. Seperti, adanya pengucuran dana talangan untuk mereka.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V Sigit Sosiantomo saat dialog dengan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Irjen Kementerian PUPR Ridho Ananda Anwar, Kepala PPLS Dwi Sugiyanto, dan para pengusaha korban lumpur Lapindo di Kantor DPRD Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (7/9) malam.
Sigit yang juga Wakil Ketua Komisi V menyarankan tidak ada pemilahan antara masyarakat biasa dan pengusaha yang berada di area terdampak semua dalam satu entitas.
"Sehingga kalau ada dana talangan untuk korban lumpur yang berada di dalam peta area terdampak harus dianggap sebagai hak mereka semua dan harus dibagi secara proforsional" ujarnya, seperti dikutip dpr.go.id.
Politisi PKS dapil Surabaya dan Sidooarjo ini, menyatakan ke depan Komisi V akan menyusun kontruksi hukum untuk memudahkan agar pemerintah tidak salah memberikan dana talangan kepada korban lumpur lapindo yang berada di peta area terdampak.
"Kalau perlu sampai pada tingkat menuntaskan penyelesaian persoalan. Tentu ini memerlukan dana yang cukup. Itu gunanya kita mengadakan rapat ini untuk menyusun bagaimana landasan-landasan hukumnya," katanya.
Untuk itu ia meminta sebagai anggota DPR yang memegang hak budgeting mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara cepat.
Diketahui persoalaan lumpur Lapindo ini telah berjalan selama 12 tahun. DPR berharap pemerintah bersama DPR dapat menyelesaikan persoalan bangsa tersebut. (rm)
Komisi VII DPR RI meminta pemerintah menolak izin PT Lapindo Berantas untuk melakukan pengeboran kembali di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
Sementara itu, Pekampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Ki Bagus Hadi Kusuma mengatakan, pihak Lapindo Brantas tak punya malu. Sama halnya dengan Pemerintah, yang sama sekali tak memiliki empati dan nurani dengan memberikan Lapindo kesempatan.
Rencana PT Lapindo Brantas, Inc. melanjutkan pengeboran minyak dan gas di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur di tengah belum tuntasnya persoalan lingkungan dan proses ganti rugi picu kecaman masyarakat.
Perusahaan pengeboran minyak dan gas PT Lapindo Brantas, Inc. berencana kembali melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengakui, ada penundaan penandatanganan draft Peraturan Presiden (Perpres) pencairan dana tersebut oleh Presiden Jokowi.
Patung instalasi bekas peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo yang lalu kian tenggelam akibat luberan lumpur di kolam penahan lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur
Peringatan sembilan tahun bencana lumpur Lapindo pada tanggal 29 Mei 2015, aktivis lingkungan kembali mempertanyakan kehadiran negara. Selama sembilan tahun, negara dianggap kehilangan peran menegakan keadilan dan hak masyarakat.
Aktivis lingkungan dari sejumlah lembaga seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan KPA menyebut tragedi lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo sebagai bentuk kejahatan korporasi.
