Tidak ada lagi alasan bagi aparat penegak hukum untuk merasa ragu menjerat korporasi, meskipun kasus itu terjadi sebelum keluarnya Perma.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas jaringan dalam rangka pemberantasan korupsi, terutama  yang dilakukan swasta.

enegakan hukum pidana atas korporasi dinilai akan sulit diimplemetasikan. Pasalnya, sebagai badan hukum, korporasi tidak bisa memenuhi unsur memiliki motif dan kesengajaan, yang harus ada sebagai ketentuan dijatuhkannya hukuman pidana.