Eva tak heran jika kemudian korupsi banyak terjadi. Sebab indikasi korupsi kebijakannya sangat kuat. Mereka dengan leluasa mengatur dan membagikan bantuan apapun termasuk bantuan benih sesuai daerah pemilihannya masing-masing. Bahkan Eva mengaku  pernah melobi anggota DPR dari komisi ini untuk bisa mendapatkan jatah bantuan tersebut.

Saat ini publik menunggu Kejagung mampu menetapkan  pejabat negara baik dari legislatif atau eksekutif sebagai tersangka. Kalau kejaksaan belum bisa menetapkan tersangka pejabat negara yang terlibat maka patut dipertanyakan profesionalitas kejaksaan.

Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan benih kopi se-Indonesia pada Kementerian Pertanian tahun 2012.  Hanya saja penanganan kasus ini dinilai lamban.