-
Papa Setnov Minta Golkar Solid
Kamis, 12/10/2017 10:00 WIBNamun Papa Setnov, mendadak menghilang, usai rapat pleno. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham hanya menyampaikan hasil rapat pleno yang intinya, Papa Setnov meminta pengurus Golkar kompak.
Soal Mahar Politik Dedi Mulyadi, Bawaslu Kumpulkan Bukti
Rabu, 11/10/2017 08:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini tengah mengumpulkan bukti terkait pengakuan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang dimintai "mahar politik" sebesar Rp10 miliar oleh oknum tertentu. Mahar sebesar itu, menurut pengakuan Dedi, terkait pencalonannya di Pemilihan Gubernur Jabar.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan bukti meski belum menerima laporan terkait kabar tersebut. "Bawaslu belum (menerima) ada laporan itu, tetapi kami sudah meminta jajaran Bawaslu di Jawa Barat untuk melakukan pengumpulan data-data," ujar Abhan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/10).
Walaupun saat ini belum terbukti benar pernyataan Bupati Purwakarta itu, Abhan menyebut ini bisa dijadikan informasi awal. Bawaslu nantinya akan memantau pada tahapan berikutnya hingga proses pencalonan.
Hingga tahapan ini, masih belum cukup kewenangan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Dedi. "Kami tidak bisa langsung melakukan klarifikasi. Kami mengumpulkan bukti-bukti dulu. Apakah nanti tindakan kami akan melakukan klarifikasi atau tidak, bergantung pengumpulan data," ucap Abhan.
Sejauh ini Bawaslu, disebut Abhan, mendengar kasus serupa terjadi di Jawa Timur. Namun baru sebatas pemberitaan media.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengaku dimintai mahar Rp10 miliar oleh seseorang untuk bisa maju di Pilgub Jabar. Dedi sudah bertemu dengan beberapa pihak dan melaporkan sosok yang meminta uang darinya kepada Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. (dtc/mag)
Pengurus Golkar Versi "Papa Novanto" Rampung
Senin, 09/10/2017 10:00 WIBKader-kader yang dinilai tak loyal saat "Sang Papa" terbelit masalah, segera ditendang dari kepengurusan Partai Golkar. Hal itu ditunjukkan Novanto saat meneken surat revitalisasi Partai Golkar.
Setnov Dinilai Jadikan Golkar Partai Terkorup
Sabtu, 07/10/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM – Partai Golkar diprediksi hanya mampu berada diurutan ke-4 dalam perolehan suara di pemilu 2019 mendatang. Posisi Setya Novanto, sebagai ketua umum partai yang saat ini menjadi tersangka korupsi e-KTP dinilai menjadi penyebab utama turunnya elektabilitas partai beringin ini. Hal tersebut diungkapkan aktivis Rumah Gerakan 98 Barita Ricky Tobing. Menurutnya inilah kekalahan telak Golkar sepanjang sejarah berdirinya partai tersebut.
"Dalam satu bulan, 7 kepala daerah yang merupakan kader Golkar ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Jadi, saat ini Golkar menang dalam pertandingan korupsi di Indonesia. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Golkar dalam memusnahkan dirinya," kata Ricky dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (7/10).
Menurutnya, Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto sedang berupaya keras menarik perhatian KPK. Ricky mengatakan, daripada terus berkonflik, sebaiknya Golkar menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum partai seumur hidup.
"Mengapa tidak? Bahkan pendiri SOKSI Soehardiman pun pernah mengusulkan agar Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Mungkin sudah saatnya para fungsionaris Golkar memikirkan hal tersebut. Karena Golkar hanya punya waktu 1,5 tahun untuk me-rebound suaranya. Dengan situasi saat ini, hal tersebut menjadi mustahil," paparnya.
Aktivis 98 ini mengungkapkan peta politik di Golkar, saat ini Setya Novanto lebih kuat dari Soeharto. "Bahkan Soeharto pun harus kehilangan kekuasaannya menjadi presiden dan ketua dewan Pembina Golkar. Namun Setya Novanto, dalam kondisi kritis sekali pun tetap tidak kehilangan kekuasaan sebagai ketua umum Golkar dan Ketua DPR. Dan bukan tidak mungkin jika pada 2019 nanti, Setnov akan digadang-gadang menjadi presiden republik ini," sindirnya.
Ricky lebih lanjut menambahkan, inilah titik paling potensial Golkar yang saat ini tengah digali sebagai partai koruptor dan menjadi partai tertangguh dalam pertandingan korupsi. "Dan ini akan menjadi modal logistik Golkar untuk bertarung pada 2019," pungkasnya.
Sebelumnya, terkait konflik internal Golkar terkait pemecatan Yorrys Raweyai oleh Setya Novanto, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) menginginkan partai itu segera menyelesaikan masalah internalnya."Biar Golkar selesaikan, nanti selesai sendiri nanti," kata JK usai kunjungan kerja di Provinsi Lampung, Jumat (6/10).
Sebelumnya, Yorrys Raweyai dicopot dari jabatan Korbid Polhukam Partai Golkar. Sekjen Golkar Idrus Marham membenarkan adanya revitalisasi di kepengurusan, namun ia masih enggan membeberkan siapa saja yang akan tergeser dari posisinya.
"Jadi begini, dulu memang Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) yang dilakukan di Kalimantan Timur, salah satu keputusan yang penting adalah memberikan tugas pada ketum untuk melakukan revitalisasi pengurus. Jadi ini Rapim yang memberikan mandat pada ketum. Jadi ini mandat," jelas Idrus.
Ia menjelaskan tugas yang diberikan bersifat organisasi. Idrus menyebut dalam waktu dekat Ketua Umum Setya Novanto akan mengumumkan soal revitalisasi pengurus tersebut.
Sementara itu, Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) DPP Golkar Nusron Wahid menyebut Novanto perlu memberi jawaban soal permintaan nonaktif dari posisi Ketua Umum Golkar berdasarkan hasil kajian tim kajian elektabilitas partai
"Kalau soal itu kita tunggu babak selanjutnya, ini kan semua lagi menanti jawaban ketum. Kan di dalam forum itu ketum dikasih kesempatan ketum untuk memberikan jawaban," ujar Nusron.
Nusron mengatakan Novanto dapat memberi jawaban ya atau tidak soal rekomendasi tersebut. Yang pasti, menurut Nusron, Golkar saat ini perlu bercermin. (dtc/mag)
Papa Menang, Yorrys Ditendang
Rabu, 04/10/2017 16:00 WIBPasca bebas, "Papa" Novanto segera melakukan aksi bersih-bersih partai dengan menendang kader yang dinilai tak loyal. Salah satu korbannya adalah Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai.
Golkar Muda Mendesak Rapat Pleno Copot Setya Novanto
Minggu, 01/10/2017 14:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak Golkar segera menggelar rapat pleno untuk mencopot Novanto sebagai ketua umum. Alasannya karena elektabilitas Golkar terus menukik karena Setya Novanto.
Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyoroti elektabilitas Golkar yang terus menukik karena Setya Novanto. GMPG meminta Golkar segera menggelar rapat pleno untuk mencopot Novanto sebagai ketua umum.
"Kalau DPP serius untuk bangkit meningkatkan elektabilitas partai, mereka harus gunakan kewenangan mereka yang dijamin AD/ART, yaitu melaksanakan rapat pleno yang agendanya satu, segera ganti Setya Novanto," ujar Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).
Doli mengungkapkan bahwa tren elektabilitas Golkar yang terus menurun. Menurutnya penurunan itu dikontribusi besar oleh Setya Novanto. Ia mengatakan DPP Golkar telah melakukan pertemuan dengan tiga lembaga survei dan kesimpulannya elektabilitas Golkar merosot tajam. "Penyebab terbesarnya karena Setya Novanto, 49-56 persen," ungkap Doli.
Selain itu kondisi kesehatan Novanto, juga disebut Doli dan kawan-kawan akan mengganggu keefektifannya dalam menjalankan roda organisasi.
"Saya kira ada dua hal yang bisa dilakukan saat ini, minum obat sebanyak mungkin, kemudian berdoa. Itu saja. Jangankan ngurus Golkar, ngurusin dirinya saja nggak bisa," ujar Doli.
Sebelumnya Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengkhawatirkan elektabilitas partainya yang terus turun. Menurutnya elektabilitas Partai Golkar sudah lampu kuning. "Elektabilitas PG (Partai Golkar) yang sekarang ini saya nyatakan lampu kuning," kata Nurdin di arena Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9). (dtc/rm)Menang Praperadilan Desakan Pencopotan Novanto Menguat
Sabtu, 30/09/2017 20:00 WIBCenter for Strategic and Internasionall Studies (CSIS) melakukan survei tingkat elektabilitas partai-partai politik. PDIP masih bertahan di posisi teratas, namun Partai Golkar merosot cukup signifikan.
Indra J Piliang Mundur dari Golkar
Sabtu, 16/09/2017 14:30 WIBIndra J Piliang terjerat kasus narkoba hingga memutuskan mengundurkan diri dari seluruh keanggotannya di Partai Golkar. Indra merupakan anggota tim sukses Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pertarungan Pilgub DKI lalu.
Surat pernyataan pengunduran diri Indra dibuat tertanggal hari, Sabtu (16/9). Dalam surat tersebut, pria kelahiran Pariaman 19 April 1972 itu menyatakan mengundurkan diri dari 4 posisi.
Indra mundur sebagai kader Partai Golkar, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, dan ormas sayap partai Golkar, Praja Muda Beringin. Dia juga mengundurkan diri dari posisi Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang akan disampaikannya ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Via Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Dr Asman Abnur," demikian kutipan surat pernyataan pengunduran diri Indra.
Indra mengundurkan diri karena ingin fokus memberikan perhatiannya kepada keluarga. Selain itu dia juga diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi jalan di BNN Kota Jakarta Selatan.
"Saya fokus ke proses yang saya alami, fokus ke keluarga, anak-anak dan istri saya. Anak dan istri saya, mereka mengalami syok. Dalam kondisi ini, syok luar biasa. Keluarga besar di kampung juga. Makanya saya mau berkeliling, menjelaskan, sambil mengikuti proses yang harus saya lakukan," ungkap Indra, Sabtu (16/9).
Atas sikap Indra, Golkar pun memberikan apresiasinya. "Ya saya dengar begitu, dia sudah bikin surat pengunduran driri dari semua jabatan di Golkar dan luar Golkar. Kami apresiasi, ini menunjukkan bagaimana kepribadiannya," ujar Ketua Korbid Polhukam Yorrys Raweyai, Sabtu (16/9).
Meski mundur dari partai dan jabatan strategis lainnya, Indra diharapkan tetap memberikan dedikasinya untuk negara. Yorrys memastikan Golkar akan mengabulkan permintaan Indra.
"Kita berikan apresiasi, yang penting pemikiran dia harus tetap bisa dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk anak muda," tuturnya. (dtc/mfb)
Kader Muda Golkar: Pecat Setnov Dari Posisi Ketua Umum
Jum'at, 01/09/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan Partai Golkar memecat salah satu kadernya Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai berbuntut panjang. Sejumlah kader muda partai Golkar mengecam keras keputusan tersebut.
Sekretaris SOKSI DKI Jakarta Barita Ricky Tobing mengungkapkan, keputusan tersebut menunjukkan para petinggi Golkar tidak bisa menerima iklim demokrasi di partai berlambang pohon beringin itu. "Keputusan memecat kawan Doli semakin membuktikan bahwa para petinggi partai melindungi ketua umum yang sudah jelas tersangka kasus mega korupsi e-ktp," ujar Ricky, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (1/9).
Ia menambahkan, dengan ditetapkannya ketua umum Partai Golkar sebagai tersangka seharusnya ini menjadi momentum bagi partai untuk membersihkan perilaku koruptif kadernya, bukan lantas membela koruptor. "Para kader muda golkar ini aspirasinya adalah mengembalikan citra partai Golkar akibat ketua umumnya jadi tersangka korupsi. Aspirasi beginikan harusnya diapresiasi bukan malah diberikan sanksi pemecatan. Ada apa ini?" terang Ricky.
Agar persoalan tidak semakin berlarut-larut, aktivis Rumah Gerakan 98 ini meminta partai untuk memecat Setya Novanto dari posisi ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen. "Partai harus diselamatkan. Satu-satunya cara adalah memecat kedua orang tersebut dan partai menyelenggarakan munaslub untuk melakukan pemilihan. Pemilu 2019 tidak lama lagi. Jangan sampai partai Golkar dikenal masyarakat sebagai bunker para koruptor," tutup Ricky. (mag)
Kritisi Posisi Setya Novanto, Kader Golkar Dipecat
Kamis, 31/08/2017 12:08 WIBKader Golkar Ahmad Doli Kurnia, menggugat Partai Golkar yang memecat dirinya lantaran dianggap bertentangan dengan keputusan partai. Ahmad Doli Kurnia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan pemecatan dari DPP Golkar secara resmi sejak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham mengumumkan pemecatan dirinya,
"Saya akan lawan! Saya merasa ini bentuk kesewenang-wenangan partai, bukan milik satu-dua orang dan ini hak asasi saya. Saya masuk ke partai tidak bayar, tidak tes, saya masuk partai ini atas dasar kesadaran saya pribadi," kata Ahmad Doli, Rabu (30/8).
Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah memberikan surat peringatan kepada Ahmad Doli Kurnia yang merupakan koordinator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG). Dalam kegiatannya bersama GMPG di Gerakan Golkar Bersih, Doli dan rekan-rekannya mendesak Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik oleh KPK agar mundur dari jabatannya. Hal ini memicu pemberian sanksi terhadap Doli. Dia dianggap melenceng dan apa yang dilakukannya dinilai tidak dalam rangka membangun partai.
Namun menurutnya surat peringatan dari DPP Golkar salah alamat karena ditujukan kepada pengurus partai Golkar. Dia menegaskan dirinya bukanlah pengurus DPP Golkar, tetapi anggota dari partai berlambang beringin tersebut."Isinya menjelaskan secara panjang sudah melakukan rapat pleno dan mendapat dukungan provinsi dan DPP Golkar bahwa mereka tetap mendukung Setya Novanto dan pernyataan saya membangkang keputusan itu," terangnya.
Doli berdalih, apa yang dilakukannya adalah kewajiban bagi anggota Golkar untuk mematuhi AD/ART partai, termasuk Munas Golkar. Dia mengingatkan, pada Munas Golkar diputuskan bahwa partai ini akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Bahkan, lanjut Doli, DPP Golkar telah membuat 7 poin kesepatan yang salah satunya isinya akan bersedia mundur dari Golkar jika terbukti melakukan korupsi akan mundur dari posisinya.
Doli menambahkan, pemecatan terhadap dirinya menunjukkan hilangnya kecerdasan dalam pengelolaan organisasi di internal Golkar. DPP Golkar dinilai sudah antikritik dan takut akan adanya perbedaan. "Mengelola organisasi secara primitif. Sekarang ini kita kan di era politik terbuka demokratis," ucapnya.
"Jadi harusnya pemimpin di parpol adalah pemimpin yang mampu berdialog dengan cara apapun dengan seluruh anggota akder dan konstituen. Jangan parpol dikelola perusahaan, seperti bos dan bawahan, kalau bawahan kritik diperingati dan dipecat. ini kemunduran Golkar," sesal Doli Ahmad.
Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa parta sudah memberi peringatan pada Doli. Namun pemrakarsa gerakan Golkar Bersih itu tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan.
"Golkar melakukan langkah-langkah yang menurut DPP tak sesuai aturan, bahkan banyak melibatkan lembaga lain dan menuding lembaga lain terlibat konspirasi terkait kasus ketua umum (Setya Novanto)," kata Idrus di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).
Idrus menyesalkan sikap Doli yang melakukan aksi-aksi sepihak tanpa koordinasi dengan partai. "Bahkan sudah melakukan demo-demo, baik di MA, KY, KPK. DPP ambil keputusan memecat keanggotaan yang bersangkutan dari Golkar," katanya. (dtc/mfb)
Saksi Vasco Lindungi Politikus Golkar Priyo Budi Santoso?
Kamis, 27/07/2017 19:32 WIBKader Golkar Vasco Ruseimy nampaknya hendak melindungi seniornya Priyo Budi Santoso. Vasco menyebut Priyo tidak menerima uang dari proyek pengadaan Alquran dan laboratorium MTs Kementerian Agama.
"Saya tidak tahu terima atau enggak," kata Vasco saat bersaksi sidang perkara pengadaan Alquran dan laboratorium MTs Kementerian Agama (Kemenag) dengan terdakwa Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).
Vasco juga mengaku tidak pernah mengantarkan uang dari proyek pengadaan tersebut kepada pihak mana pun. Namun dia mengaku mengenal Priyo Budi Santoso.
Menanggapi kesaksian itu, Fahd El Fouz menilai Vasco telah memberikan keterangan palsu. Sebab Vasco mengetahui seluruh proses pengadaan tersebut. "Vasco, kebohongannya 70 persen. Pertama dalam pertemuan-pertemuan itu, bahkan saya soal teknis di Kemenag tidak pernah ikut," kata Fahd dalam persidangan.
Fahd menduga Vasco sedang melindungi Priyo karena tidak bersikap jujur. Dia meminta Vasco untuk mengungkap perkara ini secara terang. "Saudara Vasco harus jujur. Dia mau mengamankan seseorang saya lihat. Jadi saya harus buka. Yang bohong saudara Vasco," kata Fahd.
Selain itu, Fahd menduga Vasco telah sengaja melupakan seluruh peristiwa proses pengadaan tersebut. Apalagi, Vasco telah mengenal dekat dengan Priyo Budi Santoso, sehingga Vasco merasa takut jika mengungkap kasus ini di persidangan.
"Dia (Vasco) mungkin lupa, dia (Vasco) hilang ingatan. Mungkin status dia (Vasco) kerja saat ini sama saudara Priyo. Jadi lupa itu, jadi sehari-hari bersama saudara priyo. Jadi dia (Vasco) wajar melakukan itu kepada bosnya (Priyo)," kata Fahd.
"Jadi kalau pada saat pemberian kepada Priyo, saya bersumpah demi Allah. Itu saudara Vasco, itu Samsu mengakui dan Dendi, kalau itu nyampek. Karena Vasco bekerja kepada suadara Priyo jadi dia wajib melindungi Priyo," sambung Fahd.
Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq disebut pernah menyetor uang ke Priyo Budi Santoso diduga terkait dengan pengadaan Alquran dan laboratorium MTs Kementerian Agama (Kemenag). Uang disebut dibawa Fahd dan Dendi Prasetya.
Keterangan ini disampaikan Direktur Utama PT Karya Pemuda Mandiri Syasurachman saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadan Alquran dengan terdakwa Fahd di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (27/7).
"Ketum dan Sekjen bawa tas masuk ke rumah itu (Priyo Budi Santoso)," kata Syamsurachman saat ditanya jaksa mengenai informasi adanya uang yang diduga diterima Priyo.
Syamsurachman mengetahui tas tersebut berisi uang setelah bertanya kepada Fahd. Menurut dia, uang itu untuk memenuhi kewajiban setoran kepada Politikus Golkar Priyo Budi Santoso.
"Setelah selesai acara, semua saya tanya kata beliau (Fahd), katanya itu setoran untuk Priyo Budi Santoso. Berdasarkan ketum dan sekjen, diberikan ke Mas Agus Suprianto adiknya," kata Syamsurachman saat ditanya jaksa soal melihat tidaknya Syamsu terkait penyerahan duit ke Priyo.
Dalam persidangan sebelumnya, eks anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar menyebutkan Priyo Budi Santoso sebagai inisiator proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011. Priyo juga meminta pengadaan Alquran dimasukan dalam APBN tahun 2012 sebesar Rp 50 miliar.
"Seingat saya Fahd bilang terang saja keras, (ada fee) 6 persen dari Rp 50 miliar berarti 3 miliar. Realisasinya Fahd dan Dendi menyerahkan Rp 3 miliar lewat adiknya (Priyo)," kata Zulkarnaen.
Sementara itu, Fahd mengatakan seharusnya orang-orang terkait perkara menjadi tersangka. Apalagi, Syamsurachman sudah menyebut nama Priyo dalam persidangan.
"Semua yang menerima-menerima itu semuanya harus segera ditetapkan sebagai tersangka biar rasa keadilan itu merata. Harusnya iya (Priyo Budi Santoso)," kata Fahd usai sidang.
Dalam perkara ini, Fahd didakwa menerima suap seluruhnya Rp 14,39 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus. Uang tersebut terkait kasus korupsi proyek penggandaan Al-Quran 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTs Kementerian Agama.
Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabar menyebut mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebagai inisiator proyek pengadaan Alquran tahun anggaran 2011. Zulkarnaen mengaku baru buka mulut karena sempat merasa diancam.
Zulkarnaen menyebut sekitar Juli 2011 dipanggil Priyo untuk membahas anggaran APBN tahun anggaran 2012. Dia mengaku diminta Priyo untuk menyelipkan proyek pengadaan Alquran senilai Rp 50 miliar.
Priyo sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk Fahd. Pemeriksaan terhadap Priyo itu berkaitan dengan jabatannya selaku Wakil Ketua DPR periode 2004-2009.
"Diundang oleh KPK dan saya menghormatinya sebagai saksi untuk Pak Fahd A Rafiq, dan tadi saya juga memberikan keterangan ke pihak penyidik," ujar Priyo usai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (10/5). (dtc/mfb)Setya Novanto Tersangka, Golkar Sepakat Tak Akan Munaslub
Selasa, 18/07/2017 23:39 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah ditetapkanm KPK sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik, namun Rapat pleno DPP Golkar yang digelar sore tadi, justru mengukuhkan tak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang umumnya dilakukan sebuah partai jika pimpinan umumnya bermasalah dengan kasus hukum.
Rapat pleno DPP Golkar justru mengukuhkan keputusan rapimnas 2016 yang tak akan menggelar Munaslub. DPP Golkar hanya menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi untuk menjalankan fungsi-fungsi harian sambil tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.
Rapat pleno juga menyatakan konsisten tetap memberikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon presiden untuk Pemilu 2019.
"DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019," ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (18/7).
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga menegaskan partainya tidak akan berubah haluan. Golkar tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Apa pun yang terjadi, posisi politik Partai Golkar tidak akan berubah, tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-JK," kata Idrus, Senin (17/7).
Menurut Idrus pihaknya konsisten pada keputusan rapimnas tahun 2016, tetap mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
Dalam Rapat Pleno DPP Golkar dihasilkan tujuh putusan, yakni;
1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.
2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2017 khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.
3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.
4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto.
5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar.
6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.
7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan. (dtc/rm)Golkar Usung Sudikarta Cagub Bali
Rabu, 24/05/2017 18:39 WIBDewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menyerahkan rekomendasi calon gubernur (cagub) kepada Ketut Sudikerta. Pengusungan ini dilakukan untuk melanjutkan program Gubernur Made Mangku Pastika yang sudah dua periode menjabat.
Penyerahan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dengan disaksikan oleh Sekjen Idrus Marham, Ketua Fraksi Golkar DPR RI Robert Kardinal dan Gubernur Pastika.
Usai menerima rekomendasi, Sudikerta yang juga wakil gubernur Bali ini lalu mengambil sumpah belasan anggota tim suksesnya. Rekomendasi berupa surat yang ditandatangani oleh Setnov itu dibacakan oleh Idrus Marham.
"Memperhatikan aspirasi DPD Golkar Bali, memperhatikan hasil survei dua lembaga yang menyatakan elektabilitas Sudikerta yang tertinggi maka memutuskan menetapkan Ketut Sudikerta sebagai calon kepala daerah Provinsi Bali yang diusung Partai Golkar dalam tahap Pilkada 2018," kata Idrus di Bajra Sandhi, Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Rabu (24/5).
Menurut Setya, Sudikerta adalah sosok kepala daerah yang berpengalaman memimpin pemerintahan setingkat kabupaten dan provinsi. Bagi pria yang akrab dikenal dengan nama Setnov ini, Sudikerta adalah kader terbaik Golkar di Bali.
"Punya program visioner untuk kemajuan Bali. Salah satunya mendorong pembangunan lapangan terbang di Bali Utara," kata Setnov. (dtc/mfb)Sekjen Golkar Bantah Penurunan Elektabilitas Golkar
Senin, 22/05/2017 16:00 WIBGolkar masih tetap percaya diri dan membantah pernyataan dari politikus senior Golkar, Akbar Tandjung yang menyebut elektabilitas partai berlambang beringin ini sedang merosot. Sekjen Golkar Idrus Marham menyebutkan Golkar masih dalam tren positif.
"Pak Akbar Tandjung kemarin itu kan hanya mengacu pada exit poll yang dilakukan di Jakarta, tapi setelah itu kan Pak Akbar Tandjung kan bilang naik lagi," sebut Idrus di Novotel Hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5).
Menurut Idrus, dukungan dalam dunia politik sangat dinamis. Golkar yakin ke depan elektabilitas partai mereka akan lebih menanjak. Faktor kesolidan internal partai dapat mempengaruhi elektabilitas Golkar. Dengan diadakannya Rapimnas ini, partai akan semakin solid dan pasti masyarakat akan lebih cenderung memandang Golkar positif.
"Kita punya keyakinan sesuai dengan tema Rapimnas ini bagaimana membangun soliditas dan kebersamaan dalam rangka menghadapi agenda-agenda politik ke depan," kata Idrus.
Sebelumnya, politikus senior Golkar, Akbar Tandjung menyebut selama satu tahun kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum, politikus senior elektabilitas partainya menurun. Akbar menyebut turunnya elektabilitas itu diketahui berdasarkan hasil survei.
"Kalo dari survei kan memperlihatkan menurun toh, bahkan ada waktu itu survei yang Golkar itu 3,5 persen, walaupun itu bukan nasional. Tapi di sini kesimpulannya menurun. Bagaimana menurun ini kita bisa kita stop, kemudian kita melakukan langkah langkah supaya kita bisa naik kembali," kata Akbar di acara Refleksi Satu Tahun Partai Golkar kepemimpinan Setya Novanto, Ratna Lounge Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (21/5) kemarin. (dtc/mfb)Akbar Tanjung Sebut Elektabilitas Golkar Menurun
Minggu, 21/05/2017 21:12 WIBPolitikus senior Golkar Akbar Tandjung menyebut elektabilitas partainya menurun selama satu tahun kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Akbar menyebut turunnya elektabilitas itu diketahui berdasarkan hasil survei.
"Bahkan ada waktu itu survei yang golkar itu 3,5 persen, walaupun itu bukan nasional. Tapi di sini kesimpulannya menurun. Bagaimana menurun ini kita bisa kita stop, kemudian kita melakukan langkah langkah supaya kita bisa naik kembali," kata Akbar di acara Refleksi Satu Tahun Partai Golkar kepemimpinan Setya Novanto, Ratna Lounge Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).
Akbar menyebut partainya selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan elektabilitas partai. Penilaian publik terhadap partai dan juga tokoh partai menjadi faktor penentu dalam pemilihan umum (pemilu).
"Besok kan kita lihat, penilaiannyakan pada waktunya nanti, pada waktu pemilu mendatang itu akan menentukan berhasil atau tidak. Juga ikut menentukan baik atau tidak ya tergantung bagimana pendapat publik terhadap partai dan tergantung publik juga pada tokoh tokoh partai dan kalau itu di jadikan sebagai bahan untuk di bicarakan dengan rapimnas ya bisa saja," paparnya.
Dia enggan mengaitkan tentang nama Novanto yang disebut di kasus e-KTP dengan elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut. Akbar mengatakan, pihaknya akan lebih memperhatikan opini publik. (dtc/mfb)