Persekusi sedang marak di masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam. Pelakunya bisa bermacam-macam. Nah, bagaimana cara yang tepat secara hukum ketika Anda mengalami persekusi? Lihat jawabannya dalam video ini.

Peninjauan Kembali (PK) adalah suatu upaya hukum yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Terutama ketika sedang membicarakan kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Istilah PK pun menjadi polemik di masyarakat. Sebenarnya, bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur tentang PK? Apa syarat dan ketentuan yang menjadi dasarnya?

Ahok bermanuver lagi. Dia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus penistaan agama. Bagaimana sebetulnya konsekuensi dari upaya hukum ini? Bagaimana kemungkinan langkah itu dikecam oleh para pegiat massa Islam? Akankah Ahok diputus tidak bersalah menistakan agama Islam? Simak selengkapnya dalam tayangan video ini.

Hukum tentang perceraian di Indonesia seringkali membingungkan banyak orang. Nah, advokat muda dalam video ini menjelaskannya secara ringkas dan padat. Pastikan Anda menontonnya sampai habis. Semoga bermanfaat. 

Pernikahan beda agama seringkali menjadi masalah yang membingungkan di masyarakat. Bagaimana aturannya dalam hukum Indonesia? Simak penjelasannya dalam video berikut ini.

Pada dasarnya kita menganut asas monogami. Tetapi UU Perkawinan memberikan pengecualian dimana Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami jika ingin berpoligami, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Simak selengkapnya dalam video berikut ini.

Dalam kasus Joshua, pengacaranya berdalih kliennya tidak menyebut Islam dan ajarannya, hanya orang per orang yang disebut. Jadi tidak bisa dibilang menghina. Benarkah begitu?

Video ini selengkapnya memberikan perspektif baru.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia menargetkan 10 besar dalam perolehan medali dalam perhelatan Asian Games 2018 mendatang. Diharapkan perolehan medali lebih baik daripada saat Asian Games Incheon. Target itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait persiapan Asian Games ke-18 tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).

Puan juga melaporkan,  bahwa persiapan perhelatan Asian Games 2018, menurutnya telah berjalan sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah. Mulai dari tempat penyelenggaraan, sarana dan prasarana, hingga kesiapan para atlet.

"Semua hal yang harus dilakukan berkaitan dengan sukses prestasi, sukses penyelenggara, dan sukses sarana-prasarana berkaitan asian games 2018 insyaallah sudah on the track," jelas Puan kepada wartawan.

Dalam rapat itu juga dibahas sejumlah acara pendukung Asian Games 2018. Salah satunya terkait upacara pembukaan dan penutupan yang juga dinilai paling menarik perhatian masyarakat dalam setiap perhelatan Asian Games.

"Tapi, opening-closing itu juga akan jadi satu hal yang ditunggu-tunggu dalam penyelenggaraan Asian Games 2018," ujar Puan, seperti dikutip kominfo.go.id .

Puan menambahkan, yang tak kalah penting adalah persiapan para atlet untuk menghadapi pertandingan dalam Asian Games. Apalagi pemerintah telah menetapkan target 10 besar dalam perolehan medali.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan melakukan uji coba kepada para atlet yang berpotensi meraih medali emas pada Asian Games 2018 mendatang.

"Memang kita memerlukan juga high performance training. Try out di luar negeri, tidak hanya di Indonesia sehingga bisa berkompetisi melawan atlet lain dari 45 negara," ungkap Puan. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 17/2007 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Lahan Gambut dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya gugatan tersebut dilayangkan oleh buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Riau.

"Mengabulkan permohonan HUM," tulis panitera MA dalam websitenya, Jumat (20/10).

Perkara Nomor 49 P/HUM/2017 itu diadili oleh ketua majelis Supandi dengan anggota Hary Djatmiko dan Is Sudaryono dengan panitera pengganti Teguh Satya Bhakti.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) K-SPSI Riau, Nursal Tanjung menyambut gembira. Nursal mengatakan, Permen LHK No 17 terbukti bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Juga bertentangan dengan PP No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Disamping itu juga bertentangan dengan ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

"Bahwa Permen LHK No 17 Tahun 2017 yang diundangkan pada 27 Februari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum meningkat (tidak sah) dan tidak berlaku umum. Jadi menteri LHK harus mencabut Permen tersebut," ujar Nursal.

Nursal menjelaskan, para buruh melakukan gugatan uji materil pada 25 Juli 2017. Pada akhirnya MA memutuskan pada 2 Oktober 2017. Hanya saja hingga sekarang, pihak DPD SPSI Riau belum menerima salinan tersebut.

Nursal menambahkan, Permen yang melarang pengelolaan di lahan gambut, dapat mengancam ratusan ribu pekerja yang tergabung dalam SPSI

"Untuk wilayah Riau saja sekitar 250 ribu tenaga kerja bergantung pada sektor hutan tanaman indutri. Ini belum lagi di provinsi lainnya di Sumsel, Jambi, Papua," ungkap Nursal.

Menurutnya jika Permen tersebut tetap diberlakukan, hal itu akan menutup lapangan pekerjaan di seluruh sektor tanaman industri. Karenanya, pihak SPSI berharap Menteri LHK dapat mematuhi apa yang telah diputuskan MA.

"Kiranya Menteri LHK bisa menerima keputusan tersebut. Sebab, banyak masyarakat kita yang menggantungkan hidup dari bekerja di hutan tanaman industri. Jika dihentikan, mau ke mana lagi mereka bekerja,"tutur Nursal. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta untuk memperketat anggaran pelaksanaan Asian Games 2018. Asian Games 2018  diketahui cukup besar menyerserap anggaran APBN 2018. Sehingga pelaksanaan pesta olah raga Asia itu diharapkan tidak membuat defisit anggaran di tengah situasi sulit perekonomian negara.

"Tidak sedikit negara yang mengalami krisis keuangan usai menyelenggarakan perhelatan pesta olahraga. Sebut saja Yunani yang dinyatakan bangkrut tak lama setelah menggelar Olimpiade 2004," ujar Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi, saat rapat kerja dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Senayan,  Jakarta, Senin (18/9).
 
Menurut Henky,  Yunani menjadi negara maju pertama yang dinyatakan tak bisa membayar utang atau default.
Bahkan tak hanya Yunani yang dinyatakan bankrut gara-gara menggelar event olah raga. Negara Bagian Rio De Janeiro, Brasil yang menjadi tuan rumah Olimpiade 2016, juga mengalami darurat keuangan. Kendati sebelumnya Brasil tergabung dalam perkumpulan negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat (negara BRIC).

"Jadi tidak mudah menggelar pesta olahraga seperti ini," tandas Henky, seperti dikutip dpr.go.id.

Untuk itu pemerintah diingatkan agar tidak jor-joran serta melakukan penghematan anggaran pelaksanaan Asian Games 2018. Penggelontoran dana untuk pesta olahraga se-Asia ini juga harus terkelola dengan baik. Hal itu mengingat, kondisi keuangan negara yang defisit.

"Saya melihat anggaran banyak terserap di Asian Games 2018. Di sini perlu penghematan untuk Asian Games," tambah politisi PDI-Perjuangan ini.

Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada tahun 1962. "Saat itu Indonesia menjadi salah satu negara kuat di Asia Tenggara,  kita membeli peralatan perhelatan dan hasilnya ekonomi menjadi kurang bagus," ujarnya.

Untuk itu Henky menegaskan,  bahwa masih banyak prioritas utama pemerintah selain persiapan Asian Games 2018, yakni mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang sudah dialokasikan perlu perlu digunakan seefektif dan seefisiensi mungkin.

"Kita seperlunya saja untuk berhemat,  masih banyak prioritas yang lebih penting lagi. Program follow money,  bukan kita bikin program terus cari uangnya. Jadi jangan sampai penghamburan keuangan secara triliunan sia-sia padahal kita membutuhkan, " tandas Henky.

Diketahui pemerintah tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur persiapan Asian Games 2018. Proyek tersebut bagian dari Proyek Strategis Cipta Karya Tahun Anggaran 2016 - 2017, antara lain: renovasi Stadion Utama GBK (Rp769,69 milar)  renovasi stadion renang-Aquatic GBK (Rp274,67 miliar),  renovasi lapangan hoki, lapangan panahan dan sepakbola (Rp95,58 miliar),  renovasi Istana Olahraga GBK (Rp 132,12 miliar) dan renovasi Stadion Tenis Indoor dan Outdoor GBK (Rp92,85 miliar). (rm)

Kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meminta Kapolri dan dan Panglima TNI menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.

Komitmen industri di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sawit terhadap perlindungan gambut dan restorasinya dinilai sangat rendah.