Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tak tertarik dengan ide pembentukan Sekretaris Gabungan (Setgab).

Era pemerintahan Jokowi-JK mendatang, masyarakat diminta optimal membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi kinerja lembaga pemerintah baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

Alasan DPR menambah jumlah komisi sebagai alat kelengkapan DPR melaksanakan fungsi pengawasan dinilai hanya mengada-ada. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih Oktober nanti.