JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu, dinilai memberikan dampak positif dan negatif. Hasanuddin menegaskan, Komisi I tetap memberikan dukungan, jika kebijakan ini berdampak positif.

"Kebijakan bebas visa untuk negara memang ada dampak posoitifnya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Khusus untuk dampak yang positif kita dorong. Untuk menghasilkan devisa bagi bangsa dan negara, kita teruskan," kata Hasanuddin, usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11), seperti dikutip dpr.go.id.

Sementara untuk dampak negatifnya, lanjut Politisi F-PDI Perjuangan itu, ada negara yang justru malah memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk kepentingan kejahatan, seperti kriminalisasi dan peredaran narkoba. Hal itu akan menjadi pertimbangan.

"Misalnya negara tertentu, ternyata dengan bebas visa itu kunjungan turisnya melonjak dan tak ada masalah, ya bagus. Tapi ada negara yang malah bawa narkoba dan sebagainya, dan tidak ada turis, ya kita eliminasi," tandas Hasanuddin.

Ia menambahkan, dari 167 negara itu akan dievaluasi, negara mana saja yang bernilai positif untuk kepentingan bangsa dan negara, dan negara mana yang memerlukan kehati-hatian. Ia enggan menyebutkan negara yang dianggap memberikan dampak negatif dari kebijakan bebas visa itu.

"Tiap bulan ada data dari kepolisian, kalau itu menyangkut pelanggaran hukum. Kalau itu menyangkut keimigrasian, kita tanya ke Dirjen Imigrasi. Dan kemudian kita analisa, hasilnya kita serahkan kepada pemerintah. Ini masukan dari Panja Kebijakan Bebas Visa," tegas politisi asal dapil Jabar itu

Sementara itu,  Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan, target utama dari kebijakan bebas visa sejatinya adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga juga mendatangkan devisa bagi negara. Namun, kebijakan ini dinilai malah tidak mendatangkan wisawatan secara signifikan.

"Secara umum, evaluasi yang kita peroleh dan masukan dari masyarakat, berita dan informasi yang diperoleh, selama ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak cukup signifikan," tegas  Andreas.

Sementara, kata Andreas, dampak dari kebijakan bebas visa ini, justru muncul dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Komisi I DPR RI membuat Panja Kebijakan Bebas Visa, untuk kemudian melakukan evaluasi berdasarkan temuan-temuan.

"Kami sedang membahas, dan mengukur kebijakan ini yang sifatnya negara per negara. Misalnya mengevaluasi pada negara yang dengan kebijakan ini membawa dampak positif. Peningkatan wisatawan terjadi, kriminalitas, transnational crime dari negara tersebut tidak terjadi. Itu positif," kata politisi F-PDI Perjuangan itu.

Namun, jika ada negara yang termasuk dalam 167 negara yang mendapat bebas Visa dari Indonesia tidak terjadi peningkatan jumlah wisatawan, dan malah terjadi peningkatan kriminalitas akibat dari kebijakan itu, sehingga harus dievaluasi, dan diberi catatan kuning. Bahkan kebijakan itu bisa dicabut dari negara itu.

"Jadi kami masih membahas, untuk metode pelaporan. Dengan demikian, evaluasi itu bersifat tidak seluruhnya dibatalkan, tetapi negara per negara. Dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa dicabut, mengapa dilanjutkan dan mengapa perlu dievaluasi. Kalau negara yang menguntungkan Indonesia sesuai dengan target pemerintah, justru kita dorong," pungkas Andreas. (mag)

Keuntungan ekonomi atas kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah belumlah tampak. Namun ancaman keamanan nasional atas diterapkannya kebijakan itu telah membayangi.

Jika pemerintah benar-benar serius untuk mengembangkan potensi pariwisata di Indonesia bukan dilakukan dengan menerapkan bebas visa.