JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta mengkaji ulang efektifitas program bebas visa yang dijalankan Kementerian Pariwisata beberapa waktu lalu. Program yang digulirkan untuk menarik wisatawan dan menambah devisa ini dianggap tak berjalan maksimal. Wisatawan yang masuk tak signifikan, bahkan program ini disalahgunakan para imigran gelap untuk menetap di Indonesia.

Kasus terbaru Selasa lalu (8/11), Tim Pora DKl bersama dengan Tim Pora lmigrasi Kelas 2 Kota Bogor menggrebek empat Warga Negara China di perkebunan cabai di perbukitan Gunung Leutik, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Mereka menyewa lahan untuk bercocok tanam dan sudah menetap di desa tersebut, bahkan memiliki SIM A serta NPWP. Padahal dua orang dari mereka tak memiliki paspor dan dua lainnya diketahui menyalahgunakan visa.

"Negara kita ini tidak ada lagi bentengnya, bagaimana bisa ada warga negara lain masuk ke negara kita tanpa ada pemantauan," kritik Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jumat (11/11).

Ia kemudian membeberkan sederetan kasus serupa misal saat beberapa waktu lalu WN China juga diketahui menggali-gali di kawasan Lanud Halim Perdana Kusuma-red. Dan sekarang mereka dapat melakukan aktivitas bercocok tanam di Bogor, di Sukamakmur. Terhadap seringnya kasus serupa terjadi, Fadli meminta pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan perbatasan dan akses masuk negara lain.

"Harus ada evaluasi terhadap pengamanan kita. Bebas visa ini harus dicabut, karena muasalnya dari visa bebas," katanya.

Fadli juga menyebut, tujuan utama kebijakan bebas visa untuk mendatangkan turis nyatanya tak berdampak signifikan. Malah, akses bebas visa ini digunakan oleh orang-orang yang mencari pekerjaan. Sehingga apabila program ini terus dilanjutkan maka perlu ada pembatasan negara-negara tertentu dengan aturan yang lebih ketat.

"Jangan-jangan ini fenomena gunung es, banyak warga RRC yang sudah masuk tanpa izin kerja, tanpa pengawasan. Sangat memalukan," katanya.

Senada dengan Fadli, Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai bahwa program bebas visa tidak memberikan hasil yang signifikan, ini dibuktikan dengan tidak meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan luar negeri ke Indonesia.

"Tidak memberikan keuntungan secara ekonomi tapi malah membuka celah masuknya tenaga kerja illegal ke Indonesia," ujar Enny kepada gresnews.com, Sabtu, (12/11).

Oleh sebab itu, ia sangat menolak program bebas visa. Bahkan menurutnya program pemerintah yang satu ini dianggap program gagal. Jika pemerintah benar-benar serius untuk mengembangkan potensi pariwisata di Indonesia bukan dilakukan dengan menerapkan bebas visa. Tetapi dengan memperbaiki infrastruktur pariwisata secara lengkap, perbaikan pariwisata harus diperhitungkan dari wisatawan pergi dari rumah sampai dengan kembali ke rumah. Hal tersebut mencakup transportasi, imigrasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Dan itu semua ada di dalam UU Pariwisata," tegas Enny.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ‎jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada September 2016 mencapai 1,01 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman tersebut ke Indonesia mencapai 8,36 juta kunjungan, atau 8,51 persen dibanding jumlah kunjungan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan Agustus 2016, jumlah kunjungan pada September mengalami penurunan 2,45 persen.

Dari angka 1,01 juta kunjungan wisman tersebut, yang paling besar berasal dari China yaitu sebesar 127.238 kunjungan atau 12,92 persen. Lalu diikuti oleh wisman asal Singapura sebesar 125.156 kunjungan atau 12,71 persen, Malaysia sebesar 119.677 kunjungan atau 12,15 persen, Australia sebesar 117.862 kunjungan atau 11,97 persen dan Jepang sebesar 50.004 kunjungan atau 5,08 persen.

PROGRAM BEBAS VISA - fasilitas bebas ini merupakan upaya pemerintah untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Target dari program ini dapat mendatangkan 20 juta kunjungan wisatawan per tahun pada 2019 dan meraup devisa negara US$20 miliar, dari saat ini US$ 10 miliar.

Untuk itu tahun ini pemerintah akan kembali menambah jumlah negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan wisata ke Indonesia. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pemerintah tengah menggodok rencana penambahan fasilitas bebas visa kunjungan bagi wisatawan asing.

Rencananya, pemerintah akan menambah 84 negara baru dalam daftar penerima fasilitas bebas visa kunjungan dari Indonesia. "Mudah-mudahan April sudah bisa diteken perpresnya," jelasnya Kamis (14/1/2016).

Arief menambahkan, daya saing pariwisata Indonesia dibanding negara-negara lain di Asia mulai meningkat. Tahun lalu, daya saing pariwisata Indonesia di peringkat ke 50 dari 141 negara. Peringkat ini meningkat dari 2013 lalu: saat itu daya saing pariwisata Indonesia di peringkat 70.

Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia juga terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-November 2015 jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia mencapai 8,80 juta orang, naik 3,23 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2014 sebanyak 8,52 juta orang.

Arief optimistis, hingga akhir 2015 jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia bisa mencapai 10 juta orang. Bila rencana penambahan jumlah negara penerima fasilitas bebas visa disepakati, artinya total negara penerima fasilitas ini mencapai 174 negara.

Dengan penambahan fasilitas bebas visa ini, pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan asing tahun ini bakal mencapai 12 juta orang. Catatan saja, pada September 2015 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69/2015 tentang bebas visa Kunjungan. Dari aturan ini, pemerintah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia dari 15 negara jadi 90 negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menuturkan, beberapa negara yang menerima fasilitas bebas visa kali ini antara lain Palestina, Pakistan, Honduras, Mongolia, Amerika Latin, Kostarika, Israel, Mozambik, Makedonia, Madagaskar, Guatemala, Armenia, Jamaika dan Paraguay. Adapun bebas visa untuk turis Israel mendapat protes dari masyarakat sehingga pemerintah mencoret dari daftar dengan alasan tak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

 

BACA JUGA:
Tags