JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VII DPR meminta agar pemerintah tak membebankan program BBM Satu Harga kepada PT Pertamina. Sebab membebankan program tersebut kepada Pertamina, dikhawatirkan  akan mempengaruhi kondisi perusahaan minyak nasional tersebut. Padahal Pertamina sendiri harus sehat, bagus, dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan bahwa program BBM satu harga memang sangat bagus, namun program tersebut  belum dapat dipastikan berjalan sukses jika setiap tahun anggarannya dibebankan kepada Pertamina.

"Harus ada solusi terbaik atas persoalan ini. Sehingga dengan begitu banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina, hasilnya bisa sampai pada sasaran," ujar  Eni saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Dirut PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
 
Ia menyayangkan jika anggaran yang besar untuk mendukung program tersebut, tetapi manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat.
 
Ia juga menilai kebijakan tersebut dirasa tidak adil, jika dibebankan kepada Pertamina. Dimana Pertamina harus mengeluarkan banyak biaya untuk penugasan program BBM satu harga itu.
 
"Bayangkan kalau 150 titik yang direncanakan sudah selesai, berarti diperlukan biaya sebesar 3 triliun setiap tahun untuk mengoperasikan program BBM satu harga," jelasnya, seperti dikutip dpr.go.id.
 
Menurutnya implementasi dari program ini belum bisa dipastikan berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan Presiden Jokowi, dimana BBM satu harga sampai di tingkat masyarakat.
 
Berdasarkan pantauannya di lapangan, terutama dimana titik-titik yang menjadi sasaran Pertamina untuk melakukan program itu, ternyata harga tersebut baru sampai pada tingkat pengecer saja. "Belum sampai ke masyarakat. Lantas bagaimana dengan begitu banyaknya uang yang telah dikeluarkan oleh Pertamina, tetapi programnya cuma sampai tingkat pengecer saja," tanya Eni. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong keterlibatan swasta dalam program BBM Satu Harga yang saat ini tengah masif dilakukan pemerintah. Terutama untuk peran membangun infrastruktur untuk BBM Satu Harga di daerah terpencil.

Selama ini selain pihak PT Pertamina (Persero), Pemerintah juga menugaskan lembaga penyalur swasta, yaitu PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk untuk menjalankan program BBM Satu Harga. Penugasan ini merupakan langkah Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur BBM Satu Harga.

"Secara proaktif kami meminta agar pihak swasta juga lebih berperan dalam membangun infrastruktur untuk BBM Satu Harga di daerah terpencil," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, usai konferensi pers 3 tahun capaian sektor ESDM di Jakarta, Senin (23/10).

Menurut Dadan sesuai instruksi Menteri ESDM Ignasius Jonan, supaya program BBM Satu Harga bisa berhasil dan masif, Pemerintah meminta swasta memperbanyak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam program BBM satu harga.

Dadan menyebut PT. AKR Corporindo, telah berencana membangun 7 (tujuh) lokasi BBM Satu Harga selain 150 lokasi yang dibangun Pertamina. Lima lokasi rencananya diselesaikan di tahun 2017 dan dua lokasi ditargetkan rampung di tahun 2018.

Lima lokasi yang ditargetkan kelar tahum 2017 berada di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat (Provinsi Lampung) dan Kabupaten Bengkayang, Ketapang dan Landak (Provinsi Kalimantan Barat). Sedang  dua lokasi lainnya adalah Kabupaten Sintang dan Melawi (Provinsi Kalimantan Barat). "Kami targetkan pada tahun 2018 akan beroperasi untuk kedua wilayah tersebut," tuturnya, seperti dikutip esdm.go.id.

PT AKR Corporindo menjadi salah satu badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM diluar selain Pertamina. Penugasan tersebut berdasarkan Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas) Nomor 23/P3JBT/BPH Migas/KOM/2016. (rm)

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan capaian program "BBM satu harga" di seluruh pelosok tanah air baru mencapai 12 titik dari rencana 54 titik di tahun 2017.

Pemerintah kembali menunjuk PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk (AKRA) menjadi pendamping PT Pertamina  (Persero) untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  bersubsidi.

Penerapan BBM satu harga akan menimbulkan disparitas harga yang sangat besar, antara Papua dengan Papua Nugini yang berpotensi terjadi penyelundupan.

Rencana pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2016 diprediksi tidak akan berdampak terhadap penurunan harga kebutuhan hidup masyarakat.

Pada kesempatan terpisah, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, dana ketahanan energi jelas merupakan sebuah pungutan liar karena tak ada dasar hukumnya. 

Perpres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk mempercepat pelaksanaan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi jalan disamping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).

Secara umum, konsep Dana Stabilitas BBM ini mirip tabungan. Tabungan ini digunakan untuk menjaga agar harga BBM berada stabil pada batasan tertentu sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu mahal.

Berkaca pada Premium, dimungkinkan ada celah korupsi tersebut lantaran terdapat subsidi dan Petral sebagai lembaga yang memanfaatkan. Setidaknya, kini Petral telah dibubarkan, pun dengan subsidi yang sudah ditiadakan.

Salamudin Daeng mengatakan, Pemerintah tidak boleh mencabut subsidi premium dan melepaskannya mengikuti harga pasar. Pencabutan subsidi Premium mestinya tidak dilakukan oleh Pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR yang juga pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus menurunkan harga bahan bakar minyak untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang yang saat ini tengah terpuruk.

Polda Riau menetapkan sembilan tersangka dari jaringan mafia BBM Riau dengan barang bukti empat mobil tangki berkapasitas total 64 ton jenis premium dan solar serta 50 jerigen plastik.

Sudirman mengungkapkan, dengan memudahkan perizinan, eksplorasi sumur makin mudah, sehingga akan memudahkan penambahan cadangan migas baru sehingga produksi minyak dapat meningkat.

Menurut Presiden Jokowi, jika alih subsidi tidak dilakukan, dana Rp186 triliun untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif diatas, hanyalah berupa asap kendaraan bermotor.