Sistem perpolitikan yang diterapkan oleh Partai Politik di Indonesia cenderung maskulin. Hal itu terjadi karena kaum pria masih belum rela tatanan politik berjalan seimbang antara pria dan wanita.

"PDS terbukti diperlakukan berbeda dalam verifikasi faktual. Karena itu, kami mengajukan gugatan sengketa terhadap KPU atas tindakan-tindakan diskriminatif."

"Semua kesalahan ini kalau ini dibawa ke Mahkamah Agung bisa dibuktikan. Andai besok MA putuskan PKPU bertentangan dengan UU tadi, sama saja KPU mempermainkan negara ini. Jangan kami ini dianggap orang bodoh."

"Buat PDIP selama kita punya calon internal yang baik, tentu akan utamakan calon internal dulu. Nanti kita lihat dinamika politik dulu," tuntasnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohon 22 partai politik terkait uji materiil UU Nomor 8 Tahun 2012 atau UU Pemilu.