JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perwakilan lembaga lingkungan hidup nasional yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan Greenpeace mendesak pemerintah menghentikan penggunaan batubara sebagai sumber energi. Pasalnya,  produksi batubara menghasilkan energi kotor yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan perubahan iklim.

Kepala Unit Riset Walhi sekaligus Koordinator Kampanye Batubara Pius Ginting mengatakan, pada tahun 2000 sebenarnya organisasi lingkungan hidup telah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk meninggalkan batubara dan beralih ke sektor energi terbarukan. Namun, faktanya hingga kini, permohonan tersebut tidak direspons dan direalisasikan pemerintah.

"Sejak tahun 2000 Walhi telah meminta pemerintah tidak lagi memproduksi batubara. Namun hingga 2014 produksi batubara kian meningkat," kata Pius di Jakarta, Jumat (10/4).

Pius mengaku khawatir dengan  paradigma klasik pemerintah yang terus menggenjot pendapatan ekspor dari hasil batubara. Untuk itu, ia meminta sebaiknya pemerintah tidak menempatkan Indonesia sebagai sumber bahan bakar batubara global.

Seperti diketahui, Indonesia dikenal sebagai pelaku ekspor batubara yang cukup eksis di ranah global. Sebagai contoh, Pius menyebut, 85 persen produksi batubara  Indonesia sering diekspor ke negara Asia seperti Jepang dan Cina.

Pius menekankan, alasan lain bagi pemerintah untuk segera meninggalkan batubara adalah menurunnya angka permintaan ekspor dari negara-negara Asia seperti Cina dan Jepang.

Pius mencontohkan, penurunan angka permintaan batubara kini gencar dilakukan Cina. Dengan kata lain, kebijakan di sektor batubara saat ini tidak progresif karena negara lain sekarang sudah mulai meninggalkan batubara dan beralih ke pengelolaan industri berbasis ramah lingkungan.

"Secara perlahan Cina mulai menurunkan permintaan produk ekpor batubara Indonesia. Artinya, potensi ancaman batubara dan dampaknya semakin nyata," ujar Pius.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Hendrik Siregar menuturkan, batubara seharusnya ditinggalkan karena tidak ramah bagi eksistensi lingkungan dan masyarakat. Hendrik pun menegaskan, kebijakan pemerintah Jokowi-JK menjadikan batubara sebagai sumber energi utama perlu dikaji ulang.

BACA JUGA: