JAKARTA, GRESNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil pihak terkait kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Tujuannya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut soal kecelakaan tersebut. Tidak hanya itu, DPR juga memberikan sejumlah catatan soal kecelakaan pesawat tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia mengatakan masa sidang berikutnya atau paska reses, komisinya akan memanggil pihak terkait untuk mendapatkan informasi soal kecelakaan pesawat Air Asia yang merenggut banyak nyawa. Ia menilai pada awalnya memang kejadian tersebut terlihat sebagai murni kecelakaan, tapi dari kecelakaan tersebut ada banyak hal yang perlu mendapat perhatian. "Ternyata banyak penerbangan ilegal," ujar Yudi saat ditemui wartawan di DPR, Jakarta, Senin (5/1).

Ia melanjutkan kalau melalui pemanggilan tersebut, komisi V tidak puas dengan informasi yang didapat maka mereka akan membentuk Panitia Kerja (Panja). Pemanggilan dan niat pembentukan panja soal kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 ini menurutnya jangan ditanggapi mengandung unsur politis. Menurutnya, semua dilakukan untuk kepentingan publik.

Ia mengkritisi sejumlah hal terkait kecelakan ini. Pertama, soal pembekuan rute penerbangan yang menurutnya terlalu cepat. Mestinya sebelum pembekuan ada peringatan terlebih dulu lantaran waktu pembekuan tersebut masih dalam rentang mudik natal. Sehingga jadwal penerbangan pasti lebih banyak.

Lalu terkait pencarian dan penyelamatan korban. Di satu sisi Yudi mengapresiasi langkah Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) yang berhasil menemukan korban dalam waktu 3 hari. Padahal mandat yang diberikan paling lama adalah 7 hari untuk menemukan keberadaan pesawat dan korban.

Ia memberikan catatan bahwa proses tersebut dilakukan dengan segala keterbatasan. Misalnya alat pencarian dengan jumlah terbatas karena alat lainnya rusak dan kurangnya personil. Lebih lanjut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluhkan adanya sejumlah maskapai penerbangan yang tidak mengambil data penerbangan.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah perlu lebih hati-hati dalam mengelola persoalan kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Sebab penanganan ini menjadi tontonan dunia. Sehingga pemerintah harus menunjukkan kemampuan yang terbaik. "Tidak saja kasus kecelakaan itu sendiri tapi juga regulasi di sektor industri penerbangan," ujar Fahri di DPR, Jakarta, Senin (5/1).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menuturkan upaya pencarian korban terus dilakukan paska mendapat temuan jasad dan puing pesawat. Upaya tersebut dilakukan menggunakan helikopter dan kapal. "Semua kapal menuju lokasi dan akan secara besar-besaran kita kerahkan," ujar Jokowi di crisis center kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 di Surabaya (30/12).

BACA JUGA: