PALANGKARAYA - Sebanyak 142 aktivis Perkumpulan Sawit Watch yang tersebar di Kalimantan, Jabodetabek, Sumatra, Sulawesi dan Papua menggelar Kongres di Palangkaraya mulai 17 hingga 22 November mendatang, bertempat di Hotel Aquarius Kota Palangkaraya. Dalam kongres itu akan dirumuskan program perjuangan organisasi dan mengevalusiasi perjalanan organisasi dalam mengadvokasi dampak sosial perkebunan kelapa sawit.

"Di hari terakhir konggres akan dilaksanakan pemilihan direktur eksekutif Perkumpulan Sawit Watch dan Badan Pengawas untuk periode 2012-2016," kata Ketua Panitia Pelaksana Konggres IV Sawit Watch Eep Saipulah dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (16/11).

Ditambahkan, kongres juga akan membahas banyak isu yang selama ini menjadi fokus Perkumpulan Sawit Watch seperti isu terkait REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), Ketahanan Pangan masyarakat dan perkebunan besar, Roundtable on Sustainable Palm Oil, dan Korupsi di Perkebunan.

Beberapa pembicara nasional akan siap mengisi acara ini seperti GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit), Komisi Pemberantasan Korupsi, ICW (Indonesia Corruption Watch) dan juga dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang selaku keynote speaker.

Beberapa masyarakat yang terkena dampak perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang selama ini didampingi Sawit Watch bersama jaringan lokal juga akan terlibat dalam acara ini. Masyarakat dapat menyampaikan secara langsung terkait realitas kehidupan yang mereka alami kepada gubernur kalimantan Tengah dan seluruh stakeholders yang hadir, papar Saipulah.

Beberapa waktu lalu, Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan perda Perda No. 05/2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan sebagai inisiasi daerah merumuskan perkebunan yang berkelanjutan. Sawit Watch telah berkontribusi dalam perumusan Perda tersebut dan berharap akan ada perubahan yang signifikan dan meminimalisir dampak sosial dan lingkungan dari Perkebunan kelapa Sawit.

Selain itu juga, provinsi Kalimantan Tengah telah menjadi sorotan dunia di mana menjadi lokasi percontohan pelaksanaan REDD untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca yang saat ini diindikasi gagal. "Terkait dengan hal tersebut Gubernur Kalteng didesak untuk menghentikan pengeluaran Izin Usaha Perkebunan baru atau mengevaluasi seluruh Izin Usaha Perkebunan di wilayah ini," tegas Nurhanudin Acmad, Koordinator Sawit Watch.

"Kepentingan masyarakat adalah kepastian wilayah kelola dari ancaman Perkebunan Besar yang dilegalisasi Pemerintah melalui Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha," imbuh Acmad.

BACA JUGA:
Tags