Jakarta - Dibukanya keran impor bibit bawang merah membuktikan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib kalangan petani. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak pakar di bidang pertanian yang bisa diandalkan untuk mendapatkan bibit bawang merah unggul tanpa harus dengan mengimpor. 

"Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bersinergi dan memberdayakannya," ucap anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal) Dewi Aryani, di Jakarta, Minggu (5/2).

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyesalkan langkah pemerintah itu karena dalam membuat kebijakan tak melibatkan pihak-pihak terkait, utamanya petani. "Apakah kebijakan ini membawa dampak dan manfaat menyejahterakan rakyat? Jika hasil kajian menunjukkan kebijakan malah membuat rakyat sengsara maka Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan harus segera mencabut izin impor bahan-bahan bumbu nasional terutama bawang merah," ungkap anggota Komisi VII DPR RI itu.

Menteri Pertanian, kata dia, harus proaktif dalam melakukan kerjasama dengan LIPI secara berkesinambungan untuk melakukan penelitian guna peningkatan kualitas bawang, dan penemuan-penemuan berbagai jenis varietas unggulan bibit bawang.

Sebagai petani bawang, mereka juga tak mendapat penyuluhan pertanian secara rutin, minimnya bantuan modal, zero protection terhadap serangan bawang impor.

"Hak-hak sebagai pemangku kepentingan kebijakan pertanian tak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan," ungkap Dewi.

Sebagai anggota DPR RI, dirinya menolak impor bawang merah tersebut. "Saya, atas nama rakyat Brebes, menantang pemerintah untuk melakukan debat terbuka dan ilmiah soal bawang merah. Mari kita bedah terbuka semua secara transparan soal kebijakan sektor pertanian terutama bawang merah," pungkas calon doktor UI ini.

BACA JUGA:
Tags