JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap berkomitmen untuk memberikan perhatian pada pengelolaan kemaritiman yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Melalui peran BPK dan lembaga auditor, BPK berharap bisa memberikan kemanfaatan pemeriksaannya untuk pengelolaan maritim yang efektif bagi rakyat.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan BPK akan mengambil peran untuk pengelolaan maritim yang ekonomis. Pengelolaan yang ekonomis atas maritim, menurutnya akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, BPK akan mengawal program presiden sejak awal pemerintahan.

"BPK akan sesuaikan prioritas pemeriksaan," ujar Harry dalam Rapat Kerja Pelaksana Tahun 2014 di Gedung BPK, Jakarta, Senin (15/12).

Ia melanjutkan, pemberian opini yang disampaikan BPK harus bisa membuktikan opini yang diberikan telah melalui penilaian yang objektif dan profesional. "Sehingga pemeriksaan yang BPK lakukan tidak hanya akan berhenti pada pemeriksaan formal tapi pada pengujian lebih dalam atas transaksi dokumen formal tersebut." kata Harry menambahkan.

Melalui hal itu, ia meyakini BPK dapat mendorong pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dari kebijakan publik pemerintah terhadap kemakmuran rakyat. Selain pemeriksaan terhadap sejumlah program pemerintah, BPK akan melakukan pencegahan terhadap terjadinya peluang korupsi dengan perbaikan kualitas keuangan yang efisien dan efektif.

Lebih lanjut, kata Harry, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penegakan pengelolaan keuangan negara, Presiden Joko Widodo akan hadir langsung ke BPK sebagai stakeholder terpenting dalam pengelolaan keuangan negara. Kehadiran Jokowi menurutnya hanya sebagai wujud niat baik pemerintah membangun hubungan antar lembaga tanpa mengurangi independensi dan kewenangan masing-masing.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo menuturkan pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan mendorong reformasi dan transparansi birokrasi di sektor anggaran, pajak, perizinan dan layanan publik. Jika sektor tersebut telah transparan dan jauh dari korupsi maka kepercayaan publik pada pemerintah bisa terbangun.

"Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi," ujar Presiden Jokowi dalam pembukaan Festival Antikorupsi di Graha Sabha Pramana UGM, Jogjakarta, Selasa (9/12) lalu.   

BACA JUGA:
Tags