JAKARTA, GRESNEWS.COM – Paska pilpres Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengalami dinamika internal dengan adanya tindakan saling pecat. Hal ini membuat citra PPP sebagai partai Islam dan partai yang cukup berumur panjang memiliki catatan buruk dalam sejarah organisasinya. Jika PPP tak segera mengkonsolidasikan internal partainya, pemilih partai berlambang ka’bah ini bisa mengalihkan kepercayaan pada partai lainnya.

Pengamat politik dari Formappi, Thomas Legowo mengatakan dampak dari saling pecat tersebut  membuat PPP semakin kecil karena terbelah-belah. Padahal jika ingin menjadi partai yang besar, PPP harus memperbaiki diri dengan melakukan konsolidasi untuk penguatan internal.

Sementara itu konflik di dalam tubuh PPP juga tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat pemilihnya. Lantaran masyarakat kini memiliki banyak pilihan alternatif partai. Apalagi kini PPP bukan satu-satunya partai Islam yang mengakomodasi kepentingan masyarakat Islam.

"Ada banyak Islam yang lain. Jadi kalau PPP pecah, pemilih tetap bisa mengalihkan pilihannya pada partai lain. Yang rugi PPP sendiri," katanya pada Gresnews.com, Minggu (14/9).

Senada dengan Thomas, pengamat politik dari Universitas Atmajaya Agus Nugroho mengatakan tindakan saling pecat menunjukkan PPP sedang mengalami krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan tersebut terjadi karena ketua umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) tersangkut kasus dugaan korupsi.

Terlebih SDA tidak mau mundur dari jabatan partai dengan sukarela. Sehingga wajar saja dipecat oleh internal partainya. Sejatinya persoalan pemecatan SDA bisa dimengerti oleh publik yakni lantaran tersangkut kasus korupsi haji. Bukan karena kekalahaan koalisi merah putih, dimana PPP menjadi salah satu mitranya. "Kalau itu hanya alasan tambahan yang memberatkan saja," katanya pada Gresnews.com, Minggu (14/9).

Langkah SDA setelah dipecat sebagai Ketua Umum PPP lalu menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan wilayah PPP dan pengurus cabang di Jawa Tengah dan Yogyakarta sebenarnya sangat memalukan. Hal itu ia nilai juga akan membuat malu koalisi merah putih. 

Sebelumnya, sejumlah petinggi PPP diantaranya seperti Romahurmuziy sebagai Sekjen, Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua umum memberhentikan SDA sebagai ketua umum.

SDA diberhentikan karena telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai bisa menjatuhkan nama baik PPP. Paska pemecatan itu, SDA balas memecat sejumlah petinggi partai dengan alasan tidak menaati AD/ART internal partai.

BACA JUGA: