JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, sebuah sistem partai yang sentralistik hanya berlaku pada partai yang bersifat komando. Di mana, sistem hanya dikomando satu orang.

Sedangkan Partai Golkar, kata Dedi, sebagai partai yang diisi banyak kader cerdas yang sangat kuat dinamika politiknya tidak cocok dengan sistem kepartaian yang bersifat komando.

"Golkar sudah sejak lama membangun civil society kepartaian, sejak zaman Pak Sarmowo jadi Sekjen, mempersiapkan diri menjadi partai yang di dalamnya terdapat orang orang yang bukan dari kalangan militer. Golkar sudah berhasil sejak zaman pak Akbar Tanjung," kata Dedi, saat acara Dialog Publik Golkar untuk Indonesia, Menyambut Partai Bersih Merakyat Berintegritas, di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Dikatakan Dedi, yang jadi persoalan adalah kenapa ketika Golkar dipimpin oleh kalangan sipil murni yang bukan militer tapi bersifat komando lebih dari militer.

"Ini yang harus segera dibenahi sehingga kalau nanti ingin dilakukan Munaslub maka sudah semestinya Golkar walaupun undang-undangnya sangat sentralistik dalam seluruh pengambilan keputusan politik, Golkar harus mempelopori perubahan dengan membuat delegasi kewenangan dari tingkat pusat ke tingkat daerah untuk berimprovisasi menentukan arah kebijakan daerahnya sendiri-sendiri," kata dia.

Kemudian, lanjut Dedi, Partai Golkar harus membangun partai yang sangat Indonesia, yang NKRI, yang didasarkan pada pluralisme kebudayaan pada setiap wilayahnya. Hal itu lantaran filosopi politik setiap daerah berbeda-beda.

Hal itu, sambung Dedi, yang bakal dilakukan oleh Partai Golkar. Golkar menurutnya, memiliki orang orang ideal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, ke depan, setidaknya setelah tahun 2019, Partai Golkar yang paling siap menyongsong era milenial.

"Kenapa, karena partainya sudah biasa berdemokrasi, biasa terbuka, biasa DPD dengan DPP berbeda pendapat, nggak problem bagi Golkar, dan Golkar siap menjadi partai masa depan," ujarnya.

Selain itu, kata Bupati Purwakarta itu, jika Golkar ke depan ingin menjadi partai yang futuristik, maka rekrutmen kepengurusan tidak boleh sembarangan.

"Ini harus segera dibenahi, orang yang memiliki pengalaman, yang duduk di DPD 1 harus berpengalaman di DPD II, yang duduk di DPP harus berpengalaman di DPD I. Sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit saja tapi bermutu," tuturnya.

Dedi menambahkan, ke depan penyusunan anggota legislatif juga tidak boleh sembarangan, dia mencontohkan tidak boleh ada suami, istri, kakak, atau adik di dalam struktur legislatif.

"Golkar harus segera mendistribusikan kewenangan dan kekuatan itu pada banyak kader. Karena Golkar tidak kekurangan kader," pungkasnya. (mag)

BACA JUGA:
Tags