JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR akan membawa resolusi terkait krisis kemanusiaan Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar ke Sidang Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Sidang AIPA tersebut akan diselenggarakan pada 15-19 September 2017 di Filipina.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, kejahatan kemanusiaan di Myanmar sudah harus dihentikan. "Karena itu, dalam resolusi yang akan diusung, DPR meminta AIPA membentuk tim ad hoc dari anggota parlemen negara Asean," kata Nurhayati usai menerima perwakilan UNHCR Indonesia Thomas Vargas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9), seperti dikutip dpr.go.id.

Nurhayati menegaskan, tim inilah yang akan proaktif mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine. "Jadi itu resolusi yang kita perjuangkan nanti dan akan dipimpin langsung Watua DPR Fadli Zon," papar Nurhayati.

Selain itu, melalui diplomasi parlemen, Nurhayati yang juga selaku Presiden International Humanitarian Law mendorong semua parlemen negara yang tergabung dalam IPU untuk ikut membantu menyelesaikan bencana kemanusiaan atau ethnics cleansing Rohingya. Indonesia, kata Nurhayati, khawatir khawatir jika konflik ini tidak dicegah maka bisa menjadi konflik regional.

"Jangan dianggap konflik ini, hanya konflik Myanmar. Karena itu, meskipun mereka jauh dan tidak terlibat langsung, tetapi parlemen semua negara harus ikut membantu bagaimana menyelesaikan ini. Ikut membantu pemikiran, memberikan bantuan dan membantu pencegahan terulangnya kembali kejahatan terjahap kemanusiaan," tegas Nurhayati.

Nurhayati menambahkan dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian. "Insya Allah, kami akan ke Bangladesh mengunjungi para pengungsi. Karena kita tahu bahwa PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah ethnic cleansing, artinya ini tidak bisa dibiarkan," katanya. (mag)

 

BACA JUGA:
Tags