JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain merencanakan penggabungan bank BUMN Syariah, juga merencanakan penggabungan Bank BNI dengan Bank Mandiri. Namun rencana tersebut akan berdampak terhadap pengurangan jumlah karyawan Bank BNI.

Direktur Utama Bank BNI Gatot M Suwondo mengatakan penggabungan Bank BNI dengan Bank Mandiri tidak akan mudah dilakukan, sehingga akan memakan waktu satu atau dua tahun. Jika penggabungan tersebut terealisasi maka, bisnis baru yang sudah terbentuk belum tentu stabil dalam waktu cepat. Dia memperkirakan lini bisnis akan stabil dalam waktu lima tahun.

Dia mengungkapkan bukan hanya menimbulkan resiko bisnis tetapi juga akan mengakibatkan pengurangan jumlah karyawan secara besar-besaran. Seharusnya, menurut Gatot, pemerintah berkonsentrasi memperbaiki sektor infrastruktur perbankan untuk menghadapi MEA, bukan malah sibuk menggabungkan industri perbankan.

"Yang kita butuhkan infrastruktur. Ruang kita itu pendek sekali," kata Gatot.

Sementara itu, pengamat perbankan Deni Daruri mengatakan ide  pemerintah untuk melakukan merger perbankan sudah tepat tetapi akan kurang lengkap jika tidak dikaitkan dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Menurutnya pemerintah harus lebih dulu membentuk API, setelah itu tujuan bank-bank komersial akan terlihat jelas tujuannya. Sehingga ketika bank BUMN itu disatukan tujuannya pun terlihat jelas.

Menurutnya tanpa adanya API, merger bukan hanya menimbulkan masalah sumber daya manusia, tetapi banyak hal yang akan menyebabkan bank-bank merger menjadi tidak produktif. Perlunya API nantinya seluruh solusi permasalahan perbankan akan terintegrasi dan dapat mempekuat sistem pertahanan perbankan nasional.

"Dibuat API-nya dulu, baru dibuat tahapan-tahapannya. Apakah dibuat konsolidasi, apakah merger, apakah akusisi. Mau jadi berapa bank dan bank itu mau jadi apa," kata Deni kepada Gresnews.com.

Senada dengan Deni, Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno juga menilai rencana pemerintah untuk menggabungkan Bank BNI dengan Bank Mandiri harus dikaji ulang secara mendalam. Menurutnya hal yang menjadi fokus pemerintah adalah pembentukan bank pembangunan untuk pembiayaan infrastruktur.

Dia menjelaskan jikalau pemerintah sulit membentuk bank pembangunan, maka pemerintah perlu memposisikan bank BUMN yang ada saat ini untuk  bertugas sebagai bank pembiayaan infrastruktur.

"Jadi masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk masalah Bank Mandiri caplok Bank BNI," kata Hendrawan kepada Gresnews.com.

BACA JUGA:
Tags