JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menemui Presiden Joko Widodo, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4) siang. Dalam kesempatan itu Ketua BPK yang hadir bersama seluruh anggota BPK menyampaikan laporan keuangan pemerintah semester II 2014.

"Pertama-tama, kami lengkap dengan seluruh anggota BPK 9 orang bertemu dengan Presiden menyampaikan laporan semester II 2014 yang sebelumnya menurut UU kami mesti sampaikan ke lembaga perwakilan yaitu DPR RI dan DPD RI," ujar Harry seperti dikutip setkab.go.id.

Salah satu temuan khusus yang dilaporkan BPK dalam pertemuan itu adalah, selama semester II-2014, BPK memperoleh 3.293 temuan masalah yang berdampak finansial senilai Rp14,74 triliun‎. "Rinciannya adalah kerugian negara Rp1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp9,55 triliun," ungkapnya.

Sementara dari hasil pemeriksaan terhadap 135 kementerian/lembaga di tingkat pusat, 479 pemerintah daerah dan BUMN, serta 37 BUMN, juga ditemukan 7.789 kasus ketidakpatuhan terhadap aturan senilai Rp40,55 triliun. BPK juga menemukan 2.482 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Harry menyebutkan, kasus yang dimaksudkan itu meliputi pelanggaran Undang-Undang dan pelanggaran peraturan. "Jadi misalnya dana untuk ke masjid diberikan ke siapa begitu, bukan ke masjid," papar Harry.

Harry juga menyebutkan, khusus di sektor penerimaan pajak dan migas, BPK juga menemukan masalah senilai Rp1,124 triliun. Sementara di Kementerian ESDM, menurut Harry, juga ada masalah dalam belanja infrastruktur, yang mengakibatkan proyek senilai Rp5,38 triliun tidak dapat dimanfaatkan, dan mengakibatkan kerugian negara Rp562,66 miliar.

Sedangkan di Kementerian Pertanian, BPK menilai tidak tercapainya target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05% per tahun serta target swasembada kedelai sebagai masalah yang perlu diseriusi pemerintah. Di Kementerian Hukum dan HAM, BPK menemukan masalah dalam perubahan mekanisme pembayaran berupa pembayaran elektronik dengan Payment Gateway yang mengabaikan risiko hukum

Masalah lainnya, papar Harry, pemerintah pusat dan daerah dinilai belum siap mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah maupun Daerah.

Dalam kesempatan itu, BPK juga meminta pemerintah untuk menindaklanjuti laporan-laporan BPK yang masih terabaikan. Harry menyebutkan, dari 2010-2014 baru 55% laporan BPK yang ditindaklanjuti, sisanya BPK minta supaya Presiden melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri merespons, khususnya Menteri Dalam Negeri dalam kaitannya dengan laporan pemerintah daerah dan Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan laporan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, BPK juga menyampaikan laporan terkait pembangunan transmisi dan power plan yang banyak permasalahan khususnya di bidang lahan dan pertanahan. "Tadi dijawab Presiden, beliau akan men-push power plan yang di daerah Batang itu dan diperkirakan ini bisa menjadi contoh untuk target 35.000 MW," ujarnya.

Terkait hal ini, Harry melanjutkan, pada pemerintahan yang lalu target pembangunan PLTU berdaya 8.000 MW itu masih belum tercapai. "Beliau merasa yakin bahwa powerplan dan transmisi itu bisa tercapai 35.000 MW. Bahkan dengan optimis tadi Presiden menyatakan kalau memang bisa tercapai kemungkinan kami akan mengubah targetnya menjadi 50.000 MW selama pemerintahan ini," tegasnya.

BACA JUGA:
Tags