JAKARTA, GRESNEWS.COM - Bareskrim Mabes Polri tengah menyelidiki kasus bocornya soal Ujian Nasional 2015 yang muncul di laman situs mesin pencari Google. Penyelidikan ini bergerak atas dasar laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang mengaku telah melaporkan kasus kebocoran soal UN ini kemarin.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengaku pihaknya tengah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi terkait laporan tersebut. Namun sayang, Budi enggan membeberkan dimana saja lokasi penggeledahan yang dilakukan anak buahnya itu.

"Kami sudah terima laporannya kemarin dan sudah menelusuri. Dimana ada kecurigaan ya kami geledah. Kami harus cepat mencari alat bukti. Ada beberapa tempat yang kami curiga, tempatnya yang pasti di Jakarta," ujar Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/4).

Budi menuturkan tim penyidik Cyber Crime Bareskrim juga ditugaskan untuk melacak pengunggah soal UN ilegal tersebut yang muncul di Google. Mantan Kapolda Gorontalo itu menduga adanya kemungkinan keterlibatan oknum percetakan

"Kemungkinan melibatkan oknum percetakan. ‎Tapi belum bisa kami pastikan. Berdasarkan hasil penelusuran, itu dilakukan oleh percetakan negara karena itu tidak dilakukan oleh percetakan swasta," tegasnya.

Sebelumnya Anies Baswedan menuturkan Kemendikbud sudah mengetahui siapa yang mengunggah soal ujian nasional 2015 ilegal ke Google. Menurutnya, oknum perusahaan pencetak soal ujian yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berhasil menemukan soal ujian nasional 2015 ilegal pada sebuah akun Google Drive. Soal ujian nasional 2015 ilegal itu ditemukan pada Senin (13/4) siang pada saat ujian masih berlangsung. Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) melaporkan terjadinya kebocoran soal UN. Mereka mengklaim berhasil mengunduh 25 dari 30 soal UN di Google Drive.

Ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha menyampaikan, faktor keamanan digital perlu menjadi salah satu faktor tolok ukur kesuksesan UN berbasis komputer.

Pemerintah dinilai wajib menjaga keamanan data digital bahan UN 2015. Mulai dari distribusi ke sekolah sampai distribusi hasil ke kementrian. "Bila benar terjadi kebocoran soal, artinya sejak sebelum pendistribusian sudah ada kebocoran. Bisa diusut siapa saja pihak yang bertanggung jawab dari soal dibuat sampai pendistribusian," jelas Pratama kepada Gresnews.com, Rabu (15/4).

Untuk keamanan digital, pemerintah bisa menggunakan teknologi enkripsi terkini untuk menjamin tidak bocornya soal UN. Dengan enkripsi nantinya hanya beberapa pejabat yang diberi kewenangan memegang kunci untuk mengenkripsi atau membuka bahan.

Begitu juga dengan hasil pekerjaan siswa dan nilai yang keluar, harus dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirimkan. "Ini langkah preventif mencegah tangan-tangan jahil hacker agar hasilnya bisa valid dan terhindar dari manipulasi,” kata Pratama.

Mantan ketua tim Lembaga Sandi Negara untuk IT Kepresidenan ini melihat UN dengan komputer ini harus terus dikembangkan. Menurutnya dalam jangka waktu panjang, UN model ini akan menghemat waktu dan anggaran pemerintah.

BACA JUGA:
Tags