JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi IX DPR RI merasa kecewa atas sikap presiden saat bertandang ke Malaysia. Kunjungan tersebut hanya menekankan pada kerjasama mobil nasional, bukan pada kewajiban negara melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Padahal isu yang merebak akhir-akhir ini dinilai amat merugikan citra negara.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia untuk menghadiri penandatanganan perjanjian antara perusahaan otomotif Malaysia, Proton, dan perusahaan milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari. Kunjungan yang bersifat selebritas itu sangat disayangkan mengingat kunjungan dapat dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai masalah TKI.

Padahal, Komisi IX sudah mengategorikan permasalahan TKI dalam tingkat mendesak dan harus dibahas demi harga diri bangsa. "Saya menyayangkan tidak ada pembicaraan soal bagaimana sikap Indonesia menegur Pemerintah Malaysia pada pelecehan atau rasialis," ujar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2).

Apalagi, soal mobil nasional yang akan diusung malah bekerjasama dengan perusahaan otomotis dari Malaysia. Bukan menggerakkan otomotif dalam negeri seperti kampanyenya dulu pada mobil Esemka misalnya.

Saat ini terdapat 450 ribu TKI ilegal di Malaysia yang dokumennya telah mati dan tidak bisa diperpanjang. Ditambah iklan robot pembersih yang melecehkan TKI dengan menganalogikan harkat mereka lebih rendah dari Robovac. Tapi, yang mereka dengar di berita hanyalah masalah mobil.

"Mana pernyataan tegas terkait masalah TKI, Komisi IX jelas kecewa karena isu ini menyangkut harkat dan martabat bangsa kita," tegasnya.

Dalam kunjungan di Malaysia pekan kemarin, Presiden Jokowi hadir untuk penandatanganan kerjasama mobil nasional Proton. Namun, terdapat selipan pembicaraan dengan Perdana Menteri Malaysia Muhammad Najib Razak. Dimana Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia setuju bersama melindungi TKI dan membuat sistem TKI menjadi lebih mudah.

"Masalah tenaga kerja utamanya berkaitan tenaga kerja Indonesia akan digunakan satu pintu saja agar bisa dilakukan bersama," kata Jokowi kala itu.
Insightly Gmail Gadget
    
Dalam laman setkab.go.id, Jokowi meluruskan kesimpang siuran pemberitaan terkait kehadirannya pada acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan oleh produsen mobil Proton yaitu Proton Holdings Bhd (Malaysia), dengan perusahaan asal Indonesia PT Adiperkasa Citra Lestari, di Kuala Lumpur, Malaysia,  Jumat (6/2).

Di sela-sela acara kunjungannya di tempatnya menginap Hotel Diamond, Manila, Filipina, Senin (9/2) pagi, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa acara MoU itu adalah perjanjian antar perusahaan (bisnis to bisnis), dan sebuah MoU yang sangat awal sekali. Studi kelayakannya juga belum ada.

Namun soal kehadirannya di acara tersebut, menurut Presiden Jokowi karena ia memenuhi undang mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Najib (Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak).

“Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang jadi masih awal-awal sekali,” kata Jokowi.

Presiden menolak menjawab pertanyaan mengenai spesifik mobil Proton dimaksud, karena itu menyangkut deal antar dua perusahaan. “Ditanya ke sana, saya sampaikan itu bisnis to bisnis, jadi ditanyakan ke sana,” tukasnya.

Demikian pula saat ditanya kesiapan untuk menjadikan Proton sebagai mobil nasional, Presiden Jokowi menegaskan, belum sama sekali. Bahkan studi kelayakannya juga belum.

“Saya mustikan harus melihat studi kelayakan seperti apa kemudian targetnya yang musti dicapai itu seperti apa,” tukas Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, Indonesia adalah negara yang sangat terbuka, yang menerima investasi dari manapun, termasuk Malaysia.

“Ya kalau investasi ya silahkan, mau dari Korea juga silahkan, mau dari Jepang yang sudah banyak dan mau investasi lebih besar lagi silahkan, kita butuh investasi,” tutur Jokowi.

BACA JUGA:
Tags