JAKARTA, GRESNEWS.COM - Terpilihnya mantan Direktur Utama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya sebagai Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) menggantikan Richard Joost Lino, mendapat tanggapan negatif dari kalangan anggota DPR. Elvyn sendiri ditetapkan sebagai nakhoda baru Pelindo II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-82/MBU/04/2016 tanggal 22 April 2016.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana meragukan pilihan Kementerian BUMN atas sosok Elvyn untuk memimpin Pelindo II. Alasannya, kata dia, dalam prinsip sebuah perusahaan, direksi khususnya direktur utama harus memahami bisnis perseroan dan harus mempunyai pengetahuan terkait bisnis perusahaannya. Apalagi Pelindo II saat ini memiliki masalah seperti sistem keuangan dan administrasi yang semakin buruk.

Azman meragukan Elvyn mampu menjawab berbagai tantangan di Pelindo II sepeninggal Lino yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menilai, seharusnya, Kementerian BUMN harus memilih orang yang sangat tepat untuk memimpin Pelindo II.

"Apakah pemerintah hanya ingin coba-coba saja? Kalau coba-coba ya tinggal tunggu saja masalah baru akan datang," kata Azam kepada gresnews.com, di Jakarta, Sabtu (23/4).

Keraguan akan kinerja Elvyn memang dirasa wajar mengingat Pelindo II saat ini memang tengah dilanda berbagai persoalan pelik. Yang terbaru, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menenggarai adanya peyimpangan yang dilakukan Pelindo II dalam proyek pembangunan pelabuhan New Priok di Kalibaru. Rieke mengungkapkan, Pelindo II ternyata belum sepenuhnya mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk proyek di Kalibaru.

"Ada persoalan yang cukup serius dengan proyek Kalibaru yang anggarannya itu dikatakan senilai Rp46 triliun. Informasi awal yang kami peroleh, IMB satu-satunya yang dikeluarkan adalah IMB Gardu Listrik di Kalibaru. Jadi, tidak ada IMB yang di darat maupun di laut," kata politisi PDI Perjuangan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa stakeholder di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).

Pernyataan Rieke ini memang langsung dibantah Kepala Biro Strategi PT Pelindo II Rio Lase. Dia menyatakan, pihaknya telah memegang IMB dari Pemerintah DKI untuk fasilitas penunjang di sisi darat termasuk membangun gate."Kami sudah pernah mengajukan IMB untuk gardu listrik dan gate dan sekarang pembangunan sedang berlangsung," terangnya.

Dijelaskan Rio, Peraturan Presiden didapatkan sekitar April 2012 tetapi ternyata tidak bisa langsung dilaksanakan pembangunan karena harus merujuk pada beberapa peraturan, khususnya pada Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008. Meskipun, Perpres itu diterbitkan namun Pelindo II harus tetap meminta izin pembangunan serta menunggu dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) yang terbit pada Desember 2012 untuk bisa melanjutkan konstruksi.

Rio menjelaskan, pembangunan Kalibaru dimulai pada Januari 2013 sedangkan izin trase jalan pada 2014. Sementara itu, perihal izin pengerukan dan reklamasi sudah 3 kali diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 74 tahun 2014.

Anehnya, Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat justru menyangkal pernyataan Rio. Gamal menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum pernah menerbitkan IMB bangunan lain. "Pemprov DKI hanya pernah menerbitkan IMB untuk gardu listrik atas nama Pelindo II dengan luas bangunan 220 m2 terdiri dari dua lantai di darat sedangkan IMB Kalibaru tidak ada," ungkap Gamal.

Selain soal IMB, Pansus Pelindo II juga mempersoalkan keberadaan warga negara asing di jajaran petinggi Pelindo. Warga asing yang dimaksud adalah David Wignal yang sebelumnya ditunjuk menjadi advisor, namun belakangan ternyata diangkat menjadi Vice President Pelindo II.

Hal ini dipersoalkan anggota Pansus Pelindo II Nurdin Tampubolon. "Saya nggak tahu yah apakah peraturan perundang-undangan kita bisa mengangkat WNA menjadi eksekutif di suatu perusahaan milik negara. Setahu saya tidak, kecuali perusahaan itu adalah perusahaan joint venture atau perusahaan patungan," kata politisi Hanura ini.

David Wignal yang turut hadir dalam RDPU tersebut, diketahui menjadi advisor PT. Pelindo II sejak tahun 2010 mulai dari penyusunan kerangka kelayakan studi Kalibaru, business plan serta proses pengadaan investasi termasuk bagaimana menyakinkan investor. Kemudian, pada Januari 2015 David Wignal diangkat menjadi Vice President Pelindo II

Dengan berbagai persoalan peninggalan Lino itu, kerja Elvyn memang dinilai akan berat. Pihak pengusaha pelayaran pun sampai ikut meragukan masa depan Pelindo II di tangan Elvyn. Pengusaha pelayaran Zaenal Arifin Hasibuan mengatakan, pemerintah memang sebaiknya menempatkan orang yang paham seluk beluk bisnis pelabuhan di Pelindo II. Misalnya, orang yang telah meniti karir dari bawah.

Dia menilai, orang dalam Pelindo II akan memahami kondisi internal perusahaan dengan lebih baik. Berbeda jika Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merekrut orang dari luar perusahaan, tentunya akan membutuhkan adaptasi yang cukup lama.

Menurutnya Pelindo II membutuhkan sosok kepemimpinan yang kuat dan juga membutuhkan pengetahuan yang kuat agar kepemimpinannya dapat tersalurkan. Sebab Pelindo II menangani banyak sekali pelabuhan dan yang paling besar di antara Pelindo lainnya. Pelindo II, kata Zaenal, tentunya harus lebih profesional dan mampu merangkul para pengusaha agar bisa menjalankan program-program pemerintah dibidang maritim.

"Kalau tiba-tiba orang dari luar yang masuk  butuh adaptasi. Adaptasi itu bukan sehari dua hari tetapi bisa enam bulan sampai setahun," kata Zaenal kepada gresnews.com, Sabtu (23/4).

SOSOK YANG TEPAT - Memang tak semua kalangan bisnis menilai negatif pengangkatan Elvyn selaku Dirut Pelindo II. Pengamat kebijakan publik Sofyano Zakaria menilai, sosok Elvyn sudah teruji sebagai orang yang ahli di bidang keuangan dan sebagai mantan direksi BUMN. "Tentunya, sudah terbiasa dan berpengalaman bekerja dan mengelola BUMN seperti halnya Pelindo II," katanya kepada gresnews.com.

Menurutnya kompetensi Elvyn di bidang keuangan sangat tepat untuk memimpin Pelindo II yang memiliki beban keuangan berat terkait hutang piutang Pelindo II yang teramat besar jika dibandingkan dengan Pelindo lainnya. Dia menyarankan agar Elvyn perlu membuat tim kerja yang solid dan kompak karena tanpa dukungan yang solid dari internal Pelindo dan juga pemangku kepentingan terutama dari pemerintah.

Tanpa adanya kekompakan, kata Sofyano, Pelindo II akan menjadi ´bulan-bulanan´ semua pihak. Kemudian, Elvyn juga harus menata ulang posisi yang sudah ada di Pelindo II karena masyarakat sudah menilai negatif terhadap Pelindo II akibat perilaku RJ Lino yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. "Elvyn harus cerdas dan jeli dalam memilih rekan kerja agar tidak menimbulkan masalah baru bagi Pelindo II," kata Sofyano.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham memutuskan untuk mengangkat Elvyn G. Masassya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Adapun susunan baru jajaran Direksi IPC adalah sebagai berikut:

1. Elvyn G. Masassya, Direktur Utama
2. Saptono R. Irianto, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha dan Pelaksana Tugas Direktur Teknik
3. Dana Amin, Direktur Operasi
4. Orias P. Moedak, Direktur Keuangan
5. Dede R. Martin, Direktur Pembinaan Anak Perusahaan   

Sekretaris Perusahaan Pelindo II Banu Asrtini mengatakan dengan pengangkatan Direktur Utama ini, Pelindo II optimis dapat terus menggiatkan berbagai program modernisasi pelabuhan eksisting maupun merealisasikan rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan baru di berbagai lokasi.

Pengangkatan Direktur Utama diharapkan mampu meningkatkan kinerja perseroan dalam merealisasikan seluruh rencana bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang  "Serta mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan proyek kepelabuhanan," kata Banu.

Sebagai informasi, Elvyn G. Masassya menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan--dulunya PT Jamsostek (Persero) sejak Agustus 2012 hingga Desember 2015. Pria kelahiran Medan, 18 Juni 1967 ini merupakan sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya dan Magister Manajemen Keuangan dari Institut Teknologi Bandung. Elvyn juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Bali, Direktur PT Bank Permata Tbk, Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Direktur PT Tuban Petrochemical Industries.

Terkait pengangkatannya, Elvyn mengaku menerima tugas khusus untuk memimpin BUMN pengelola Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lain di Indonesia. Namun Elvyn tak secara gamblang menyebut siapa sang pemberi tugas itu. "Saya diperintah saja," kata Elvyn.

Elvyn mengaku akan melakukan konsolidasi internal dengan jajaran Direksi Pelindo II lainnya. "Saya konsolidasi dulu, tentu kita siapkan langka-langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian segera mengembangkan pelabuhan yang terbaik di kawasan," tuturnya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags