JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memastikan rencana pembangunan kilang minyak dan gas Blok Masela, di laut Arafuru Maluku akan ditetapkan pada tahun 2018. Jokowi beralasan untuk saat ini,  rencana pembangunan kilang,  apakah dibangun secara terapung atau di darat masih dalam proses studi.  

"Jangka panjang soal keputusan pembangunan Blok Masela. Jadi untuk keputusan investasi adanya pada tahun 2018," tegas Jokowi, saat acara penandatanganan Kontrak Kegiatan  Strategi Tahun Anggaran 2016, Kementerian ESDM di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2).

Jokowi menjelaskan, pemerintah membutuhkan waktu yang cukup sehingga dapat memberikan ruang bagi investor, apakah dalam pengembangan Blok Masela  dilakukan melalui darat (on shore) atau di laut (offshore).

"Jadi hal tersebut akan secepatnya diselesaikan. Namun yang sangat penting yakni, kita berharap eksploitasi ini ke depan bisa bermanfaat bagi pengembangan regional khususnya di kawasan Indonesia Timur," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa pengoperasian Blok Masela hasus ada manfaat yang nyata,  baik dari segi ekonomi dan peningkatan kesehjateraan untuk masyarakat di sekitar daerah tersebut.

Presiden mengakui dalam memutuskan pembangunan kilang Blok Masela, Maluku  ini pihaknya sangat hati-hati. Ia tidak ingin keputusan tersebut melanggar Undang-Undang juga tidak merugikan negara.

Menyikapi pernyataan Presiden Jokowi itu, Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia ( EWI) Ferdinand Hutahean menyatakan sikap presiden Jokowi yang baru akan memberikan keputusan pembangunan kilang minyak Blok Masela pada tahun 2018 dinilai sangat lamban. Menurutnya sangat memalukan dalam situasi saat ini pengembangan terhadap blok masela belum jelas diputuskan apakah didarat atau dilaut. "Ini sangat memalukan dan sangat memprihatinkan," kata Ferdinand kepada gresnews.com, Senin (29/2).

Namun, Ferdinand meminta agar presiden Jokowi bebas dari intervensi pihak manapun dalam menentukan keputusan pembangunan kilang minyak Blok Masela.  "Jangan sampai nasib sebuah negara besar dibuat permainan atau seperti taruhan judi oleh pejabat negaranya sendiri," katanya.  

Menurutnya, tidak ada alasan lain terjadinya keributan ini kecuali ego pribadi dan kelompok yang mengabaikan kepentingan nasional, maka para Menteri yang ribut mengklaim soal pengembangan akan dilakukan di darat atau di laut.  Ferdinand mengatakan hal itu bukanlah  hak mereka, sebab semua adalah kewenangan presiden.

Pengamat energi ini menegaskan, jika sistem pembangunan kilang Blok Masela telah dipastikan. Hal itu tidak akan membuat keputusan tersebut harus ditunda hingga 2018,  hanya karena adanya kisruh dua lembaga Kementerian.

"Kalau pemerintah dari sejak awal punya peta jalan pengembangan energi nasional. Maka keputusan tidak terlambat hingga 2018," tegasnya.

Ia meminta presiden segera bersikap dan bertindak tegas. Masukan terhadap Blok Masela ini, sudah sangat banyak, presiden harus putuskan apa yang harus dilakukan.  "Putuskan tata cara pengembangan Masela apabila proses studi telah rampung," ujarnya.

DITUNGGANGI POLEMIK - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pihaknya bersama jajarannya tengah melaksanakan amanah Presiden untuk menganalisis dampak pengembangan blok Masela. Sehingga pengembangan Blok Masela ini dapat membawa kesejahteraan masyarakat  terutama masyarakat Provinsi Maluku.

Pihaknya mengaku telah melaporkan dua skenario pengembangan Blok Masela. Laporan tersebut terutama terkait bagaimana dampak bagi pengembangan wilayah di Maluku Bagian Selatan dan berapa besar investasi yang dibutuhkan bila kilang dibangun secara onshore maupun di offshore

Terkait dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat Maluku, Sudirman mengaku terus berkomunikasi dengan Pemerintah beserta seluruh lapisan masyarakat Maluku. Gubernur Maluku menurutnya sudah menyampaikan bahwa pihaknya setuju dan mendukung apapun keputusan dan kebijakan Presiden terhadap Blok Masela. Pihaknya juga untuk melakukan sosialisasi kepada rakyat Maluku bila keputusan itu diambil.

Ia pun meminta sejumlah pihak untuk tidak berpolemik terkait hal itu, karena Presiden akan mengambil keputusan yang memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku dan  Indonesia umumnya.

Ia juga meminta pihak-pihak yang selama ini berpura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang mengklaim paling tahu dan akan mencoba mengganti investor Masela. "Berhentilah membohongi rakyat, karena suatu saat akan terbongkar niat busukmu," tandas Sudirman.

Sudirman memang tak secara blak-blakan menyebut siapa yang dimaksud telah menipu dan berpura-pura membela rakyat dan akan mengganti investor blok Masela.

Namun Sudirman memberi klu, bahwa pihak yang dimaksud adalh koleganya. Menurut dia kolega itu, telah berkali-kali berpolemik dengannya. Bahkan tidak hanya dalam soal Blok Masela. Tetapi dalam persoalan, lain seperti soal proyek listrik 35.000 MW, Dana Ketahanan Energi (DKE) dan soal kontrak Freeport

Dia pun mengaku bingung harus bagaimana. Menurutnya jika yang menghambat kebijakannya adalah mafia, tentu akan mudah saja ´disikat´. "Tapi karena penghambatnya adalah kolega di pemerintahan maka urusan menjadi rumit," katanya.

Seperti  telah diketahui dalam pengembangan Blok Masela, Sudirman sempat berpolemik dengan Menteri Koordinator  Maritim dan Sumber Daya  Rizal Ramli. Rizal lebih sepakat Blok Masela dikembangkan dengan pembangunan Kilang di Darat alasannya akan memiliki efek ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di Maluku. Sebab akan ada pembangunan jalur pipa  dan industri ikutan dari pembangunan kilang. Sementara Sudirman  cenderung mengusulkan pembangunan Kilang terapung karena dari sisi biaya lebih murah dan  pengembangan Blok Masela bisa lebih cepat direalisasikan.

BACA JUGA:
Tags