JAKARTA, GRESNEWS.COM - Peluncuran Operasi Pasar Murah (OPM) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (15/6) lalu menuai dukungan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Namun, Asosiasi Pedagang Pasar meminta pemerintah agar gelaran OPM kali ini dapat efektif mengendalikan harga komoditas pokok masyarakat.

"Inisiatif ini perlu diapresiasi dan pemerintah harus menjaga kondisi pasar terutama terkait harga kebutuhan pokok masyarakat," kata Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Selutuh Indonesia (APPSI) Ngadiran dihubungi Gresnews.com, Selasa (16/6).

Mneurut Ngadiran  target utama operasi pasar murah tersebut harus tepat sasaran dan berpihak pada kalangan masyarakat ekonomi rendah. Ia menggarisbawahi, esensi program yang kini dijalankan harus secara serius mengatasi persoalan yang ada misalnya menekan harga-harga bahan kebutuhan pokok yang akhir-akhir ini terus membengkak.

"Sasaran dari operasi pasar ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga agar membantu orang tidak mampu," ujarnya.

Selain menekan laju peningkatan volume harga barang, kata Ngadiran, perlu diusut juga permainan para oknum spekulan yang kerap marak menyusup ke pasar. Seperti diketahui, permainan atau distorsi harga oleh mafia atau spekulan selama ini kerap meresahkan masyarakat terutama jelang perayaan Hari Lebaran.

Mengingat ada korelasi antara mafia dan fluktuasi harga di pasar, Ngadiran menyarankan agar pemerintah secepatnya mengambil langkah pencegahan mulai dari pengungkapan praktek spekulasi hingga mengembalikan kondisi pasar kembali normal tanpa permainan harga.

"Praktek pencegahan terhadap spekulan dan stabilitas harga harus dicegah. Artinya jika dibenahi hanya satu bagian saja karena tidak akan menyelesaikan masalah," tegas Ngadiran.

Pada kesempatan peluncuran Operasi Pasar Murah (OPM), Presiden Jokowi telah berjanji akan mengembalikan kondisi pasar dalam kondisi normal dengan cara pengendalian komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam sambutannya pada acara peluncuran OPM di Cimahi, Jawa Barat, Jokowi pun sepakat akan menindak para spekulan yang selama ini kerap mempermainkan tingkatan harga kebutuhan masyarakat di pasar.

"Siapa pun yang main-main dengan harga kebutuhan pokok, akan saya kejar,” tegas Presiden seperti dilansir Setkab.go.id, Senin (15/6).

Pada kesempatan itu Jokowi juga mengingatkan Propinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat inflasi yang cukup besar sekitar 0,41 % dimana indikator tersebut diukur dari inflasi sebelumnya 117,59 pada April 2015 naik menjadi 118,07 pada Mei 2015.

Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota/ Kabupaten dinilai perlu melakukan operasi pasar di tujuh kota besar di Propinsi Jawa Barat yaitu: Kota Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Sukabumi dan Depok.

BACA JUGA:
Tags