JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta mempertegas larangan menyetok bahan pokok selama lebih dari 3 bulan kepada para distributor. Sebab selama ini distribusi menjadi persoalan utama dalam urusan logistik. Apalagi saat ini menjelang bulan Ramadhan menjadi momentum bagi pedagang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.  

Menurut Anggota Komisi IV Ichsan Firdaus, distribusi merupakan persoalan utama masalah logistik. Jadi menurut dia akar masalah ada pada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebab menurut keterangan Kementerian Pertanian, stok pangan sudah mencukupi.

"Problemnya didistribusi, pelarangan menyetok lebih dari 3 bulan itu harus dipertegas," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (8/6).


Untuk itu, pihaknya akan melakukan sidak ke sejumlah tempat untuk memastikan stok kebutuhan pokok tersedia. Sebab menjelang ramadhan biasanya terjadi kelangkaan barang-barang pokok dan kenaikan harga.  

Ia menyarankan Mendag harus mempertegas efektifitas dan implementasi dari peraturan yang dibuatnya sendiri. Mendag juga harus memastikan tidak terjadi penimbunan lantaran pedagang besar cenderung latah momentum puasa.

"Puasa dan lebaran ini menjadi lahan mainan bagi mereka, untuk itu perlu operasi khusus untuk menguak indikasi penimbunan bahan pokok, utamanya beras," katanya.

Sidak tersebut dipastikan akan dilakukan sebelum Ramadhan berselang tak hanya di pasar-pasar. Namun juga gudang-gudang pedagang. "Kementan dan bulog katakan persediaan cukup, tapi barangnya harus dipastikan dan jangan dimainkan pedagang," katanya.

Ia juga akan meminta data dari Kementan soal stok secara berkala mengingat sudah terjadi kenaikan harga bahan pokok tertentu seperti cabai dan bawang. "Kita yakin stok cukup, jangan sampai masalah distribusi menimbulkan masalah dan kepanikan masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Firman Soebagyo menambahkan selain distribusi, Harga Pokok Penjualan (HPP) juga menjadi pemicu persoalan. Ketika HPP tidak diubah dengan sistem eceran harga tertinggi dan terendah maka Bulog tidak mampu bersaing dengan pelaku kartel.

"Ketika panen, bulog beli seharga Rp7.300/kg, saat kartel membeli Rp7.400/kg, petani lebih memilih kartel," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (8/6).

Tetapi kartel bukan difungsikan untuk kepentingan publik hari ini. Sebab barang akan ditahan terlebih dahulu baru kemudian ketika harga naik, kartel mengeluarkan stok secara sedikit demi sedikit guna mencari keuntungan.

"Saya kemarin sudah bicara dengan kepala keditjenan untuk tindak lanjut, Bulog harus dikembalikan seperti masa lalu," katanya.

BACA JUGA:
Tags