Ini Jawaban Marzuki Alie Terkait Tudingan Ikut Bantu Nazaruddin Giring Proyek

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie geram dengan tudingan miring yang ditujukan padanya. Sebelumnya ia dituding oleh sejumlah saksi perkara korupsi proyek Hambalang ikut berperan membantu Muhammad Nazzarudin mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Serta tudingan ia menerima uang terkait rencana proyek pembangunan gedung baru di DPR RI yang akhirnya dibatalkan.

Sebelumnya dalam sidang dengan terdakwa mantan Ketua Umum Partai Demokreat Anas Urbaningrum, mantan tenaga ahli Nazaruddin saat di DPR RI Nuril Anwar mengatakan mantan bos nya itu sering memproleh bantuan dari orang dengan sebutan DPR 1  atau Pak MA. Menurutnya bosnya Nazaruddin sempat bertemu sebelum berangkat ke Singapura. " 3 jam ketemunya. Waktu itu satu mobil juga sama Ibu Neneng," ujar Nuril di persidangan, Kamis (14/8).

Marzuki sendiri saat dikonfirmasi Gresnews.com mengaku tidak mengenal Nuril. Ia bahkan menantang untuk mencari tahu proyek apa saja yang pernah dibantu olehnya. Karena jika benar ia membantu sejumlah proyek untuk Nazar, tentu hal ini bisa ditelusuri melalui pimpinan proyek atau pihak terkait lainnya.  "Mohon maaf, 5 tahun saya sebagai Ketua DPR tidak ada satu kalipun bermain proyek. Terlalu rendah martabat saya menjadi calo," tegas Marzuki, Kamis (13/8) malam.

Terkait pertemuan dengan Nazar, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini tidak membantahnya. Tetapi dalam pertemuan tersebut ia hanya menasihati Nazar untuk menjalani serta menyelesaikan kasusnya. Karena menurutnya, suami Neneng Sri Wahyuni tersebut masih muda dan punya masa depan. Dalam pertemuan itu ia juga mengaku tidak sendiri, ia bersama Max Sopacua serta Sutan Batoegana. "Saya tidak tahu kemudian beliau pergi ke LN, itu bukan urusan saya," tandasnya.

Ia juga membantah tudingan menerima voucher senilai Rp500 juta seperti yang dikatakan Direktur Utama PT Assa Nusa Saul Paulus Nelwan. Sebelumnya Paul Nelwan mengatakan mendapat laporan dari Manager Marketing PT Adhi Karya M. Arief Taufiqurrahman bahwa perusahaan plat merah tersebut memberi voucher senilai Rp500 juta terkait pembangunan gedung baru DPR RI.Pemberian voucer itu ditujukan kepada Ketua DPR.

Keterangan saksi soal ini juga dibantah Marzuki. "Tanya saja apakah voucher itu sampai ke saya, gampang kok. Voucher bisa ditelusuri siapa yang mencairkan, sampai ke pemberinya, gak usah berpolemik saling tuduh," kata Marzuki geram.

Bahkan menurutnya, ia sempat menghubungi Menteri BUMN Mustafa Abubakar untuk memberi sanksi kepada BUMN yang sudah menyuap DPR. Masalah itu juga ia sampaikan di Rapat Piminan DPR, sehingga proyek dibatalkan. Jika dirinya memang menerima suap, tentu ia tidak akan menghubungi Mustafa dan memintanya untuk memberi sanksi.

Sedang menanggapi pernyataan mantan Kepala Konstruksi I PT Adhi Karya yang ketika itu dipanggil Marzuki dan diminta untuk mundur dari proyek pembangunan Gedung baru DPR, ia tidak membantahnya. Karena saat itu menurut Marzuki, PT Pembangunan Perumahan (PP) dinilai lebih layak untuk mengerjakan proyek tersebut. Hal itu didasarkan karena PT PP memang bergerak di bidang properti.

Selain itu, dalam pemanggilan tersebut ia memperingatkan agar kedua perusahaan bekerjasama dengan baik serta tidak melakukan mark up. Karena  anggaran untuk pembangunan proyek adalah dana negara.  Selain itu, yang dibangun adalah gedung DPR RI yang merupakan simbol serta sejarah bangsa.