Menilik RFID, Program Gagal yang Kembali Hidup

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Program Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMPBBM) melalui pemasangan perangkat sistem Radia Frequency Identification (RFID) coba diterapkan kembali. Padahal sistem untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi ini pernah diterapkan namun gagal ditengah jalan.

Menurut Direktur Utama PT INTI (Persero) Tikno Sutisna sebenarnya program RFID ini masih terus berjalan. PT INTI dan PT Pertamina (Persero) hingga kini masih menjalin kerjasama dalam pemasangan perangkat sistem RFID.

Hal itu dikarenakan tujuan akhir dari program SMPBBM tersebut bukan sekedar menjadi poin aksi korporasi kedua perusahaan saja. Tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah untuk menyiapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM.

"Apalagi RFID dapat berfungsi sebagai kontrol yang memiliki kapabilitas untuk mencatat setiap transaksi secara otomatis," kata Tikno, Jakarta, Rabu (13/8).

Disatu sisi, perangkat RFID bukan hanya sekedar ´tiket´ untuk membeli BBM bersubsidi saja melainkan berfungsi sebagai ´alat blokir´ bagi kendaraan yang biasa menggunakan BBM non subsidi atau tidak berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No 6 Bab III Pasal 2 dan Pasal 5 ayat 1 yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang akan membeli BBM di penyalur wajib untuk dipasangi identitas yang dapat dibaca secara elektronik oleh electronic data capture (EDC) di setiap nozzle pada penyalur.

"Itu juga sama diberlakukan dengan badan usaha penyalur BBM," kata Tikno, Jakarta, Rabu (13/8).

Dia mengatakan RFID dapat membantu pemerintah dalam mengefektifkan penyediaan serta penyaluran BBM bersubsidi agar dapat dikendalikan sesuai dengan kuota Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tepat sasaran. Kemudian unsur-unsur penyalahgunaan atau penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi dapat diminimalisir.

Dia mengungkapkan berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan untuk penggunaan RFID hingga posisi per 6 Agustus 2014,  PT INTI telah memasang sebanyak 352.641 RFID untuk wilayah DKI Jakarta. Selain itu, perangkat sistem berbasis teknologi informasi inipun telah diinstalasi pada 254 dari total 276 SPBU di wilayah Jakarta, 134 SPBU yang sudah online dan 119 SPBU yang telah dinyatakan lulus uji fisik, fungsi, dan kestabilan oleh PT Pertamina selaku pemilik proyek.

"Program ini masih berjalan terbukti dari progres yang terjadi," kata Tikno.

Sebelumnya pelaksanaan program pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) mundur dari target yang dijadwalkan pada Juli 2014. Ternyata masalahnya PT INTI kesulitan modal lantaran melejitnya nilai dollar. Selama ini alat RFID diimpor langsung sehingga beban biaya dalam bentuk dollar sementara kontrak dengan PT Pertamina berupa rupiah. Akibatnya begitu dollar melejit perlu ada penyesuaian harga. Bila tidak dilakukan maka PT Inti akan menanggung kerugian.

Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa menilai penerapan RFID tidak akan efektif diterapkan di Indonesia. Bahkan ada kecenderungan  penerapan RFID sama saja menyelesaikan persoalan tetapi akan menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya pemerintah perlu juga memikirkan bagaimana bila alat RFID di kendaraan rusak. Pemerintah perlu mensosialisasikan penerapan RFID ini sampai sedetail-detailnya. Untuk menghindari potensi terjadinya keributan pengendara yang tak mengalami kerusakan RFID.

"Menurut saya bukan begitu caranya pengendalian BBM dengan RFID. Negara lain kayaknya hampir tidak ada pengendalian dengan menggunakan RFID," kata Iwa kepada Gresnews.com, Jakarta, Rabu (13/8).

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan pemberhentian pemasangan RFID karena pada saat pelaksanaan nilai rupiah merosot dan dollar pun melejit. Sehingga perhitungan kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dan PT INTI (Persero) sudah tidak cocok lagi. Akibatnya PT INTI (Persero) tidak mungkin meneruskan kerjasamanya tersebut. Kecuali PT Pertamina (Persero) setuju diadakan perhitungan ulang.

Menurut Dahlan peristiwa berakhirnya kerjasama akibat pengaruhnya mata uang sudah terjadi di seluruh perusahaan BUMN. Dia mencontohkan seperti PT Angkasa Pura II (Persero) yang membangun terminal III Soekarno Hatta, begitu dibangun oleh kontraktor BUMN kemudian timbullah gejolak dollar dan rupiah. Lalu dapat dipastikan kontraktor tersebut tidak mau meneruskan kalau harus menanggung kerugian yang bukan akibat kesalahan si kontraktor BUMN tersebut.

"Ini wajar disemua pekerjaan seperti itu. Sekarang perhitungan ulang sedang berlangsung antara Pertamina dan PT INTI," kata Dahlan.