Pemerintah Tak Serius, Nasib Pekerja BUMN Outsourcing Tak Jelas
Bahkan Geber BUMN dalam pernyataannya pekan lalu menyebutkan bahwa selama ini tidak ada fakta pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap seperti dilontarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Bahkan dalam merespon rekomendasi Panja DPR, Dahlan malah membuat surat edaran yang isinya tidak memuat 12 rekomendasi Panja Outsourcing DPR.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tuntutan Gerakan Bersama Buruh BUMN (Geber BUMN) agar pemerintah melaksanakan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Outsourcing DPR RI tak digubris. Rencana pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengawal implementasi rekomendasi Panja juga tersendat. Akibatnya, puluhan ribu pekerja outsourcing di BUMN makin cemas terbayang pemutusan hubungan kerja (PHK) di depan mata.
Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Jaringan Sosial Indonesia Andi Dwi menduga pemerintah memang tak punya niat untuk menyelesaikan persoalan outsourcing BUMN ini. "Pemerintah hanya mengulur waktu, padahal Komisi IX telah mengancam Menaker (Muhaimin) dan Meneg BUMN Dahlan Iskan untuk melaksanakan rekomendasi Panja," kata Andi kepada Gresnews.com, Selasa (3/12).
Bahkan Geber BUMN dalam pernyataannya pekan lalu menyebutkan bahwa selama ini tidak ada fakta pengangkatan karyawan outsourcing menjadi karyawan tetap seperti dilontarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Bahkan dalam merespon rekomendasi Panja DPR, Dahlan malah membuat surat edaran yang isinya tidak memuat 12 rekomendasi Panja Outsourcing DPR.
Koordinator Geber BUMN, Ais menyatakan para buruh semakin cemas akan masa depan mereka bekerja di BUMN. Apalagi jumlah buruh outsourcing yang di PHK justru bertambah bukannya diangkat sebagai pegawai tetap seperti dalam rekomendasi dari Panja Outsourcing. Data dari Geber BUMN telah ada 700 pekerja di PT PLN yang sudah di PHK sepihak. Begitu juga 1.050 pekerja outsourcing di Jamsostek masih terkatung-katung nasibnya menanti PHK sepihak.
Pada BUMN lainnya ada sekitar 350 orang pekerja outsourcing di Telkom mengalami nasib yang sama. Bahkan sekitar 60.000 orang pekerja outsourcing di PT PLN dan 27.000 pekerja di Pertamina was-was dengan pola perekrutan-perekrutan baru yang sangat gencar dilakukan di BUMN itu.
Ketua Panja Outsourcing Ribka Tjiptaning ikut merasakan kekhawatiran pekerja outsourcing BUMN. Ribka mengaku kecewa respon pemerintah yang lambat selesaikan nasih pekerja BUMN. Padahal mereka juga rakyat Indonesia.
Pembentukan Satgas yang diharapkan cepat, diakuinya masih terkendala koordinasi. Sebab unsur Satgas Panja terdiri dari Pemerintah, Pekerja dan DPR. "Kita ingin secepatnya terbentuk, sebenarnya mudah, ada perwakilan dari pemerintah dan buruh," kata Ribka.
Pembentukan Satgas pengawasan ini merupakan salah satu hasil kesimpulan dalam Rapat Kerja dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar. Saat Raker dengan Menaker Ribka yang juga Ketua Komisi IX DPR RI mengultimatum pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi Panja. Sebab, jika tidak sikap politik DPR terkait outsourcing bisa mengarah pada interpelasi.
(Ainur Rahman/GN-04)
