Orang waras pasti bisa memahami bahwa masalahnya bukan pada tindakan menolong rakyat melalui kupon bazar presiden, tapi pada jawaban pejabatnya yang aneh ketika ditanya dari mana asal dananya: "Pokoknya ada."
Ada 100 ribu kupon senilai @Rp500 ribu dan 300 ribu porsi makanan (asumsikan seporsi Rp20 ribu), maka setidaknya ada Rp56 miliar anggaran yang masyarakat punya hak untuk bertanya dari pos mana itu diambil. Jawaban "pokoknya ada" mencerminkan sikap pejabat yang tidak bertanggung jawab dan menghina pembayar pajak.
Kalau anggarannya diambil dari Kementerian UMKM, bilang saja begitu adanya. Kalau berasal dari sponsor swasta, bilanglah begitu juga. Sesimpel itu. Negara tidak bisa dijalankan dengan prinsip "pokoknya ada". Kita justru harus lebih jauh mempertanyakan: apa hal yang ingin disembunyikan dari jawaban tersebut?
Saya pribadi menduga kupon dan makanan itu adalah sumbangan sponsor swasta, tapi dibagikan melalui tangan para pejabat supaya kelihatan merekalah "malaikat penolong" di muka rakyat. Investasi citra semacam ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh pejabat atau politisi.
Kenapa nama para sponsor swasta itu tidak dimunculkan (misalnya logo dan spanduknya disamarkan)? Sudah jadi rahasia umum pula bahwa negara tidak boleh kalah pamor dari swasta dalam berbaik hati kepada masyarakat, bukan?
Negara yang dijalankan berdasarkan prinsip "pokoknya-pokoknya..." adalah ciri negara otoriter. Karena otoriter, maka pengambilan kebijakan publik pun tidak dilakukan berdasarkan partisipasi penuh masyarakat yang nyata, sehingga berpotensi menghasilkan produk kebijakan yang buruk dan bakal merugikan negara di masa depan.
Tak perlu kajian ilmiah atau penelitian kebijakan berbasis data kalau ujungnya kita tahu jawabannya:
Dari mana anggaran bazar? Pokoknya ada.
Kenapa model MBG seperti itu? Pokoknya ada.
Kenapa Koperasi Merah Putih seperti itu? Pokoknya ada.
Kenapa aktivis KontraS disiram air keras? Pokoknya ada.
Kenapa...? Pokoknya ada.
Dan, percayalah, suatu masyarakat yang kehilangan kata tanya "kenapa/mengapa" di kepalanya dan berganti menjadi "siap", "izin", "perintah", dan "pokoknya ada", adalah masyarakat yang bakal terpuruk dalam peradaban dunia di masa depan.
Salam,
AEK
