GRESNEWS.COM - Seorang turis asing sahabat kami - Karen namanya - pernah menyindir negara ini dengan julukan "negara pro-kontra". Ya, di Indonesia, apa pun bisa jadi perdebatan, apa pun bisa jadi pro dan kontra. Termasuk rencana Pemerintah memberikan bantuan langsung, sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.
Namanya pro dan kontra, apalagi jika membicarakan dampak dari sebuah kebijakan publik, tentu susah menentukan siapa benar siapa salah. Masing-masing merasa berhak bicara mengatas namakan kesejahteraan rakyat. Pendapat mana yang lebih menjanjikan manfaat dan kebaikan, barangkali harus dilihat dari tempat nun jauh di sana, di atas awan, agar lebih objektif.
KONSOLIDASI JELANG PEMILU 2014 - Jika kita melihat dari atas Gedung Parlemen, dan menanyai anggota dewan non-partai penguasa, hasilnya kira-kira mirip dengan pendapat anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. Lelaki yang ngetop dipanggil Bamsoet ini berpendapat, program kompensasi kenaikan harga BBM adalah kebijakan populis yang instan dan tidak produktif.
Dilihat dari cakupan program dan target sasarannya, dana kompensasi itu lebih memuat kepentingan politik jangka pendek. "Saya melihat adanya kekuatan-kekuatan politik tertentu dalam koalisi Pemerintah saat ini yang sedang mengonsolidasi posisi masing-masing, menuju Pemilu 2014. Mereka merancang dana kompensasi itu sebagai kuda tunggangan pendongkrak citra," tukas Bamsoet kepada Gresnews.com, hari ini, Sabtu (4/5).
TAK PERLU INISIATIF BARU, SEMUA SUDAH ADA - Lebih jauh, Bamsoet mencermati bahwa target sasaran program dana kompensasi cenderung mengada-ada. Kompensasi beras untuk warga miskin (raskin) misalnya, sudah masuk dalam program kerja kantor Menko Kesra. "Artinya, tak perlu inisiatif baru yang harus dimasukkan dalam program dana kompensasi itu."
Bantuan bagi siswa miskin juga tak memerlukan inisiatif baru, karena alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang 20% itu sudah harus melayani kebutuhan siswa miskin. Lantas, Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (PBSM) berupa transfer tunai adalah nama lain dari BLT. "Motif politik dari BLT ini begitu nyata, sehingga sarat dengan potensi penyalahgunaan," begitu kata Bamsoet.
"Kalau dikatakan sementara, BLT ini akan berlangsung berapa lama? Siapa yang menentukan penerima BLT? Dan apa kriteria si penerima?" kejar Bamsoet. Menurut dia, sekalipun tampak populis, program dana kompensasi kenaikan harga BBM tidak diperlukan jika Pemerintah sigap dan bekerja keras mengendalikan harga.
"Sekarang ini, beberapa persoalan tereskalasi karena Pemerintah menjadi pemain utama yang menggoreng isu kenaikan harga BBM. Kelangkaan BBM masih terjadi di banyak daerah. Harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik," tegas Bamsoet. "Saya prihatin karena Pemerintah tidak cermat memperhitungkan dampak isu kenaikan harga BBM. Pemerintah harus segera memberi kepastian untuk mengurangi spekulasi," pungkasnya.
AKADEMISI BILANG: BAGUS! - Namun lain nadanya kalau kita beranjak agak sedikit keluar kota, persisnya ke Kampus Universitas Indonesia, Depok. Versi pengamat ekonomi dari FEUI, Aris Yunanto, penghematan dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan skema satu harga yang diperkirakan mencapai Rp40 triliun hendaknya memang digelontorkan sebagian untuk dana kompensasi bagi masyarakat kurang mampu.
Aris menilai, program kompensasi harga BBM subsidi yang sudah ditetapkan Pemerintah sangat bagus. Seperti ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah telah menyiapkan enam program perlindungan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa dana kompensasi tersebut antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beras miskin, beasiswa rakyat miskin, program keluarga harapan (PKH), bantuan-bantuan pusat dan daerah, dan kesetiakawanan sosial seperti pasar murah dari BUMN dan swasta.
"Program-program kompensasi tersebut sesunguhnya sudah sangat bagus, tapi harus dikawal agar tepat sasaran. Raskin misalnya, selama ini salah sasaran, dan kesalahan tersebut harus dihindari, jangan sampai terjadi lagi," katanya. Sementara BLSM, menurut Aris, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat untuk jangka pendek. Dia meminta kepada DPR dan Pemerintah untuk tidak terus-terusan adu arumentasi, tapi bertemu untuk menyamakan persepsi soal teknis bantuan langsung tersebut.
SEPARUHNYA DITABUNG UNTUK INFRASTRUKTUR - Terkait penghematan subsidi BBM dari kenaikan harga nantinya, yang bisa mencapai Rp40 triliun, Aris menegaskan, Pemerintah mesti mengalokasikan separuhnya untuk dana kompensasi tersebut. "Namun penghematan sebanyak itu tidak harus dihabiskan semua. Sebaiknya gunakan Rp20 triliun untuk kompensasi, dan Rp20 triliun lagi dialihkan bagi pembangunan infrastruktur, seperti listrik dan sebagainya, karena dampaknya langsung ke masyarakat," jelasnya.
Paket kompensasi yang bakal diberikan dalam satu kartu tunggal, kata Aris, bisa dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada melalui e-ktp. "Pakai e-ktp saja lah, ´kan sudah ada chip-nya. Tinggal diisi biodata siapa saja yang berhak mendapatkan program kompensasi supaya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar layak dibantu," pungkasnya.
CIKAL BAKAL PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL - Nah, bagaimana jika persoalan ini dilihat dari atas atap Istana Negara? Tentu saja rencana pemberian kompensasi is the best. Pemerintah berencana untuk membuat satu kartu terkait pemberian kompensasi dari rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, dengan satu kartu tersebut diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana kompensasi. "Diupayakan satu kartu. Tim sudah memiliki data yang kuat, sekitar 15,5 juta rumah tangga yang akan menjadi sasaran. Ini menggunakan identitas single, cikal bakal dari program perlindungan sosial," kata Hatta di Jakarta.
Dengan begitu, Hatta menambahkan, kartu ini bisa digunakan untuk mencairkan beberapa program kompensasi sosial sekaligus, yang diberikan untuk meringankan beban rakyat yang terpengaruh oleh kenaikan BBM bersubsidi. Namun Hatta mengakui, penjelasan teknis soal penggunaan satu kartu ini belum bisa tuntas diberikan. Artinya, masih banyak hal yang harus digodok dan disempurnakan.
KEMBALI MELIHAT DARI ATAS AWAN - Semua memang berawal dari perbedaan cara pandang. Dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis, banyaknya sudut pandang atau angle tak terlalu berpengaruh, malah memperkaya wawasan pembaca. Tapi dalam kebijakan publik, banyaknya pro dan kontra bisa menjadi awal dari masalah. Kebijakan jarang bisa berjalan mulus, banyak ganguan, dan minim dukungan.
Seperti dibilang Aris Yunanto, Pemerintah dan DPR perlu menyamakan persepsi dulu, sebelum program dijalankan. Setidaknya ada jaminan: jika yang satu jatuh terjengkang, yang lainnya membantu, bukan malah menyoraki. (LAN/GN-02)
