GRESNEWS.COM - Organisasi Papua Merdeka (OPM) "buka cabang" di Oxford, Inggris. Satu lagi buah diplomasi gembong OPM Benny Wenda yang sukses menampar gaya diplomasi "gemulai" para diplomat Pejambon.
PERSOALAN SERIUS - Seserius apa persoalan cabang baru OPM di Inggris ini? Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifudin menegaskan, dibukanya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris itu pukulan telak bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Ini masalah yang sangat serius bagi kedaulatan negara," tukasnya di Jakarta, hari ini Sabtu (4/5).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus secepatnya menyikapi dan bersikap tegas atas ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang difasilitasi pihak asing ini. "Eksistensi dan kedaulatan NKRI tak boleh dilecehkan oleh bangsa dan negara lain," pungkas Lukman Hakim.
MOTIF EKONOMI? - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon langsung menggelar jumpa pers hari ini (4/5) untuk menyatakan: "Pemerintah Inggris sebaiknya mengurus diri sendiri dan tidak ikut campur terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Perlu juga dikaji latar belakang sikap Inggris, apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal, Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas di Papua."
Bukan hanya Lukman dan Fadli yang gemas, banyak pihak di negara ini ikut terbakar hatinya. Mereka beranggapan, dengan mengizinkan berdirinya kantor cabang tersebut, sama saja Pemerintah Inggris memberi jalan bagi berkembangnya gerakan separatis yang hendak memerdekakan Papua dari Indonesia. Apalagi berita peresmian itu terpampang jelas di laman freewestpapua.org, menjadi alat propaganda yang sangat empuk:
"We are delighted to announce our new headquarters in Oxford, UK are now officially open. The Lord Mayor of Oxford Mohammed Abbasi, local MP Andrew Smith and former mayor Elise Benjamin joined Benny Wenda for the opening earlier today.The opening of the new office will allow us to grow our staff numbers more to meet the demands of the campaign as it evolves. We will work closely with those in our new office in Port Moresby, PNG on strategies towards the goal of self-determination for West Papua."
Ya, acara pembukaan kantor perwakilan itu dihadiri oleh Walikota Oxford Mohammed Niaz Abbasi, Anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. Mereka bahkan berfoto bersama seusai acara.
KEMBALIKAN GELAR KEHORMATAN - Ibarat remaja hendak memutuskan jalinan cinta, Presiden SBY bahkan didesak untuk mengembalikan gelar ´Knight Grand Cross in the Order of the Bath’ pemberian Ratu Elizabeth II yang baru diberikan Oktober 2012 lalu. Meski Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha berkelit bahwa gelar tersebut diberikan oleh Ratu Inggris, bukan Pemerintah Inggris. "Jadi, tidak relevan untuk dikembalikan," tutur Julian, Sabtu (4/5).
Sementara staf khusus Presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah menambahkan, gelar itu diberikan kepada Presiden SBY karena apresiasi Ratu atas prestasi SBY dalam memajukan ekonomi, demokrasi, dan hubungan bilateral kedua negara. Sekali lagi, "Gelar itu penghargaan dari Ratu, sama sekali tidak terkait dengan Pemerintahan dan Parlemen. Ini perlu dibedakan," papar Teuku.
LANTAS, BAGAIMANA TANGGAPAN ISTANA? - Belum keluar nota resmi, protes, atau apapun itu. Namun Pemerintah, lewat Kementerian Luar Negeri kabarnya akan segera memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Menlu Marty Natalegawa sudah memastikan hal itu, setelah melapor kepada Presiden SBY.
"Pada intinya, yang dipahami adalah Pemerintah Inggris maupun oposisi di Parlemen Inggris tidak mendukung hal tersebut," jelas Julian Pasha, Jubir Presiden. Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan hal yang sama bahwa Pemerintah Inggris dan Parlemen Inggris tidak mendukung keberadaan "kantor" Papua Merdeka di Oxford, Inggris. "Itu pemberitaan sepihak dari Free Papua Campaign," kata Djoko.
Menko Polhukam menambahkan, selama ini memang kegiatan mereka fokus di Kota Oxford. Nah, sekarang mereka menggambarkannya sebagai ´kantor´ di Oxford. "Selama ini kegiatan tersebut sama sekali tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan Oposisi di Parlemen, karena secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua," kata Djoko.
BUKAN SIKAP RESMI PEMERINTAH INGGRIS - Secara terpisah, dalam wawancara dengan stasiun MetroTV, Juru Bicara Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Faye Belnis, pada Sabtu (4/5) ini menegaskan, "Pembukaan kantor OPM di Oxford sama sekali tidak mewakili sikap Pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris mendukung integritas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Inggris, masih kata Faye Belnis, mengakui amat memahami keprihatinan masyarakat dan Pemerintah Indonesia, terkait sensitivitas isu dibukanya kantor Free West Papua (FWP) di Oxford. Namun Dewan Kota Oxford meresmikan "kantor" OPM itu secara mandiri, tanpa meminta pertimbangan atau persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat di London.
ANDIL DIPLOMASI BENNY WENDA - Pemerintah Inggris boleh berkelit, namun di sisi lain, tak mungkin mereka selama ini tak tahu aktivitas penggagas kantor OPM di Oxford tersebut, Benny Wenda. Saat Duta Besar Ingris, Mark Canning mengunjungi Papua akhit tahun lalu, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri sempat menanyakan, apakah Benny Wenda tinggal di Inggris? Karena ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Saat itu Dubes Canning menjawab, Benny Wenda kini tinggal di Oxford, Inggris sejak tahun 2000. Dubes menambahkan, Benny mengajukan suaka politik kepada Pemerintah Inggris, dan setahu Mark Canning, pihak Kepolisian Indonesia tidak melaksanakan prosedur formal ke Interpol untuk memeriksa atau menangkap Benny.
Benny Wenda yang lahir di Desa Pyramid, Lembah Baliem, tanah tinggi Papua, pernah tercatat sebagai tahanan Polda Papua, sebelum melarikan diri dari penjara, konon dibantu aktivis separatis Papua dan NGO asal Inggris, melalui jalur perbatasan PNG. Dia kemudian mencari dan mendapatkan suaka politik di Inggris.
Tanggal 20 September 2002, Kejaksaan Tinggi Jayapura mendakwa Benny Wenda atas dakwaan memiliki dua paspor Negara (Indonesia dan PNG), mengorganisir penyerangan berdarah Abepura pada 6-7 Desember 2000, serta mengorganisir penyerangan terhadap Pos Polisi dan TNI di Papua.
DIHAPUS DARI DAFTAR - Di Inggris, Benny Wenda melakukan berbagai kampanye menyuarakan Papua Merdeka berbasis Free West Papua Campaign (FWPC), dimulai dengan pembentukan International Parliamentary for West Papua (IPWP) di Inggris, kemudian International Lawyers for West Papua (ILWP) di Guyana. Dia diagung-agungkan sebagai pemimpin masa depan Papua dan menjadi kunci keberhasilan diplomasi OPM di dunia internasional, "mengalahkan" popularitas tokoh pergerakan lainnya seperti Andi Ayamiseba, Nicolas Jouwe, Franzalberth Joku, Nick Messet, Oridek Ap, John Ondowame.
Sayangnya, nama Benny Wenda yang pernah menjadi incaran Polisi Internasional karena aktivitas politiknya yang kerap mengganggu Pemerintah Indonesia, belakangan dihapus dari Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol, karena pihak polisi internasional tidak menemukan unsur kriminal yang dilakukan Benny, seperti dituduhkan pihak yang berwenang di Indonesia.
JANGAN LAGI LEMAH GEMULAI - Kini, nasi sudah menjadi bubur. Kantor Perwakilan OPM di Oxford sudah telanjur diresmikan. Kecaman dan kekhawatiran bertaburan. Ke depan, apa yang harus dilakukan? Karena keberadaan kantor OPM di Oxford sebetulnya hanyalah ekses. Ada persoalan fundamental yang harus diperbaiki oleh penyelenggara negara ini.
Apa yang dikemukakan Sekretaris Jendral Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), Girindra Sandino amat menarik. Anak muda ini menilai, manuver Koordinator Free West Papua Campaign Benny Wenda dan kawan kawan melalui International Parliamentarian for West Papua (IPWP), International Lawyer for West Papua (IWWP), Forum Melanesia yang didukung Vanuatu, dan pada (28/4) lalu membuka Perwakilan Parlemen di Oxford, Inggris, sudah tak bisa lagi ditoleransi.
"Dan itu semua terjadi karena tumpulnya diplomasi para diplomat RI yang tidak bisa menghadapi ofensif diplomasi individual yang dilakukan Benny Wenda," jelas Girindra, dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Sabtu (4/5).
Girindra menambahkan, "Kemenlu harus menghentikan gaya diplomasi ´gemulai´. Setiap bentuk dukungan internasional terhadap Papua Merdeka harus segera direspons dengan keras. Di samping itu, intensifikasi dan akselerasi program-program kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan efektivikasi dana Otsus (termasuk tindakan tegas atas korupsi dana Otsus) harus menjadi agenda prioritas Pemerintah," tegasnya.
Girindra mendesak Pemerintah agar segera mengirim nota protes kepada Pemerintah Inggris. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, jangan pernah tunduk terhadap tekanan dan kecaman Lembaga-lembaga HAM Internasional yang mengatasnamakan kemanusiaan. "Langkah kongkret Pemerintah, seandainya Kantor Papua Merdeka tidak ditutup, ya diplomasi keras atau ektrem berupa pemutusan hubungan diplomatik dengan Inggris," ujarnya.
HARUS MAWAS DIRI - Apa yang dibilang Girindra banyak benarnya. Para diplomat Indonesia sudah lama lekat dengan predikat-predikat "kurang berani berargumentasi", "terlalu flamboyan", kurang punya semangat sebagai petarung (fighter), dan banyak lagi. Lepas dari persoalan kedaulatan atau kecurigaan terhadap motif ekonomi Pemerintah Inggris, Kementerian Luar Negeri harus mawas diri.
Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kata-kata menghibur yang sifatnya defensif, seperti dibilang Staf Khusus Presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah: "Sebaiknya masyarakat Indonesia tidak mudah terjebak oleh klaim sepihak Benny Wenda dan OPM." Tapi lebih dari itu, para diplomat RI di luar negeri jangan lagi bersikap pasif dan reaktif. Tapi aktif mengolah isu. (LAN/GN-02)
