GRESNEWS.COM - Kala Pilkada dan Pemilu di Indonesia dibayangi minimnya partisipasi pemilih, Pemilu Raya Ke-13 di Malaysia kemarin, Minggu (5/5) justru mencetak rekor jumlah partisipan. Apa rahasianya? Kata pengamat, pada masyarakat Indonesia, minimnya partisipasi dalam Pemilu cermin kurang percayanya rakyat pada Pemerintah.
SEKADAR CATATAN BUAT KPU INDONESIA - Jika KPU berniat jalan-jalan ke luar negeri, hendak melakukan studi banding perihal penyelenggaraan Pemilu yang sukses memikat keikutsertaan masyarakat, tidak perlu jauh-jauh ke Dubai atau Paris. Cukup terbang ke Kuala Lumpur dan belajar dari punggawa KPU-nya Malaysia, bagaimana cara menggoda rakyat di sana agar mampir ke bilik suara secara sukarela.
"Sebanyak 80% dari total 12.992.661 pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Raya ke-13 Malaysia," bangga Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Malaysia, Datuk Wan Ahmad Wan Omar, seperti dirilis Kantor Berita Malaysia, Bernama.
Ada 8.245 tempat pemungutan suara (TPS) yang dibuka sejak pukul 08.00 di berbagai tempat di seluruh Malaysia, dengan mayoritas TPS memanfaatkan gedung sekolah dan gedung serbaguna.
Pemungutan suara ditutup pukul 17.00 sore dan langsung dilanjutkan dengan acara penghitungan suara. Sebanyak 222 kursi Parlemen dan 505 kursi Dewan Perwakilan Daerah diperebutkan dalam Pemilu Raya Malaysia kali ini, kecuali untuk Negara Bagian Serawak yang hanya memperebutkan kursi Parlemen Pusat.
JUSTRU DIHANTUI GOLPUT - Ironisnya, pada hari dan jam yang hampir bersamaan, sebuah diskusi yang diselenggarakan di Semarang justru mengkhawatirkan jumlah pemilih yang tidak akan berpartisipasi alias golongan putih (golput) di Pilkada Jawa Tengah mendatang. Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya diadakan pada 26 Mei 2013 itu, jumlah golput ditakutkan mencapai lebih dari 40%.
Ada dua hal yang mendasari perkiraan pesimistis itu. Pertama, posisi Gubernur dianggap tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedua, mesin politik Partai Politik sudah enggan bekerja keras, karena telanjur dilanda pragmatisme. Setidaknya begitu kesimpulan pengamat politik dari Universitas Diponegoro, M. Yulianto, yang terekam dalam seminar ´Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013, diselenggarakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jawa Tengah´ di Semarang.
Pilkada Jawa Tengah sendiri bakal diikuti tiga pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo (Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional), Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko (PDI-P), dan Hadi Prabowo-Don Murdono (Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, PKB, PPP, dan PKNU).
Kata M. Yulianto, minimya partisipasi pemilih disebabkan masyarakat makin cerdas untuk memahami bahwa posisi Gubernur tidak lebih penting dibandingkan dengan posisi Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kerap lebih efektif dalam mengurai persoalan di masyarakat. Sementara Gubernur tidak punya wilayah secara langsung. Karena Gubernur dianggap wakil Pemerintah Pusat, masyarakat jadi kurang termotivasi untuk berpartisipasi di ajang Pemilihan Gubernur.
CERMIN KETIDAKPERCAYAAN PADA PEMERINTAH - Jika di level daerah, minimnya partisipasi disinyalir lantaran peran Gubernur dianggap "kurang penting". Bagaimana dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di tingkat pusat? Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Poempida Hidayatulloh menegaskan, turunnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam politik lantaran tidak adanya rasa percaya dari masyarakat kepada Pemerintah. "Ketidakpercayaan itu pada akhirnya menimbulkan sikap apatis. Ini terjadi mungkin karena kebijakan Pemerintah tidak menyentuh langsung masyarakat," katanya kepada Gresnews.com, di Jakarta, hari ini, Senin (5/5).
Sebenarnya kecenderungan minimnya partisipasi ini tak hanya terjadi di Indonesia, kata Poempida. Tapi juga di negara-negara maju, yang tendensi partisipasi politik atau ikut Pemilu-nya terhitung rendah, hanya 30-50% saja, seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan banyak negara Eropa lainnya. Namun masih kata Poempida, gejala di Indonesia dan negara-negara maju tadi tidak bisa dianggap sama penyebabnya. "Masyarakat di sana sudah cerdas, dapat menerima secara demokratis siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin dalam proses Pemilu," jelas Poempida.
Sedangkan di Indonesia, bukan karena kecerdasan yang membuat minimnya partisipan. Bukan juga lantaran mereka mau menerima siapa yang kelak terpilih dalam Pemilihan Umum. Tapi yang muncul justru sikap apatis. "Dan kerap terjadi konflik horizontal, anarkisme, karena mereka yang tidak ikut berpartisipasi itu merasa tidak bertanggung jawab atas terpilihnya elite politik hasil Pemilu," tandas Poempida.
Itu makanya, masih kata Poempida, partisipasi politik masyarakat harusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu Pemerintah, DPR, maupun pengamat yang bertugas mensosialisasikan semuanya. "Kemungkinan golput makin besar, itu bisa terjadi. Tapi jika Pemilu 2014 ini dibangkitkan sebagai upaya untuk mengubah nasib rakyat, ceritanya mungkin akan berbeda," pungkas Poempida.
BERBEDA TINGKAT KEPERCAYAAN - Di tempat terpisah, pengamat politik Karyono Wibowo kepada Gresnews.com menambahkan, kepercayaan masyarakat Indonesia dengan Malaysia kepada Pemerintah masing-masing sangat berbeda. Masyarakat Malaysia sangat percaya terhadap Pemerintah dan Partai Politik, sedangkan di Indonesia masyarakat cenderung tidak percaya terhadap Pemerintah dan Partai Politik. "Tingkat ketidakkepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan Parpol menurun," katanya kepada Gresnews.com.
Karyono menambahkan, bila masyarakat percaya terhadap kinerja Pemerintah dan Parpol, maka partisipasi politik niscaya akan meningkat. Parpol di Indonesia banyak terlibat skandal korupsi, selain banyaknya janji-janji politik yang tidak terealisasi. "Janji ketika kampanye ´kan jarang yang ditepati," tandas Karyono. (LAN/GN-02)
