Polda Jatim temukan 1.600 ijazah palsu S2 dan S3. Pengamat: "Kemendikbud ngapain? Mestinya tiap tahun verifikasi""

KABUT kembali menggelayuti dunia pendidikan nasional. Polda Jawa Timur melaporkan hasil penyidikan terhadap kasus 1.600-an ijazah palsu yang mengatasnamakan tiga perguruan tinggi swasta yakni Universitas dr Soetomo Surabaya, Universitas Merdeka Malang, dan Universitas Darul Ulum Jombang.

Dalam pengungkapan kasus ijazah palsu itu pada 13 Juni lalu, polisi menyita 428 lembar form S3 Universitas Merdeka Malang, 439 lembar form S3 Universitas Darul Ulum Jombang, dan 323 lembar form S2 Universitas dr Soetomo Surabaya, namun 1.600-an ijazah palsu sudah terlanjur beredar di masyarakat.

Ke-1.600-an ijazah palsu yang sudah telanjur beredar itu, tercatat 62% di antaranya merupakan ijazah akta IV (guru), 31% ijazah S1, 4% persen ijazah S2, dan 1% ijazah S3. Polisi juga sudah menangkap pemalsunya yakni Drs Scpt MM bin H Amin, 48, asal Sumenep yang mantan dosen dari salah satu universitas itu.

"Fakta ini kembali mencoreng wajah pendidikan nasional. Mestinya hal itu tidak perlu terjadi apabila Kementerian Pendidikan menghitung ijazah yang dicetak dan setiap tahun dilakukan berapa sarjana yang lulus. Kalau begini Kemendikbud ngapain?" kata pengamat pendidikan Darmaningtyas kepada gresnews.com, Senin (25/6).

Menurutnya, ketiga universitas yang terlibat pemalsuan adalah perguruan tinggi swasta (PTS) yang pengelolaannya di bawah kendali Kordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) tentang kondisi ketiga universitas yang diduga melakukan pemalsuan.

Menurut Konsultan Center for Betterment Education, kualitas Universitas Dr Sutomo Surabaya tergolong baik sementara Universitas Merdeka Malang dan Universitas Darul Ulum Jombang menurun kualitasnya pasca 2003 akibat konflik internal.

"Setahu saya Unitomo masih tergolong baik, tapi kok kebobolan? Unmer Malang dan Darul Ulum Jombang memang lagi masalah karena masalah ada dua rektor," ungkap Darmaningtyas.

Dia meyakini, polisi mengendus masalah ini dari status ketiga universitas apakah memang menyelenggarakan pendidikan strata S2 dan S3.

"Kopertis yang mestinya lebih berperan mengontrol untuk mencegah sebelum diendus polisi dan menjadi masalah hukum," ungkap Darmaningtyas.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta penarikan 1.600-an ijazah palsu untuk guru, mahasiswa, dan dosen.

"Ijazah palsu itu nggak lazim, karenanya ijazah itu harus ditarik kembali. Kalau sudah telanjur, ya dinas (dinas pendidikan) harus mengatur ulang," katanya di sela pertemuan dengan ribuan guru dalam ´Apresiasi Guru 2012` yang digelar Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Surabaya, Sabtu.