Ia ditawari uang agar menanggung kasus sendirian. Alih-alih diam, ia malah membongkar nama-nama lain yang terima uang serupa.
Dalam pleidoi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa 13 oktober, Sekretaris Daerah Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, mengaku ditawari kompensasi agar bersedia menanggung sendirian kasus pemerasan THR Pemkab Cilacap.
Ia menolak—dan membeberkan bahwa pada 2025, lima pejabat forum koordinasi daerah menerima uang serupa: Kapolresta Cilacap Rp100 juta, Dandim Rp75 juta, Kajari Rp50 juta, serta Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama masing-masing Rp20 juta—total Rp265 juta. Penasihat hukumnya kini meminta KPK turut memeriksa semua penerima itu.
Yang bikin miris: uang THR 2025 itu di luar perkara yang diadili—kalau benar terjadi, ini bisa jadi gunung es yang belum pernah tersentuh hukum.
Kejujuran paling berani bukan menolak tawaran uang, tapi berani menyeret nama-nama yang selama ini merasa aman.
