Senin lalu, Istana mengumumkan reshuffle keenam Presiden Prabowo. Tapi dari sekian menteri bermasalah, cuma satu kursi yang benar-benar berganti: Menteri Keuangan.
Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sempat disebut ikut masuk daftar copot—wajar, mengingat rekam jejaknya: amplop SGD46 ribu dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, yang baru "dikembalikan" sepuluh hari kemudian, dan laporan gratifikasinya ke KPK yang justru ditolak karena sudah masuk penyidikan.
Belum lagi hutan Sumatera yang terus membara, sementara ia berkelakar "asap nggak ada KTP-nya".
Sehari usai reshuffle, Direktur Eksekutif IPAC, Dahlan Watihellu, justru mempertanyakan kenapa Menteri Keuangan yang dicopot, bukan Raja Juli—namun kursi menteri kehutanan tetap utuh, persis seperti setahun lalu saat ia lolos dari reshuffle gara-gara skandal domino yang menjatuhkan koleganya.
Kalau amplop, karhutla, dan skandal domino saja tak cukup menggoyang kursi, jangan-jangan yang dibutuhkan bukan reshuffle, tapi keberanian.
