Bayangkan tiga raksasa energi negara — listrik, minyak, dan tambang — diam-diam dikuasai bukan oleh ahlinya, tapi oleh orang partai. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik kursi komisaris BUMN?
Transparency International Indonesia membongkar data mengejutkan. Dari 135 kursi komisaris di PLN, Pertamina, dan MIND ID, 40 di antaranya diisi politisi, 13 orang berasal dari Partai Gerindra.
Ditambah 34 birokrat, total lebih dari separuh kursi strategis dikendalikan orang dekat kekuasaan, bukan profesional energi. Bahkan ditemukan mantan asisten artis nasional duduk sebagai komisaris perusahaan patungan Krakatau Steel-POSCO, dan Ginka Febriyanti Br Ginting menjabat Komisaris PT Pertamina Retail.
Rangkap jabatan pun marak, 34 komisaris masih aktif sebagai wakil menteri atau birokrat, meski Mahkamah Konstitusi sudah melarangnya.
PLN, yang katanya paling vital buat rakyat, justru paling "dikuasai" politik — 46 persen komisarisnya berbau afiliasi partai!
Listrik menyala di rumah kita, tapi siapa yang sebenarnya menyalakan kekuasaan di baliknya?
