Tanpa audit algoritma yang rinci dan ketat, Perpres 27/2026 (Perpres Ojol) yang membatasi potongan maksimal aplikator 8% hanyalah macan kertas. Dengan kendali penuh atas data dan algoritma, aplikator bisa saja menurunkan tarif dasar per kilometer atau menciptakan biaya-biaya lain di luar perhitungan bagi hasil—seperti biaya sewa aplikasi, biaya karbon hijau, biaya jasa aplikasi, dan sebagainya—yang justru membuat pendapatan pengemudi ojol semakin turun. Persentase bagi hasil boleh saja naik (92% ojol, 8% aplikator), tapi kalau "kue" yang mau dibagi mengecil, sama saja bohong.
Saya juga ragu aplikator akan memenuhi aturan membayarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang bisa menyedot kas perusahaan puluhan miliar rupiah per bulan. Jika Perpres Ojol ini diterapkan, bisnis on-demand services seperti Gojek bakal semakin suram. Sebetulnya, hal ini sudah dibaca oleh aplikator dengan memperkuat bisnis fintech-nya. Laporan Keuangan GOTO Q1 2026, misalnya, menunjukkan lonjakan 72% pendapatan dari segmen pinjaman (lending)/fintech sebesar Rp1,3 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, segmen fintech ini rugi Rp158 miliar, namun saat ini berbalik untung Rp130 miliar.
Penting diingat, kebijakan Perpres Ojol ini sejatinya tidak memiliki kaitan apa pun dengan kepemilikan 1,9% saham GOTO oleh Telkomsel (kini di bawah Danantara) yang dibeli seharga Rp6,4 triliun pada 2020-2021 lalu. Pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan regulasi tanpa harus memiliki selembar pun saham di sana. Jadi, jangan percaya begitu saja pada narasi `sesat` yang mengklaim bahwa kesejahteraan ojol bergantung pada keharusan Danantara membeli kembali saham GOTO.
Artinya apa? Pemerintah hanya melihat masalah ojol ini sebagai manuver politik—massa ojol akan senang dikasih "kado" Perpres 8% dan diharapkan memberi dukungan dalam pemilu kelak—bukan sebagai masalah sistemik kegagalan negara menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas. Secara spesifik, ini adalah kegagalan Jokowinomics dengan jargon unicorn-unicorn-nya dulu.
Sekarang kita lihat faktanya: masalah investasi GOTO menjadi materi dakwaan perkara korupsi Chromebook Nadiem Anwar Makarim; GOTO juga "nyangkut" terus di laporan keuangan BUMN TLKM sebagai salah satu penyebab kerugian investasi Telkomsel yang dieksekusi semasa Menteri BUMN Erick Thohir sementara kakak Erick, Boy Thohir, adalah salah satu pemilik sekaligus komisaris GOTO (secara cost basis, ruginya mencapai Rp5 triliun lebih). Sahamnya pun nyungsep di kisaran Rp50 dan "merugikan" banyak investor yang dahulu begitu euforia membeli di harga IPO Rp338. Jika dulu dibangga-banggakan oleh sejumlah ekonom (termasuk profesor ekonomi kampus ternama) sebagai model ekonomi baru (sharing economy), nyatanya sekarang dengan keharusan perusahaan membayarkan BPJS menunjukkan bahwa sistem kemitraan mandiri yang diagung-agungkan dulu sudah usang dan terbukti gagal.
Celakanya lagi, yang kita bicarakan ini sesungguhnya adalah perusahaan asing. GOTO memang berbadan hukum Indonesia dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), tapi pemiliknya mayoritas asing. Dari daftar 20 nama pemegang saham GOTO di atas 1% per Maret 2026, tercatat 15 adalah asing (36,4% dari total pemegang saham GOTO berbanding 8,5% lokal). Jika ditambah dengan kepemilikan di bawah 1%, kira-kira kepemilikan asing total di GOTO mencapai hampir 70%! Dua pemegang saham terbesar yang berkategori bank investasi adalah SVF GT Subco (Singapore) Pte. Ltd (Softbank) sebesar 7,65% dan Taobao China Holding Limited (Hongkong) 7,43%.
Presiden Prabowo Subianto mungkin memandang masalah GOTO hanya sebagai ajang "joget-joget" sambil lepas baju di Hari Buruh dan lempar kado Perpres Ojol 8% itu. Tapi para trader Goldman Sachs di dalam tim equity capital market Softbank melihatnya jauh lebih strategis sebagai saatnya mengeruk cuan: mereka harus keluar (exit) dari GOTO dengan keuntungan besar (makanya didorong terus rencana merger dengan Grab). Pada 2023 saja, Softbank mulai pelan-pelan keluar dengan menjual 10,83 miliar saham senilai Rp1,19 triliun di harga Rp110/lembar.
Ingat, Softbank dan Alibaba tidak berkewajiban untuk peduli pada kesejahteraan ojol maupun kedaulatan digital nasional—dua hal yang sering jadi jualan politisi. Softbank juga bukan menjual GOTO karena rugi semata; mereka menjual karena butuh modal untuk strategi baru: AI, Arm, OpenAI, dan Stargate. GOTO adalah aset lama yang harus dilikuidasi untuk mendanai rencana mereka berikutnya.
Jika negara ini tidak sesegera mungkin menginisiasi penciptaan lapangan kerja yang lebih layak dan berkualitas sebagai substitusi dari model ojol yang sekarang, maka selama itu pula kita akan "dikerjai" oleh para kapitalis. Selama big data dan algoritma masih dikuasai serta dikelola oleh perusahaan asing, selama itu pula kita akan jadi pecundang. Dan status pecundang tidak akan terhapus hanya dengan presiden yang berteriak-teriak sambil buka baju di atas panggung.
Terakhir, saya mau menagih lagi komitmen Presiden yang sering teriak "osang-asing" itu untuk menyeret para pejabat (menteri, pimpinan BUMN Telkomsel/Telkom, sampai konglomerat) yang dulu terlibat dalam proses pembelian saham GOTO oleh Telkomsel senilai Rp6,4 triliun. Mereka adalah kaki tangan asing yang sesungguhnya mengkhianati negara, yang tak patut Anda lindungi.
Salam,
AEK
