Selama ini ribuan kapal lewat gratis. Sekarang muncul ide: kenapa tidak dipajaki saja? Ini langkah berani atau terlalu berisiko? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan ide besar.
Indonesia mempertimbangkan memungut pajak kapal yang melintas di Selat Malaka. Alasannya jelas. Indonesia berada di salah satu jalur perdagangan dan energi paling sibuk di dunia tapi selama ini tidak dapat apa-apa.
Ide ini bahkan terinspirasi dari langkah Iran di Selat Hormuz, yang mulai mengenakan biaya untuk kapal yang lewat. Masalahnya?Selat Malaka bukan milik Indonesia saja. Ada Malaysia. Ada Singapura.
Artinya, kalau mau dijalankan harus ada kesepakatan regional yang rumit. Belum lagi risiko lain: kalau kapal merasa mahal mereka bisa cari jalur alternatif. Dan itu berarti Indonesia bisa kehilangan lebih banyak dari yang didapat.
Karena di balik ide “memanfaatkan posisi strategis” ada pertanyaan besar: apakah ini peluang emas yang selama ini terlewat atau justru langkah yang bisa membuat Indonesia ditinggalkan?