Bagaimana jika sebuah amplop Lebaran justru bisa membawa seseorang ke ruang pemeriksaan hukum Dan pertanyaannya bukan lagi soal tradisi tapi soal asal uangnya.
Menjelang hari raya, suasana biasanya hangat. Ucapan maaf, parcel, dan THR beredar ke mana-mana. Tapi tahun ini, KPK mengirim pesan berbeda kepada para kepala daerah: hentikan THR tambahan untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Peringatan itu muncul setelah kasus di Cilacap terbongkar. Diduga, uang dikumpulkan diam-diam dari sejumlah dinas. Sedikit demi sedikit. Tidak terasa. Sampai jumlahnya besar.
Padahal aturan jelas: kepala daerah tidak wajib memberi hadiah apa pun kepada pihak eksternal. Negara bahkan sudah menggelontorkan Rp55,1 triliun THR resmi untuk jutaan ASN, TNI, dan Polri.
Namun tradisi lama sering lebih kuat dari aturan baru. Alasannya klasik: menjaga hubungan baik. Dan di situlah dilema muncul antara budaya birokrasi dan hukum negara. Karena masalahnya mungkin bukan pada amplopnya.
Melainkan pada kebiasaan yang terlalu lama dianggap wajar… sampai akhirnya disebut pelanggaran. ~Di negeri ini, kadang yang paling sulit dihentikan bukan korupsi besar melainkan kebiasaan kecil yang semua orang pura-pura tidak melihat.
