Bagaimana jika masa depan hutan Indonesia tidak diputuskan di tengah rimba melainkan di lingkar kekuasaan yang sangat familiar? Dan pertanyaannya sederhana: negara ini sedang dikelola secara profesional atau secara personal?
Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Pengelolaan Taman Nasional. Targetnya besar: memperbaiki 57 taman nasional yang selama ini kekurangan dana — dari Way Kambas sampai Rinjani.
Konsepnya terdengar indah. Ekowisata. Investasi hijau. Hutan jadi mesin ekonomi baru. Tapi drama dimulai bukan pada programnya. Melainkan pada nama ketuanya: Hashim Djojohadikusumo — adik kandung presiden sendiri.
Bukan pejabat konservasi. Bukan birokrat kehutanan. Langsung keluarga inti penguasa. Ini bukan lagi soal legal atau tidak. Ini soal pesan politik yang dikirim ke publik: bahwa bahkan urusan hutan pun akhirnya kembali ke lingkar terdekat kekuasaan.
Dan ironisnya, Prabowo sering terdengar seperti komentator yang menjanjikan perubahan… bukan pemimpin yang menjaga jarak dari konflik kepentingan. Mungkin satgas ini benar ingin menyelamatkan hutan.
Tapi yang sedang diuji hari ini bukan pohon-pohon di taman nasional. Melainkan komitmen seorang presiden: apakah reformasi berarti memperluas profesionalisme… atau sekadar memperbesar meja keluarga di dalam negara. Karena rakyat tidak memilih dinasti. Rakyat memilih presiden untuk bekerja, bukan menunjuk saudara.
